LOMBOKINI.com – Ada realitas kelam yang dibawa dan diproduksi secara masal di era digitalisasi ini. Realitas yang kemudian merenggut kemanusiaan pada diri manusia dengan cara mengontrol kebutuhan sehari-hari mereka.
Premis itu menguar pada Diskusi Publik bertajuk Sastra dan Masyarakat Platform yang digelar oleh HMPS Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) berkolaborasi dengan Komunitas Kelas Menulis Reading Buya Syafii Ma’arif menyoroti realitas kelam di balik megahnya lompatan teknologi modern.
Acara tersebut berlangsung di Kampus Teknik Universitas Hamzanwadi pada Kamis (11/6/26) tersebut menjadi rahim dialektik antara mahasiswa dengan akademis (Dr. Padrulrahman) dan dua sastrawan (Riki Dhamparan Putra dan Kiki Sulistyo). Premis di atas itu dipaparkan langsung melalui materi Riki Dhamparan Putra.
Dalam pemaparannya, Riki melepas kritik terhadap bagaimana akal imitasi (Artificial Intelligence/AI) dan penetrasi kebudayaan digital yang tidak terkendali telah mendegradasi derajat kemanusiaan, menciptakan kelumpuhan berpikir, hingga memicu tragedi kemanusiaan global dalam skala yang mengerikan.
Riki Dhamparan Putra mengawali ulasannya dengan menyoroti dikotomi istilah antara “AI” (dibaca secara Indonesia) dan “AI” (dalam pelafalan bahasa Inggris: ey-ay).
Sebagai seorang sastrawan yang bergerak dalam kerangka bahasa Indonesia, ia melihat fenomena “masyarakat platform” sebagai produk dari dinamika digital masif yang kini dikejar oleh berbagai negara—termasuk negara berkembang seperti Bangladesh— demi meraih predikat masyarakat modern.
Namun, di balik klaim demokratisasi ilmu pengetahuan dan kemudahan yang ditawarkan, Riki memperingatkan adanya bahaya laten.
“AI ini sombong. Dia bukan hanya mengganggu dompet kita, tetapi menganggap manusia yang diciptakan sebagai makhluk paling mulia ini hanya sekadar user (pengguna). Langkah pertama kita untuk mengaksesnya adalah tunduk membuat akun, lalu menyerahkan seluruh data kita untuk dieksplorasi demi kepentingan pasar dan kontrol ekonomi,” tegas Riki.
Ia mencontohkan bagaimana simplifikasi teknologi seperti kehadiran aplikasi desain instan (misalnya Canva) yang menggeser kebutuhan keahlian rumit masa lalu (seperti Photoshop), pada akhirnya menjadi bumerang.
Mengamini pandangan pemateri lainnya, Kiki Sulistyo, Riki sepakat bahwa rentetan kemudahan instan ini secara perlahan justru membuat otak manusia macet dan mengalami kelumpuhan daya kritis.
Melacak akar sejarah interaksi manusia dengan alat, Riki mengutip pandangan mendiang Profesor Teuku Jacob, ahli paleoantropologi terkemuka Indonesia. Berbeda dengan hewan seperti berang-berang yang menggunakan ranting pohon secara stagnan dari zaman purba hingga sekarang, nenek moyang purba manusia (Hominid) memiliki kemampuan unik untuk menciptakan alat dari alat yang sudah ada.
Sayangnya, lompatan teknologi dalam 200 tahun terakhir telah membalikkan hierarki tersebut. Alat yang awalnya diciptakan untuk membantu manusia, kini berbalik mengendalikan penciptanya sendiri.
Jika kemajuan teknologi mesin di awal abad ke-20 telah melahirkan malapetaka berupa Perang Dunia I dan II, maka kehadiran AI di abad ini menjadi lompatan ekstrem karena teknologi kini telah memiliki “otak yang sangat canggih” untuk mengatur mesin dan merombak total seluruh struktur masyarakat modern.
Tragedi Palestina: Wujud Nyata ‘Gigaduka’ Berbasis AI
Dampak paling ekstrem dan mengerikan dari hilangnya kendali manusia atas AI saat ini dapat disaksikan dalam konflik global. Riki memaparkan bahwa genosida yang terjadi atas warga sipil di Palestina merupakan wujud nyata dari penggunaan AI paling masif di sektor militer dan pengawasan.
Berdasarkan referensi yang dikajinya, korporasi analisis data besar (big data) asal Amerika Serikat, Palantir, memainkan peran krusial dalam menyuplai teknologi intelijen.
Data pribadi masyarakat yang diproduksi setiap hari secara sukarela melalui berbagai platform media sosial umum, termasuk WhatsApp milik Meta, dipusatkan dan diolah oleh sistem AI.
Melalui pemusatan data tersebut, AI mengidentifikasi koordinat personal yang dianggap musuh secara presisi, memungkinkan senjata canggih militer menyerang target secara akurat dari jarak hingga 4.000 kilometer.
Implikasinya, jatuhnya korban jiwa dari kalangan sipil, wanita, dan anak-anak di Gaza secara massal tidak lagi mengejutkan karena didorong oleh algoritma pelacakan digital dari rekam jejak penggunaan gawai mereka di masa lalu.
Fenomena inilah yang disebut oleh Riki sangat relevan dengan istilah “Gigaduka“—sebuah konsep skala penderitaan luar biasa akibat teknologi yang pernah diwacanakan dalam lintasan pemikiran akademis, di mana saking dahsyatnya kehancuran yang ditimbulkan, menurut Riki, AI itu sendiri bahkan tidak akan mampu menghitung volume penderitaan tersebut.
Kritik Kebijakan Pemerintah yang Buta Strategi
Lebih jauh, Riki menuding kegagalan mitigasi dampak buruk digitalisasi ini berakar pada kebijakan pemerintah yang terlalu berpusat pada teknologi (technology-centric) tanpa dibarengi strategi kebudayaan yang matang.
Ironi ini telah mengakar sejak zaman Orde Baru, yang dinilainya gandrung membuat teknologi canggih (seperti pesawat terbang) namun gagap dalam aspek manajerial dan pasar hingga berakhir bangkrut.
Kini, kegandrungan buta tersebut diturunkan dalam bentuk pemaksaan digitalisasi pada sektor pendidikan dasar. Riki menceritakan realitas generasi masa kini melalui fenomena keponakannya yang berusia tiga tahun, yang kehilangan kemampuan belajar organik dan menolak menghafal karena seluruh tugas sekolahnya digantungkan pada mesin pencari seperti Google dan Wikipedia.
“Ini adalah kehancuran satu generasi akibat kebijakan pemerintah yang berjalan masif tetapi tidak terkendali karena sejak awal tidak memiliki cetak biru (blueprint) strategi. Jika sejak awal pemerintah bertanya kepada sastrawan, sastrawan pasti akan menolaknya. Maka, jika fenomena platform ini merusak kedewasaan berpikir suatu bangsa, pihak pertama yang bersalah adalah pemerintah,” tukasnya.
Riki bahkan melempar kekhawatiran satire bahwa jika fokus pemerintah terus-menerus dibutakan oleh teknologi, bukan tidak mungkin jurusan-jurusan humaniora seperti Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelak akan ditutup karena dianggap tidak lagi memiliki nilai utilitas di mata penguasa.
Sastra sebagai Ruang Dialog dan Kontrol Diri
Di akhir pemaparannya, Riki mengajak seluruh elemen akademisi dan masyarakat untuk menguji kembali kelayakan model kebijakan digital yang diterapkan saat ini. Di tengah absennya kepedulian pemerintah daerah terhadap dampak kultural ini, ruang-ruang dialog di berbagai level harus terus dihidupkan untuk merumuskan strategi nasional yang humanis.
Sastra dan humaniora memegang peran krusial sebagai penyeimbang guna mengingatkan manusia akan eksistensinya. Sastrawan kelahiran Sumatra Barat itu menutup dengan sebuah pesan reflektif bagi para peserta diskusi:
“Ingatlah AI ini sebagai sebuah potensi penderitaan, sebagai ‘gigaduka’. Hanya dengan kesadaran penuh akan dampak buruknya itulah, Anda akan tetap mampu mengontrol diri Anda di hadapan mesin.” ***
Penulis : Paozan Azima
