LOMBOKINI.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memulai reformasi besar di sektor pendidikan. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, memeratakan kualitas SMK, menyinkronkan data anak putus sekolah, menguatkan pendidikan inklusif, serta menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri.
Gubernur membahas langkah-langkah tersebut dalam Rapat Terbatas Bidang Pendidikan di ruang kerja Gubernur NTB, Senin 18 Mei 2026. Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Sekda NTB, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial dan P3A, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Dinas PUPR dan PKP, serta Juru Bicara Pemprov NTB turut hadir dalam rapat tersebut.
Pendidikan Tak Boleh Lagi Parsial
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa para pihak tidak boleh lagi menangani persoalan pendidikan secara parsial dan sektoral. Ia meminta seluruh perangkat daerah bekerja secara terintegrasi agar pembangunan pendidikan NTB selaras dengan kebutuhan masyarakat dan program prioritas nasional.
Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik yang akrab disapa Aka, mengungkapkan bahwa Gubernur telah membuka komunikasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI serta sejumlah kementerian terkait. Komunikasi ini memperluas akses NTB terhadap berbagai program strategis pemerintah pusat.
“Bapak Gubernur melakukan pembicaraan khusus dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI serta sejumlah kementerian terkait. Pembicaraan ini membuka ruang besar bagi NTB untuk mengakses berbagai program strategis nasional di bidang pendidikan,” ujar Aka.
Terobosan Golden Ticket dan Silver Ticket untuk SMK Pinggiran
Kadis Kominfotik itu menyatakan, Pemprov NTB menyiapkan terobosan pemerataan kualitas SMK melalui skema Golden Ticket dan Silver Ticket. Program ini menempatkan kepala sekolah berprestasi di SMK yang masih tertinggal, terutama di wilayah pinggiran.
Kepala sekolah yang berhasil membangun prestasi, memperkuat kemitraan industri, serta menghasilkan lulusan yang terserap dunia kerja atau mampu membuka usaha mandiri akan mendapatkan kesempatan memimpin sekolah lain yang belum berkembang. Mereka juga dapat membawa dua guru terbaik sebagai tim pendamping dengan dukungan insentif atau tunjangan penghasilan khusus.
“Pak Gubernur ingin budaya kerja baik dan keberhasilan di satu sekolah dapat ditransfer ke sekolah lain sehingga kualitas SMK kita tumbuh lebih merata,” jelas Aka.
Pemprov NTB menguji coba program tersebut terlebih dahulu di sejumlah SMK sebelum menerapkannya lebih luas. Gubernur juga meminta Dikpora NTB segera menyusun petunjuk teknis dan regulasi pendukung. Nantinya, Pergub atau Kepgub akan memperkuat regulasi tersebut.
Pendidikan Disesuaikan dengan Dunia Kerja hingga Magang Jepang
Selain mereformasi tata kelola sekolah, Pemprov NTB juga menyesuaikan arah pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan potensi ekonomi daerah. Gubernur meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB memperkuat peningkatan keterampilan yang terintegrasi dengan pendidikan menengah. Dinas tersebut melakukan sertifikasi kompetensi lulusan SMK, menguatkan Global Classes, menjalankan program magang Jepang, hingga mengembangkan SMA double track.
Program-program tersebut menyiapkan generasi muda NTB agar mampu mengisi peluang kerja nasional maupun global, termasuk di negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja terampil seperti Jepang. Pemprov NTB juga menargetkan ratusan alumni SMK mendapatkan pelatihan, sertifikasi kompetensi, penguatan bahasa asing, dan magang industri secara bertahap mulai 2026-2027.
Gubernur juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap jurusan SMK agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri di masing-masing daerah.
“Daerah pertambangan misalnya harus memiliki jurusan yang relevan dengan kebutuhan industri pertambangan. Begitu juga daerah lain harus menyesuaikan dengan potensi wilayahnya masing-masing sehingga ada SMK yang memiliki kekhususan sesuai karakter daerahnya,” tegasnya.
Sinkronisasi Data, Atasi Anak Putus Sekolah
Rapat tersebut juga mengungkap persoalan serius terkait tingginya angka anak putus sekolah di NTB yang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan. Pemprov NTB menemukan adanya persoalan sinkronisasi data antara sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan sistem pendataan pesantren melalui EMIS di bawah Kementerian Agama. Akibatnya, banyak santri yang melanjutkan pendidikan di pondok pesantren tidak tercatat dalam sistem Dapodik, sehingga sistem tersebut menganggap mereka sebagai anak putus sekolah.
“Pak Gubernur menegaskan bahwa yang harus kami selesaikan bukan hanya soal angka statistik, tetapi bagaimana memastikan seluruh anak NTB benar-benar tetap mendapatkan akses pendidikan,” kata Aka.
Pemprov NTB membentuk tim kecil lintas sektor dari pejabat fungsional untuk menyinkronkan data pendidikan sekaligus memperkuat pendataan anak rawan putus sekolah. Pemprov NTB juga memperkuat program pendidikan alternatif melalui PKBM, SMA/SMK Terbuka, kelas jarak jauh, hingga program PEPSI agar anak-anak yang benar-benar putus sekolah dapat kembali melanjutkan pendidikan.
Perkuat Pendidikan Inklusif dan Libatkan Kader Posyandu
Dalam rapat itu, Gubernur meminta Dinas Sosial dan P3A memperkuat pendataan anak disabilitas, pekerja anak, dan kelompok rentan lainnya agar seluruh warga mendapatkan akses pendidikan yang setara. Pemprov NTB juga membuka peluang pembangunan SLB baru di sejumlah wilayah berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan bersama pemerintah pusat. Pihaknya akan memperluas peran kader posyandu untuk membantu pendataan anak rawan putus sekolah hingga pekerja anak di tingkat desa dan kelurahan.
“Pak Gubernur ingin pendidikan di NTB tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi benar-benar terhubung dengan kebutuhan dunia kerja, kondisi sosial masyarakat, dan masa depan anak-anak NTB,” pungkasnya. ***
Penulis : Najamudin Anaji
