Mahasiswa Lotim Protes Kenaikan PBB dan Insentif untuk Pejabat

Rabu, 3 September 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Mahasiswa Lombok Timur Demo di Kantor Bupati Tuntut Peninjauan Kenaikan PBB dan Insentif untuk Pejabat, Rabu 3 September 2025. (Foto: Lombokini.com).

Mahasiswa Lombok Timur Demo di Kantor Bupati Tuntut Peninjauan Kenaikan PBB dan Insentif untuk Pejabat, Rabu 3 September 2025. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Ratusan mahasiswa Aliansi Gumi Patuh Karya Memanggil menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Lombok Timur, Rabu 3 September 2025. Dalam aksinya, mereka menuntut peninjauan berbagai kebijakan daerah, termasuk kenaikan tarif pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang memberatkan masyarakat.

Seorang orator aksi, Ade Irawan dengan lantang meminta pemerintah mengkaji ulang Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 9 Tahun 2024.

“Apakah layak pajak yang semula Rp 22 ribu melonjak hingga 300 persen, bahkan ada yang sampai 900 persen,” katanya dalam orasi.

Baca Juga :  Satgas MBG Lombok Timur Kumpulkan Dokumen 82 SPPG, Siap Ajukan ke BGN

Ia mengungkit metode penagihan pajak yang dinilai tidak transparan. Bahkan orang tua kami didatangi pihak pemerintah untuk meminta pajak tanpa penjelasan yang jelas,” tuturnya. “Itu perlu kita revisi, perlu kita kaji ulang,” tegasnya.

Dalam orasinya, ia pun mempertanyakan Pasal 113 Perbup yang memberikan insentif dari pajak tersebut kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda.

Baca Juga :  DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan

“Apakah pantas? Kami mengharapkan evaluasi hal tersebut karena ini merupakan keresahan masyarakat,” imbuhnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, menegaskan akan segera menggelar rapat dengan dinas terkait. Ia menerangkan bahwa dasar kenaikan tarif tersebut telah berlaku sejak tahun 2023, sebelum masa jabatannya.

“Saya yang di tahun 2025 ini melakukan evaluasi NJOP. Kalau ketinggian, saya turunkan,” pungkas Bupati.***

Penulis : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

AMAN Lombok Timur Soroti Lahan Pesisir Terbengkalai, Desak Pemda Evaluasi Investor ‘Abal-Abal’
DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan
Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS
Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas
DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional
Knalpot Brong dan Tanpa Helm Diburu, Satlantas Lotim Catat 1.009 Penindakan dalam Sebulan
DPRD Lombok Timur Tetapkan APBD Perubahan 2026, Minta Pemda Percepat Realisasi
UAS Paparkan Tujuh Pelajaran dari Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 19:21 WITA

AMAN Lombok Timur Soroti Lahan Pesisir Terbengkalai, Desak Pemda Evaluasi Investor ‘Abal-Abal’

Rabu, 11 November 2026 - 12:40 WITA

DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan

Senin, 9 November 2026 - 15:48 WITA

Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS

Minggu, 25 Oktober 2026 - 05:31 WITA

Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:03 WITA

DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional

Berita Terbaru