Pansel Sekda NTB Bantah Isu Tiga Besar, Tegaskan Seleksi Berdasarkan Aturan

Jumat, 2 Januari 2026 - 11:21 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Pansel Sekda NTB Prof. Riduan Mas’ud. (Foto: Lombokini.com/Asman).

Ketua Pansel Sekda NTB Prof. Riduan Mas’ud. (Foto: Lombokini.com/Asman).

LOMBOKINI.com – Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat, Prof Riduan Mas’ud, menegaskan proses seleksi terbuka jabatan Sekda NTB sepenuhnya merujuk pada ketentuan perundang-undangan, bukan asal daerah calon. Sebanyak 10 Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mendaftar dan bersaing memperebutkan posisi tersebut.

“Tim Pansel telah menyelesaikan proses penilaian untuk 10 calon. Saat ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) masih melakukan proses penilaiannya. Kami di Tim Pansel belum menerima hasil akhir dari BKN,” kata Prof Riduan Mas’ud, Jumat 2 Januari 2026.

Ia meluruskan isu yang berkembang di masyarakat mengenai tiga nama yang disebut masuk tiga besar dan akan Gubernur NTB, H Lalu Muhammad Iqbal, usulkan ke Menteri Dalam Negeri untuk pilihan Presiden Prabowo Subianto. Tiga nama yang beredar di media sosial adalah Ahsanul Khalik, Abul Chair, dan Ahmad Saufi.

Baca Juga :  Bupati Lombok Timur Luncurkan Bantuan Sembako untuk 198.776 Warga Miskin

“Tidak benar itu. Sampai sekarang kami di Tim Pansel belum menerima hasil dari BKN. Kami masih menunggu kiriman hasil penilaian dari BKN,” tegas Prof Riduan membantah.

Ia menjelaskan bahwa proses penilaian melibatkan dua tahap. Tim Pansel dan BKN masing-masing melakukan penilaian. Selanjutnya, Tim akan mengombinasikan kedua hasil nilai tersebut sebelum menyerahkannya kepada Gubernur NTB.

Gubernur kemudian akan memilih berdasarkan perangkingan gabungan untuk mengusulkan beberapa nama ke Kementerian Dalam Negeri guna mendapatkan persetujuan Presiden RI.

Baca Juga :  Usut Korupsi DAK 2023, Jaksa Panggil Mantan Kadisbud NTB

Prof Riduan memastikan proses yang berlangsung bukan penunjukan politik atau hasil kompromi kekuasaan. Seluruh tahapan, mulai dari seleksi administrasi, asesmen BKN, penulisan makalah, hingga wawancara, telah mengikuti regulasi.

“Yang kami uji adalah kapasitas, integritas, dan kepemimpinan, bukan asal-usul,” ujarnya.

Ia kembali menegaskan bahwa jabatan Sekda merupakan jabatan administratif tertinggi dalam struktur ASN, bukan representasi kedaerahan. Sekda bertugas menggerakkan birokrasi, memastikan kebijakan kepala daerah berjalan efektif, dan menjaga netralitas ASN.

“Kami berharap pada minggu kedua Januari nama calon sudah dapat kami ajukan ke pusat. Jika seluruh tahapan berjalan lancar, Sekda definitif bisa ditetapkan pada Januari,” pungkasnya.***

Penulis : Muhammad Asman

Berita Terkait

Bupati Lombok Timur Luncurkan Bantuan Sembako untuk 198.776 Warga Miskin
LSM dan Mahasiswa NTB Bakal Gelar Unjuk Rasa Desak Pengusutan Dugaan Mark Up Anggaran MBG
PTUN Mataram Tolak Gugatan Mantan Sekda Lombok Utara, Keputusan Bupati Sah
Pemkab Lombok Timur Siapkan Rp 30 Miliar untuk Sembako Ramadan 1447 H, Target 198 Ribu Penerima
Target Rasio Gini NTB 2029 Tercapai Lebih Cepat pada 2025
Stafsus Kominfo Lotim Misterius, Kadis Akui Tak Pernah Lihat Wajahnya
Imigrasi Lombok Timur Deportasi dan Cekal WNA Selandia Baru Pembuat Onar di Gili Trawangan
BMKG Minta Masyarakat NTB Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem

Berita Terkait

Senin, 16 Maret 2026 - 00:55 WITA

Warga Lengkok Embuk Mamben Lauk Khidmati Peringatan Nuzulul Qur’an, Hadirkan Qori Internasional dan Nasional

Jumat, 13 Maret 2026 - 15:44 WITA

FKKD Bantah Bupati: Penentuan Desil Penerima Sembako Bukan Usulan Desa

Kamis, 12 Maret 2026 - 20:58 WITA

Buka Puasa Bersama Media, Bupati Lombok Timur Minta Dikritik

Rabu, 11 Maret 2026 - 23:43 WITA

Bupati Lombok Timur Luncurkan Bantuan Sembako untuk 198.776 Warga Miskin

Selasa, 10 Maret 2026 - 15:03 WITA

Dinsos Lotim Turun Tangan Usut Oknum Pendamping PKH Penahan ATM KPM di Sakra Barat

Senin, 9 Maret 2026 - 15:57 WITA

Agen BRILink Sekaligus Pendamping PKH di Lombok Timur Diduga Intimidasi KPM demi Keuntungan Pribadi

Sabtu, 7 Maret 2026 - 23:15 WITA

Hadiri HADI ke-73 NW, Menhut Raja Juli: Tokoh Bangsa Lahir dari Pesantren

Jumat, 6 Maret 2026 - 17:36 WITA

Hearing Bersama Komisi III DPRD, Pelaku Koperasi Lombok Timur Sampaikan Aspirasi

Berita Terbaru

Bupati Lombok Timur Haerul Warisin menyampaikan pidato saat buka puasa bersama insan media di Pendopo Bupati, Kamis 12 Maret 2026. Ia meminta wartawan tetap kritis mengawal pembangunan meski telah menjalin hubungan baik dengan pemerintah. (Foto: Lombokini.com).

Lombok Timur

Buka Puasa Bersama Media, Bupati Lombok Timur Minta Dikritik

Kamis, 12 Mar 2026 - 20:58 WITA