BPS Awali Sensus Ekonomi 2026 dengan Mendata Bupati Lombok Timur sebagai Contoh

Rabu, 17 Juni 2026 - 13:58 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Petugas Badan Pusat Statistik (BPS) awali Sensus Ekonomi 2026 dengan mendata Bupati Lombok Timur di Pendopo, Rabu 17 Juni 2026. (Foto: Lombokini.com).

Petugas Badan Pusat Statistik (BPS) awali Sensus Ekonomi 2026 dengan mendata Bupati Lombok Timur di Pendopo, Rabu 17 Juni 2026. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Petugas Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Timur mendata Bupati Haerul Warisin di Pendopo, Rabu 17 Juni 2026. Petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 itu mendatangi langsung orang nomor satu di daerah Patuh Karya tersebut untuk memberi contoh kepada masyarakat agar tidak ragu menerima petugas serta memberikan data yang benar dan lengkap.

Bupati Haerul Warisin mengajak masyarakat menyampaikan data secara jujur dan sesuai kondisi sebenarnya.

Ia menegaskan, data tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan dan prioritas pembangunan mendatang.

“Harapan saya, masyarakat menyampaikan data dengan jujur dan sesuai kondisi yang sebenarnya. Data ini akan menjadi dasar perencanaan pembangunan sehingga pemerintah dapat menyusun program-program sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga :  Miris! Kepatuhan Berkendara di Lombok Timur di Bawah 50 Persen, Polantas: Biaya Operasi Kepala Rp 200 Juta, Helm Cuma Rp 150 Ribu

Bupati yang akrab disapa Haji Iron itu menjelaskan, pendataan tidak hanya mencakup kegiatan ekonomi, tetapi juga memuat informasi terkait keluarga dan sektor pertanian. Ia meminta masyarakat bersabar dan kooperatif selama proses pendataan.

Bupati juga menekankan seluruh petugas sensus agar melaksanakan tugas penuh tanggung jawab, profesional, serta menjaga kepercayaan masyarakat dalam pengumpulan data.

Kepala BPS Lombok Timur, Sri Endah Damayanti, menyatakan pendataan terhadap Bupati menjadi simbol bahwa tidak ada pihak yang dikecualikan dalam sensus.

“Bapak Bupati saja sudah kami data. Karena itu, kami harap masyarakat juga bersedia memberikan data yang benar dan lengkap. Data akurat akan sangat membantu pemerintah dalam menyusun program pembangunan tepat sasaran,” katanya.

Sri Endah menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir soal kerahasiaan data mereka. BPS telah membekali seluruh petugas sensus dengan aturan dan mekanisme untuk menjaga keamanan serta kerahasiaan data responden.

Baca Juga :  Target PAD 2026, Pemkab Lombok Timur Gali Potensi Pajak dan Retribusi Daerah

Pendataan berlangsung menyeluruh tanpa kecuali, mulai dari pelaku usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar. Sensus ini mengintegrasikan pendataan keluarga, ekonomi, dan pertanian sehingga menghasilkan satu basis data yang lebih komprehensif.

Sri Endah menambahkan, data hasil sensus nantinya juga mendukung penyusunan berbagai program pemerintah, termasuk pemetaan kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil. Dengan demikian, pemerintah dapat menyalurkan bantuan dan intervensi secara lebih tepat sasaran.

Melalui SE 2026, pemerintah berharap memperoleh data yang akurat, mutakhir, dan terpadu sebagai landasan merumuskan kebijakan pembangunan efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Timur.***

Penulis : Najamudin Anaji

Berita Terkait

Kapolres Lotim AKBP Ariakta Awali Masa Jabatan dengan Silaturahmi ke PBNW dan PB NWDI
Bupati Lotim Lepas Dandim dan Kapolres Lama, Sambut Pejabat Baru
BAZNAS Lotim Klarifikasi Pernyataan Anggota Dewan Syariah Soal Zakat DPRD
Target PAD 2026, Pemkab Lombok Timur Gali Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
Sempurnakan Program DAK 2027 dengan Mendata Penulis Lokal: Adakah Peluang Pengadaan Buku Karya Penulis Lokal?
Perputaran Uang Capai Ratusan Miliar, Program MBG di Lombok Timur Soroti Akuntabilitas
Sasar TNI-Polri Jadi Muzaki, Baznas Lombok Timur Siap Bentuk UPZ di Polres dan Kodim
80 Tahun Mengabdi, Polres Lombok Timur Komit Kedepankan Sisi Humanis dan Pelayanan Rakyat

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 12:19 WITA

Bupati Lotim Lepas Dandim dan Kapolres Lama, Sambut Pejabat Baru

Rabu, 15 Juli 2026 - 09:07 WITA

BAZNAS Lotim Klarifikasi Pernyataan Anggota Dewan Syariah Soal Zakat DPRD

Selasa, 14 Juli 2026 - 14:39 WITA

Target PAD 2026, Pemkab Lombok Timur Gali Potensi Pajak dan Retribusi Daerah

Kamis, 9 Juli 2026 - 17:24 WITA

Sempurnakan Program DAK 2027 dengan Mendata Penulis Lokal: Adakah Peluang Pengadaan Buku Karya Penulis Lokal?

Selasa, 7 Juli 2026 - 11:24 WITA

Perputaran Uang Capai Ratusan Miliar, Program MBG di Lombok Timur Soroti Akuntabilitas

Jumat, 3 Juli 2026 - 16:31 WITA

Sasar TNI-Polri Jadi Muzaki, Baznas Lombok Timur Siap Bentuk UPZ di Polres dan Kodim

Kamis, 2 Juli 2026 - 12:12 WITA

80 Tahun Mengabdi, Polres Lombok Timur Komit Kedepankan Sisi Humanis dan Pelayanan Rakyat

Jumat, 26 Juni 2026 - 05:49 WITA

Soroti Sengkarut Lotim, PMII: Guru Honorer Digaji Murah, Tambang Ilegal Malah Dipelihara

Berita Terbaru

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan keterangan kepada awak media, Senin 20 Juli 2026 di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. (Foto: Lombokini.com/Tamrin).

Hukrim

KPK OTT Bupati Lombok Barat dan Amankan 18 Orang

Senin, 20 Jul 2026 - 17:52 WITA

Dinas Kebudayaan NTB Dikritik, Roadmap Kebudayaan 2027-2047 Dinilai Sia-sia Tanpa Pembenahan Pegawai. (Foto: Lombokini.com).

Opini

Dinas Kebudayaan NTB Tak Mampu Mengurus Kebudayaan

Minggu, 19 Jul 2026 - 10:53 WITA