Tekan Inflasi, Pemprov NTB Gelar Pangan Murah di Lombok Barat

Jumat, 5 Juni 2026 - 14:40 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB Menggelar Gerakan Pasar Murah (GPM) di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Jumat 5 Juni 2026. (Foto: Lombokini.com).

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB Menggelar Gerakan Pasar Murah (GPM) di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Jumat 5 Juni 2026. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Jumat 5 Juni 2026.

Kegiatan ini menyasar wilayah kategori kemiskinan ekstrem serta masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap pasar dan bahan pangan.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah, menyatakan bahwa GPM merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya bagi masyarakat di pelosok.

“Pemerintah peduli terhadap rakyatnya, termasuk di daerah-daerah pelosok. Kami harus memberikan pelayanan, terutama dalam menyediakan bahan pangan murah kepada masyarakat,” ujarnya.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI menyalurkan bantuan pangan kepada 1.343 keluarga di Taman Ayu, yakni 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk alokasi bulan Februari dan Maret.

Mirza menambahkan, program GPM merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi salah satu langkah pengendalian inflasi daerah.

Baca Juga :  Kejati NTB Periksa Mantan Sekda Lalu Gita atas Dugaan Korupsi Motocross 2023

“Kami mengupayakan GPM ini bersama. Jangan hanya mengandalkan Dinas Pertanian, tetapi seluruh pihak harus berkolaborasi untuk mengendalikan inflasi agar harga pangan tetap terjangkau oleh masyarakat,” katanya.

Pemerintah akan terus melaksanakan GPM setiap bulan di berbagai wilayah yang terindikasi mengalami kenaikan harga kebutuhan pokok. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga melibatkan pelaku UMKM yang menyediakan berbagai komoditas dengan harga terjangkau.

Hasil pemantauan dan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa kelangkaan minyak goreng dan bahan bakar rumah tangga memicu inflasi di hampir seluruh kabupaten dan kota di NTB.

“Kalau bulan ini satu titik, setiap bulan kami akan melaksanakan GPM pada lokasi yang terindikasi mengalami kenaikan harga. Pantauan kami dan data BPS menunjukkan bahwa bahan bakar rumah tangga dan minyak goreng menjadi penyumbang inflasi karena kelangkaan terjadi di hampir seluruh daerah di NTB,” jelasnya.

Pemerintah memfokuskan program GPM pada desa berdaya yang masuk kategori miskin ekstrem. Langkah ini menekan lonjakan harga bahan pokok sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga lebih murah.

Baca Juga :  Besok, Presiden Prabowo Kunjungan Kerja Perdana ke NTB

“Sasaran GPM banyak berada di desa berdaya dan kami fokus pada desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem,” tambah Mirza.

Kepala Desa Taman Ayu, Muhammad Tajudin, mengapresiasi pelaksanaan GPM yang dinilainya mampu membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Ia menilai stabilitas harga beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

Ia juga menilai kehadiran GPM sangat membantu warga, terutama di tengah kelangkaan sejumlah komoditas penting seperti beras dan minyak goreng.

“Program ini menawarkan harga yang cukup terjangkau. Apalagi saat ini masyarakat paling kesulitan mendapatkan minyak goreng dan beras, sehingga program ini sangat mereka butuhkan. Kami berharap kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan sekali, tetapi terus berlanjut hingga kondisi ekonomi masyarakat semakin stabil,” pungkasnya. ***

Penulis : Harianto

Berita Terkait

Koresponden tvOne Datangi Ponpes Al-Ishlahuddiny dan Sampaikan Maaf atas Polemik Pemberitaan
Gubernur NTB Dukung Penuh Pelaksanaan UKW SMSI 28-29 Juli
Kapolda NTB Kunjungi Kajati, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum
Kapolda NTB Rotasi 8 Pejabat Utama dan 4 Kapolres Tindak Lanuti Telegram Kapolri
Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi dan Tutup Kebocoran Anggaran
Besok, Presiden Prabowo Kunjungan Kerja Perdana ke NTB
Cetak Wirausaha Muda Mandiri, PW Pemuda NW dan BAZNAS NTB Gelar Pelatihan Manajemen Bisnis
Kejati NTB Periksa Mantan Sekda Lalu Gita atas Dugaan Korupsi Motocross 2023

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 12:19 WITA

Bupati Lotim Lepas Dandim dan Kapolres Lama, Sambut Pejabat Baru

Rabu, 15 Juli 2026 - 09:07 WITA

BAZNAS Lotim Klarifikasi Pernyataan Anggota Dewan Syariah Soal Zakat DPRD

Selasa, 14 Juli 2026 - 14:39 WITA

Target PAD 2026, Pemkab Lombok Timur Gali Potensi Pajak dan Retribusi Daerah

Kamis, 9 Juli 2026 - 17:24 WITA

Sempurnakan Program DAK 2027 dengan Mendata Penulis Lokal: Adakah Peluang Pengadaan Buku Karya Penulis Lokal?

Selasa, 7 Juli 2026 - 11:24 WITA

Perputaran Uang Capai Ratusan Miliar, Program MBG di Lombok Timur Soroti Akuntabilitas

Jumat, 3 Juli 2026 - 16:31 WITA

Sasar TNI-Polri Jadi Muzaki, Baznas Lombok Timur Siap Bentuk UPZ di Polres dan Kodim

Kamis, 2 Juli 2026 - 12:12 WITA

80 Tahun Mengabdi, Polres Lombok Timur Komit Kedepankan Sisi Humanis dan Pelayanan Rakyat

Jumat, 26 Juni 2026 - 05:49 WITA

Soroti Sengkarut Lotim, PMII: Guru Honorer Digaji Murah, Tambang Ilegal Malah Dipelihara

Berita Terbaru

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan keterangan kepada awak media, Senin 20 Juli 2026 di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. (Foto: Lombokini.com/Tamrin).

Hukrim

KPK OTT Bupati Lombok Barat dan Amankan 18 Orang

Senin, 20 Jul 2026 - 17:52 WITA

Dinas Kebudayaan NTB Dikritik, Roadmap Kebudayaan 2027-2047 Dinilai Sia-sia Tanpa Pembenahan Pegawai. (Foto: Lombokini.com).

Opini

Dinas Kebudayaan NTB Tak Mampu Mengurus Kebudayaan

Minggu, 19 Jul 2026 - 10:53 WITA