BPS Awali Sensus Ekonomi 2026 dengan Mendata Bupati Lombok Timur sebagai Contoh

LOMBOKINI.com – Petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur mendata Bupati Haerul Warisin di Pendopo, Rabu 17 Juni 2026. Petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 itu mendatangi langsung orang nomor satu di daerah Patuh Karya tersebut untuk memberi contoh kepada masyarakat agar tidak ragu menerima petugas serta memberikan data yang benar dan lengkap.

Bupati Haerul Warisin mengajak masyarakat menyampaikan data secara jujur dan sesuai kondisi sebenarnya.

Ia menegaskan, data tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan dan prioritas pembangunan mendatang.

“Harapan saya, masyarakat menyampaikan data dengan jujur dan sesuai kondisi yang sebenarnya. Data ini akan menjadi dasar perencanaan pembangunan sehingga pemerintah dapat menyusun program-program sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Bupati yang akrab disapa Haji Iron itu menjelaskan, pendataan tidak hanya mencakup kegiatan ekonomi, tetapi juga memuat informasi terkait keluarga dan sektor pertanian. Ia meminta masyarakat bersabar dan kooperatif selama proses pendataan.

Bupati juga menekankan seluruh petugas sensus agar melaksanakan tugas penuh tanggung jawab, profesional, serta menjaga kepercayaan masyarakat dalam pengumpulan data.

Kepala BPS Lombok Timur, Sri Endah Damayanti, menyatakan pendataan terhadap Bupati menjadi simbol bahwa tidak ada pihak yang dikecualikan dalam sensus.

“Bapak Bupati saja sudah kami data. Karena itu, kami harap masyarakat juga bersedia memberikan data yang benar dan lengkap. Data akurat akan sangat membantu pemerintah dalam menyusun program pembangunan tepat sasaran,” katanya.

Sri Endah menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir soal kerahasiaan data mereka. BPS telah membekali seluruh petugas sensus dengan aturan dan mekanisme untuk menjaga keamanan serta kerahasiaan data responden.

Pendataan berlangsung menyeluruh tanpa kecuali, mulai dari pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar. Sensus ini mengintegrasikan pendataan keluarga, ekonomi, dan pertanian sehingga menghasilkan satu basis data yang lebih komprehensif.

Sri Endah menambahkan, data hasil sensus nantinya juga mendukung penyusunan berbagai program pemerintah, termasuk pemetaan kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil. Dengan demikian, pemerintah dapat menyalurkan bantuan dan intervensi secara lebih tepat sasaran.

Melalui SE 2026, pemerintah berharap memperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terpadu sebagai landasan merumuskan kebijakan pembangunan efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Timur.***

Penulis : Najamudin Anaji