Dukung Revitalisasi Keraton, TSB dan Kemenbud Sinergi Lindungi Cagar Budaya Nasional

Senin, 22 Juni 2026 - 20:56 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Kebudayaan Fadli Zon (kiri) menyambut Ketua Tim Kuasa Hukum Keraton Surakarta, Teguh Satya Bhakti, dalam taklimat media di Gedung Kemenbud, Jakarta, Senin 22 Juni 2026. (Foto: Lombokini.com/Tamrin).

Menteri Kebudayaan Fadli Zon (kiri) menyambut Ketua Tim Kuasa Hukum Keraton Surakarta, Teguh Satya Bhakti, dalam taklimat media di Gedung Kemenbud, Jakarta, Senin 22 Juni 2026. (Foto: Lombokini.com/Tamrin).

LOMBOKINI.com – Ketua Tim Kuasa Hukum Keraton Surakarta, Teguh Satya Bhakti (TSB), menyatakan dukungan penuh kepada Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dalam melindungi warisan budaya nasional. Ia menegaskan, langkah pemerintah di ranah hukum publik tidak boleh terhambat konflik internal keraton yang bersifat privat.

“Tugas Kemenbud sangat berat dan luas, terutama menghidupkan kembali peninggalan budaya yang terlupakan,” ujar TSB dalam taklimat media di Gedung Kemenbud, Jakarta Selatan, Senin (22/6).

TSB mengungkapkan, program revitalisasi cagar budaya kerap menghadapi berbagai persoalan hukum di lapangan. Berdasarkan pengalamannya menangani sengketa cagar budaya, ia menilai revitalisasi tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan kepentingan masyarakat.

Baca Juga :  Ratusan Pemuda Adat Nusantara dari Berbagai Wilayah Melebur dalam Sakralnya Tradisi Tetulaq Desa di Desa Perigi

Karena itu, TSB mengusulkan agar Kemenbud memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan demi kelancaran pelestarian.

“Kami mengusulkan kepada Kementerian Kebudayaan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik,” tambahnya.

Mengenai konflik internal di Keraton Solo dan keraton lain, TSB kembali menegaskan bahwa hal itu merupakan ranah privat. Adapun tugas pemerintah berada di ranah publik dan bertujuan untuk kebermanfaatan bersama. Meski demikian, ia mengakui kinerja pemerintah berpotensi terhambat jika situasi konflik terus berlanjut.

“Pemerintah pusat ingin menata ulang semua itu untuk manfaat yang lebih besar, manfaat keluarga, pendapatan dari sektor warisan budaya, dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga :  Gandeng UMJ, Pemkab Lotim Matangkan Aplikasi EWS 'Gumi Sasak' Berbasis Kearifan Lokal

Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Restu Gunawan, menyambut baik dukungan tersebut. Ia menilai keterlibatan TSB dan rekan-rekannya akan memperkuat koordinasi dalam pelestarian budaya.

“Kehadiran Pak Teguh dan rekan-rekan memberikan kekuatan tambahan untuk memperluas koordinasi dengan berbagai pihak. Banyak komunitas dan kelompok masyarakat pendukung pelestarian yang selama ini belum tersentuh,” kata Restu.

Saat ini, pemerintah fokus merevitalisasi keraton dan berbagai cagar budaya nasional dengan melibatkan komunitas serta kelompok masyarakat.

Restu berharap, kolaborasi di bawah naungan lembaga hukum yang dipimpin TSB dapat membantu Kemenbud mencapai target pelestarian yang telah direncanakan. ***

Penulis : Tamrin

Editor : Najamudin Anaji

Berita Terkait

Koresponden tvOne Datangi Ponpes Al-Ishlahuddiny dan Sampaikan Maaf atas Polemik Pemberitaan
BGN Kembali Salurkan MBG dan Serap Masukan dari Pelaksana di Lapangan
Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi dan Tutup Kebocoran Anggaran
Kapolda NTB dan Bupati Lotim Serahkan Santunan kepada Anak Yatim dan Lansia di Kantor Baznas
Besok, Presiden Prabowo Kunjungan Kerja Perdana ke NTB
Hashim Lantik Pengurus Srikandi Jaga Desa se-Indonesia, Dorong Perempuan Awasi Program Pemerintah
Gandeng UMJ, Pemkab Lotim Matangkan Aplikasi EWS ‘Gumi Sasak’ Berbasis Kearifan Lokal
Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 ke DPRD, Bupati Lotim Paparkan Realisasi Pendapatan 101 Persen

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 12:19 WITA

Bupati Lotim Lepas Dandim dan Kapolres Lama, Sambut Pejabat Baru

Rabu, 15 Juli 2026 - 09:07 WITA

BAZNAS Lotim Klarifikasi Pernyataan Anggota Dewan Syariah Soal Zakat DPRD

Selasa, 14 Juli 2026 - 14:39 WITA

Target PAD 2026, Pemkab Lombok Timur Gali Potensi Pajak dan Retribusi Daerah

Kamis, 9 Juli 2026 - 17:24 WITA

Sempurnakan Program DAK 2027 dengan Mendata Penulis Lokal: Adakah Peluang Pengadaan Buku Karya Penulis Lokal?

Selasa, 7 Juli 2026 - 11:24 WITA

Perputaran Uang Capai Ratusan Miliar, Program MBG di Lombok Timur Soroti Akuntabilitas

Jumat, 3 Juli 2026 - 16:31 WITA

Sasar TNI-Polri Jadi Muzaki, Baznas Lombok Timur Siap Bentuk UPZ di Polres dan Kodim

Kamis, 2 Juli 2026 - 12:12 WITA

80 Tahun Mengabdi, Polres Lombok Timur Komit Kedepankan Sisi Humanis dan Pelayanan Rakyat

Jumat, 26 Juni 2026 - 05:49 WITA

Soroti Sengkarut Lotim, PMII: Guru Honorer Digaji Murah, Tambang Ilegal Malah Dipelihara

Berita Terbaru

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan keterangan kepada awak media, Senin 20 Juli 2026 di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. (Foto: Lombokini.com/Tamrin).

Hukrim

KPK OTT Bupati Lombok Barat dan Amankan 18 Orang

Senin, 20 Jul 2026 - 17:52 WITA

Dinas Kebudayaan NTB Dikritik, Roadmap Kebudayaan 2027-2047 Dinilai Sia-sia Tanpa Pembenahan Pegawai. (Foto: Lombokini.com).

Opini

Dinas Kebudayaan NTB Tak Mampu Mengurus Kebudayaan

Minggu, 19 Jul 2026 - 10:53 WITA