LOMBOKINI.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat komitmen pembangunan hijau melalui berbagai aksi nyata. Aksi itu meliputi rehabilitasi lingkungan, penguatan tata kelola persampahan, kolaborasi lintas daerah, hingga apresiasi bagi dunia usaha berkelanjutan.
Presiden Republik Indonesia meluncurkan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) pada peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) 2026. Peluncuran itu sejalan dengan komitmen Pemprov NTB. Presiden bersama Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) memusatkan peringatan HLH Nasional di Cibubur, Sabtu 6 Juni 2026. Dalam acara itu, Presiden juga memimpin komitmen penanaman dua miliar pohon secara nasional.
Pemerintah mengusung kampanye “Saatnya Bekerja untuk Iklim” (#NowForClimate) untuk mendorong gerakan kolektif. Gerakan itu bertujuan memperkuat ketahanan iklim, memulihkan ekosistem, menjaga sumber daya air, mengurangi risiko bencana, serta meningkatkan serapan emisi karbon.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan capaian dan agenda strategis lingkungan hidup dalam dialog nasional bersama sejumlah kepala daerah. Sejak tahun 2025, Pemprov NTB berhasil menanam lebih dari satu juta pohon di seluruh kabupaten dan kota. Penanaman itu berkontribusi pada upaya rehabilitasi lingkungan dan penguatan ketahanan iklim daerah.
Sejak arahan Presiden tentang Gerakan Indonesia ASRI pada Februari 2026, Gubernur Iqbal menyatakan konsisten menggerakkan kurvei dan gotong royong kebersihan. Kegiatan itu melibatkan sekolah, aparatur sipil negara, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, komunitas, dan berbagai elemen masyarakat. Pemprov NTB terus memperluas gerakan tersebut untuk membangun budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur NTB menyerahkan penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) kepada sejumlah perusahaan. Perusahaan-perusahaan itu meraih predikat Hijau dan Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup RI. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dunia usaha dalam menjalankan bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Penerima PROPER Hijau meliputi: PT Amman Mineral Nusa Tenggara, PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Ampenan, PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Bima, PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Bandara Internasional Lombok, dan PT PLN Indonesia Power PLTU Jeranjang.
Momentum HLH 2026 juga menjadi ajang penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemprov NTB dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Kesepakatan itu mengatur sinergi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hutan dan lahan, rehabilitasi ekologis, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Kolaborasi ini menjadi landasan bagi rehabilitasi kawasan kritis, pengelolaan hutan dan lahan berkelanjutan, serta pelestarian sumber daya alam yang sejalan dengan kesejahteraan masyarakat.
Gubernur NTB juga mengangkat sejumlah isu lingkungan strategis yang memerlukan dukungan pemerintah pusat. Banjir berkala di Kota Bima dan Kabupaten Bima akibat kerusakan kawasan hutan di wilayah hulu menjadi salah satu isu tersebut. Menurut Gubernur, rehabilitasi kawasan hutan dan penguatan konservasi menjadi langkah mendasar untuk mengurangi risiko bencana yang terus berulang.
Di sektor persampahan, Pemprov NTB terus mendorong penguatan tata kelola terintegrasi dari hulu ke hilir. Gubernur menyampaikan komitmen Pertamina Patra Niaga untuk mendukung pemanfaatan landfill gas di TPA Regional Kebon Kongok menjadi sumber energi bagi masyarakat sekitar. Inisiatif ini mengubah persoalan lingkungan menjadi manfaat ekonomi dan sosial.
Gubernur juga menyoroti kebutuhan percepatan penanganan sampah di kawasan wisata Gili Tramena (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air). Ia meminta dukungan pemerintah pusat untuk menata kawasan tersebut guna memperkuat tata kelola lingkungan dan menjaga keberlanjutan destinasi wisata unggulan NTB.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh. Jumhur Hidayat merespons berbagai isu yang disampaikan Pemprov NTB. Ia berkomitmen memberikan perhatian khusus terhadap persoalan lingkungan hidup di NTB. Menteri bahkan menjadwalkan kunjungan kerja ke NTB pada 4-5 Juli 2026 untuk membahas langkah percepatan penyelesaian isu-isu strategis tersebut.
Pelestarian lingkungan tidak lagi sekadar agenda sektoral bagi NTB. Lingkungan menjadi bagian penting dari strategi pembangunan daerah. Karena itu, Pemprov NTB terus memperkuat rehabilitasi lingkungan, pengelolaan sampah, konservasi kawasan hutan, serta kemitraan dengan dunia usaha dan pemerintah kabupaten/kota. Semua itu menjadi fondasi untuk mewujudkan pembangunan yang hijau, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan. ***
