Tekan Inflasi, Pemprov NTB Gelar Pangan Murah di Lombok Barat

LOMBOKINI.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Jumat 5 Juni 2026.

Kegiatan ini menyasar wilayah kategori kemiskinan ekstrem serta masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap pasar dan bahan pangan.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, menyatakan bahwa GPM merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya bagi masyarakat di pelosok.

“Pemerintah peduli terhadap rakyatnya, termasuk di daerah-daerah pelosok. Kami harus memberikan pelayanan, terutama dalam menyediakan bahan pangan murah kepada masyarakat,” ujarnya.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI menyalurkan bantuan pangan kepada 1.343 keluarga di Taman Ayu, yakni 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk alokasi bulan Februari dan Maret.

Mirza menambahkan, program GPM merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi salah satu langkah pengendalian inflasi daerah.

“Kami mengupayakan GPM ini bersama. Jangan hanya mengandalkan Dinas Pertanian, tetapi seluruh pihak harus berkolaborasi untuk mengendalikan inflasi agar harga pangan tetap terjangkau oleh masyarakat,” katanya.

Pemerintah akan terus melaksanakan GPM setiap bulan di berbagai wilayah yang terindikasi mengalami kenaikan harga kebutuhan pokok. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga melibatkan pelaku UMKM yang menyediakan berbagai komoditas dengan harga terjangkau.

Hasil pemantauan dan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kelangkaan minyak goreng dan bahan bakar rumah tangga memicu inflasi di hampir seluruh kabupaten dan kota di NTB.

“Kalau bulan ini satu titik, setiap bulan kami akan melaksanakan GPM pada lokasi yang terindikasi mengalami kenaikan harga. Pantauan kami dan data BPS menunjukkan bahwa bahan bakar rumah tangga dan minyak goreng menjadi penyumbang inflasi karena kelangkaan terjadi di hampir seluruh daerah di NTB,” jelasnya.

Pemerintah memfokuskan program GPM pada desa berdaya yang masuk kategori miskin ekstrem. Langkah ini menekan lonjakan harga bahan pokok sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga lebih murah.

“Sasaran GPM banyak berada di desa berdaya dan kami fokus pada desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem,” tambah Mirza.

Kepala Desa Taman Ayu, Muhammad Tajudin, mengapresiasi pelaksanaan GPM yang dinilainya mampu membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Ia menilai stabilitas harga beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

Ia juga menilai kehadiran GPM sangat membantu warga, terutama di tengah kelangkaan sejumlah komoditas penting seperti beras dan minyak goreng.

“Program ini menawarkan harga yang cukup terjangkau. Apalagi saat ini masyarakat paling kesulitan mendapatkan minyak goreng dan beras, sehingga program ini sangat mereka butuhkan. Kami berharap kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan sekali, tetapi terus berlanjut hingga kondisi ekonomi masyarakat semakin stabil,” pungkasnya. ***

Penulis : Harianto