Pemerintah NTB Dukung Perjuangan Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa

Kamis, 15 Mei 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Peta Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa).

Peta Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa).

LOMBOKINI.com – Sekretaris Daerah NTB Lalu Gita Ariadi menyatakan kesiapan pemerintah provinsi mendukung pemekaran Pulau Sumbawa menjadi provinsi tersendiri.

“Kami akan segera bergerak jika moratorium pencabutan daerah otonomi baru dibuka,” tegasnya saat menerima delegasi mahasiswa di Kantor Gubernur NTB, Kamis 15 Mei 2025.

Gita mengakui kendala utama saat ini adalah kebijakan moratorium pembentukan daerah otonom baru yang masih berlaku. Ia mendorong mahasiswa membangun jaringan nasional bersama daerah lain untuk mendesak pemerintah pusat mencabut kebijakan tersebut.

Baca Juga :  PDIP NTB Bulat Pecat Musyafirin, Polemik Komisaris Bank NTB Berujung Sanksi

Menyikapi aksi di Pelabuhan Poto Tano, Gita mengimbau demonstrasi berlangsung damai tanpa menutup pelabuhan.

“Penutupan pelabuhan justru akan menaikkan harga barang dan merugikan masyarakat,” jelasnya.

Dia menegaskan pemekaran tidak akan merugikan Lombok. “Dua provinsi bisa bersinergi seperti Brunei dan Singapura. Kemajuan Sumbawa akan menguntungkan Lombok juga,” ujar Gita.

Baca Juga :  LKKS NTB Perkuat Kapasitas Penerima Manfaat Desa Berdaya di Pijot, Dorong Usaha Naik Kelas dan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem

Aksi massa besar-besaran terjadi di tiga lokasi: DPRD NTB, Kantor Gubernur NTB, dan Pelabuhan Poto Tano. Para demonstran menuntut Presiden Prabowo segera mencabut moratorium pembentukan daerah otonom baru.***

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jerry Dorong Penguatan Hulu agar NTB Jadi Pusat Industri Kelapa
Syamsuddin Pimpin ABUJAPI NTB, Usung Satpam Naik Kelas
HMI Mengkritik Gubernur NTB Terkait Kunjungan Turki dan Penundaan Pembahasan APBD 2027
LKKS NTB Perkuat Kapasitas Penerima Manfaat Desa Berdaya di Pijot, Dorong Usaha Naik Kelas dan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem
AMAN Desak Perda Masyarakat Adat Lombok Timur Segera Diimplementasikan
Dekan FH Unram Tegaskan Komisaris BUMD Tak Boleh Berstatus Fungsionaris Partai
Wabup Lombok Timur Paparkan Dua Raperda dalam Paripurna DPRD
Komitmen Presiden Prabowo Pendidikan Gratis dari TK hingga Perguruan Tinggi

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 22:29 WITA

Jerry Dorong Penguatan Hulu agar NTB Jadi Pusat Industri Kelapa

Kamis, 29 Oktober 2026 - 19:59 WITA

Syamsuddin Pimpin ABUJAPI NTB, Usung Satpam Naik Kelas

Rabu, 28 Oktober 2026 - 17:55 WITA

HMI Mengkritik Gubernur NTB Terkait Kunjungan Turki dan Penundaan Pembahasan APBD 2027

Kamis, 22 Oktober 2026 - 14:48 WITA

LKKS NTB Perkuat Kapasitas Penerima Manfaat Desa Berdaya di Pijot, Dorong Usaha Naik Kelas dan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem

Minggu, 11 Oktober 2026 - 13:19 WITA

AMAN Desak Perda Masyarakat Adat Lombok Timur Segera Diimplementasikan

Berita Terbaru

Ketua Umum DPP PKN Anas Urbaningrum. (Foto: Lombokini.com/Tamrin)

Nasional

Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Sabtu, 7 Nov 2026 - 19:33 WITA