Lombok Timur Perkuat Digitalisasi dengan Integrasi Sistem Pajak dan Keuangan Desa

Kamis, 22 Mei 2025 - 15:56 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lombok Timur Perkuat Digitalisasi dengan Integrasi Sistem Pajak dan Keuangan Desa. (Foto: Lombokini.com)

Lombok Timur Perkuat Digitalisasi dengan Integrasi Sistem Pajak dan Keuangan Desa. (Foto: Lombokini.com)

LOMBOKINI.com Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, meluncurkan integrasi dua aplikasi digital, SIPDAH (Sistem Informasi Pajak Daerah) dan SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) di Sembalun, Kamis 22 Mei 2025. Peluncuran ini menandai langkah besar dalam percepatan digitalisasi pemerintahan desa di Lombok Timur.

Sebelumnya, Wabup Edwin menghadiri pembukaan Musrenbang RPJMD 2025-2029 dan RKPD 2026 di Pendopo Bupati. Ia menegaskan komitmen Pemda untuk meningkatkan efisiensi layanan publik melalui teknologi.

Pemda Lombok Timur mengembangkan SIPDAH secara mandiri sebagai solusi perpajakan daerah. Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) memanfaatkan aplikasi ini untuk memudahkan pengelolaan pajak. Sementara itu, BPKP bersama Kemendagri merancang SISKEUDES sebagai sistem keuangan desa yang digunakan di seluruh Indonesia.

Baca Juga :  Brigjen TNI Wawan Setiawan Nilai Pelaksanaan TMMD di Lombok Timur Sangat Baik

Integrasi kedua sistem ini memungkinkan pemerintah desa membayar pajak secara digital, meningkatkan transparansi, dan memperkuat akuntabilitas keuangan. Tim IT Pemda Lombok Timur menyelesaikan proses integrasi di bawah pengawasan langsung Wakil Bupati.

Dalam sambutannya, Edwin menyebut integrasi ini sebagai tonggak awal transformasi digital di Lombok Timur. Pemda akan memperluas sistem ini dengan menghubungkannya ke Inspektorat guna pengawasan yang lebih ketat.

Rencana ke depan mencakup integrasi BPKAD, DPMD, dan desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuannya, memastikan aparat desa menerima penghasilan tetap (SILTAP) tepat waktu, setara dengan gaji PNS.

Baca Juga :  Masih Kekurangan Dokter Spesialis, Faskes di Lotim Belum Dapat Akomodir Nakes Baru Lulusan Perguruan Tinggi 

Pemda juga sedang menyelesaikan aplikasi absensi berbasis Android dan iOS untuk seluruh pegawai. Aplikasi ini nantinya juga mendukung kader Posyandu dalam pelayanan kesehatan desa.

Sebelumnya, pembayaran pajak masih manual, menyebabkan PAD tidak optimal dan sering terlambat. Desa terpencil juga kesulitan memenuhi kewajiban pajak tepat waktu. Ketidaksesuaian laporan keuangan SISKEUDES kerap menghambat pencairan Dana Desa.

Kini, dengan integrasi ini, desa bisa membayar pajak online tanpa ke kantor dinas. Proses lebih cepat, mengurangi ketergantungan pada audit manual. Pemda optimis sistem baru ini meningkatkan PAD dan memperkuat tata kelola keuangan desa yang lebih akuntabel. ***

Penulis : Najamudin Anaji

Berita Terkait

Damkarmat Lombok Timur Wajibkan Simulasi Kebakaran untuk Akreditasi Puskesmas
Masyarakat Desak Hak Ulayat di Tengah Penyusutan Lahan Bale Adat Desa Beleq Sembalun
Kabut Tebal Tunda Evakuasi Helikopter Pendaki Malaysia Cedera Tulang Belakang di Rinjani
Sekda Lotim Saksikan Bule Swiss Ucap Syahadat di Penutupan TC MTQ XXXI 2026
Pusat Keluarkan Bantuan Revitalisasi Sekolah untuk Lombok Timur Usulan DPR dan DPD, Kadis Dikbud Lotim Ungkapkan Hal Ini
Kendalikan Harga Jelang Iduladha, Pemkab Lombok Timur Gelar Pasar Murah dan Sidak
Danrem 162 dan Bupati Lombok Timur Tutup TMMD ke-128
Buka TC MTQ XXXI, Wabup Lotim Ingatkan Faktor Nonteknis

Berita Terkait

Selasa, 26 Mei 2026 - 00:44 WITA

Masyarakat Desak Hak Ulayat di Tengah Penyusutan Lahan Bale Adat Desa Beleq Sembalun

Senin, 25 Mei 2026 - 14:55 WITA

Sekda Lotim Saksikan Bule Swiss Ucap Syahadat di Penutupan TC MTQ XXXI 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 - 23:08 WITA

NTB Perluas Cakupan MBG dan Targetkan 30 Persen Kebutuhan Pangan dari Produksi Lokal

Kamis, 21 Mei 2026 - 19:05 WITA

NTB Kirim 24.974 Sapi Kurban ke Jabodetabek, Perputaran Uang Tembus Rp 500 M

Kamis, 21 Mei 2026 - 18:15 WITA

DPRD NTB Sahkan Raperda Pajak Daerah, Targetkan Tambahan Rp 160 Miliar

Kamis, 21 Mei 2026 - 17:27 WITA

TPID NTB Pantau Harga Bahan Pokok Jelang Idul Adha

Kamis, 21 Mei 2026 - 16:46 WITA

Dishub NTB Serahkan Sertifikat Keselamatan ke Perusahaan Angkutan Umum

Rabu, 20 Mei 2026 - 23:14 WITA

Abul Chair Dorong ASN NTB Bertransformasi Jadi Agen Perubahan

Berita Terbaru