Pemerintah NTB Dukung Perjuangan Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa

Kamis, 15 Mei 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Peta Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa).

Peta Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa).

LOMBOKINI.com – Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Ariadi menyatakan kesiapan pemerintah provinsi mendukung pemekaran Pulau Sumbawa menjadi provinsi tersendiri.

“Kami akan segera bergerak jika moratorium pencabutan daerah otonomi baru dibuka,” tegasnya saat menerima delegasi mahasiswa di Kantor Gubernur NTB, Kamis 15 Mei 2025.

Gita mengakui kendala utama saat ini adalah kebijakan moratorium pembentukan daerah otonom baru yang masih berlaku. Ia mendorong mahasiswa membangun jaringan nasional bersama daerah lain untuk mendesak pemerintah pusat mencabut kebijakan tersebut.

Baca Juga :  Pemerintah Saling Tuding Soal Carut-Marut Data Desil, Masyarakat Harus ke Mana?

Menyikapi aksi di Pelabuhan Poto Tano, Gita mengimbau demonstrasi berlangsung damai tanpa menutup pelabuhan.

“Penutupan pelabuhan justru akan menaikkan harga barang dan merugikan masyarakat,” jelasnya.

Dia menegaskan pemekaran tidak akan merugikan Lombok. “Dua provinsi bisa bersinergi seperti Brunei dan Singapura. Kemajuan Sumbawa akan menguntungkan Lombok juga,” ujar Gita.

Baca Juga :  Pemkab Lombok Timur Gelar Rakor Evaluasi Program Pencegahan Korupsi

Aksi massa besar-besaran terjadi di tiga lokasi: DPRD NTB, Kantor Gubernur NTB, dan Pelabuhan Poto Tano. Para demonstran menuntut Presiden Prabowo segera mencabut moratorium pembentukan daerah otonom baru.***

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wabup Lombok Timur Paparkan Dua Raperda dalam Paripurna DPRD
Komitmen Presiden Prabowo Pendidikan Gratis dari TK hingga Perguruan Tinggi
UAS Paparkan Tujuh Pelajaran dari Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid
Wabup Lombok Timur Ingatkan Warga Tak Salahkan Kadus hingga Bupati soal Bansos
333 Siswa Korban Keracunan MBG di Lombok Tengah Pulang dari Puskesmas, BGN Hentikan SPPG
DPRD Lotim Sesalkan Pemkab: Pungut Retribusi, Lalai Rawat Pasar
Pemkab Lotim Alokasikan Tambahan APBD 2026 untuk Infrastruktur dan Kesehatan
Bapenda Lotim Kejar PAD Rp 600 M, Target 100 Persen Akhir Tahun

Berita Terkait

Jumat, 25 September 2026 - 22:52 WITA

Wabup Lombok Timur Paparkan Dua Raperda dalam Paripurna DPRD

Rabu, 23 September 2026 - 23:39 WITA

Komitmen Presiden Prabowo Pendidikan Gratis dari TK hingga Perguruan Tinggi

Minggu, 13 September 2026 - 14:43 WITA

UAS Paparkan Tujuh Pelajaran dari Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid

Jumat, 11 September 2026 - 22:05 WITA

Wabup Lombok Timur Ingatkan Warga Tak Salahkan Kadus hingga Bupati soal Bansos

Jumat, 11 September 2026 - 21:38 WITA

333 Siswa Korban Keracunan MBG di Lombok Tengah Pulang dari Puskesmas, BGN Hentikan SPPG

Berita Terbaru

Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh Edwin Hadiwijaya memaparkan dua raperda dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang I DPRD Lombok Timur, Jumat (25/9/2026). Kedua raperda itu ialah Raperda Perubahan APBD Tahun 2026 dan Raperda Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pekerjaan Rehabilitasi Masjid Agung Al-Mujahiddin Selong. (Foto: Lombokini.com)

Pemerintahan

Wabup Lombok Timur Paparkan Dua Raperda dalam Paripurna DPRD

Jumat, 25 Sep 2026 - 22:52 WITA

Dr. H. Ali Bin Dachlan.  (Foto: Lombokini.com).

Nasional

Gibran Digugat di MK, Ali BD: Saya Ragu Hakim Akan Kabulkan

Rabu, 23 Sep 2026 - 21:46 WITA