STN Desak Negara Hentikan Perampasan Tanah dan Kuasai Kembali SDA

Sabtu, 15 November 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

STN Desak Negara Hentikan Perampasan Tanah dan Kuasai Kembali SDA. (Foto: Lombokini.com/Dok. PP STN).

STN Desak Negara Hentikan Perampasan Tanah dan Kuasai Kembali SDA. (Foto: Lombokini.com/Dok. PP STN).

LOMBOKINI.com – Ketua Umum PP STN Ahmad Rifai mengecam praktik “serakahnomics” dalam pembukaan Kongres IX STN di Semarang, Sabtu 15 November 2025. Ia menyoroti konsentrasi kekayaan alam di tangan segelintir elit yang membuat petani dan nelayan kehilangan ruang hidup.

Rifai mengungkapkan, meski data ekonomi tampak positif, kondisi itu tidak menyentuh akar persoalan rakyat. STN mencatat 295 kasus konflik agraria sepanjang 2025 yang menunjukkan buruknya tata kelola agraria.

Baca Juga :  Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

“Tanpa keberpihakan negara, petani dan nelayan akan terus tersisih di tanah sendiri,” tegasnya.

Untuk mengatasi kondisi ini, STN mendesak pemerintah menghentikan perampasan tanah dan menguasai kembali sumber daya alam.

Baca Juga :  Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran

Organisasi ini juga mendorong penguatan posisi rakyat melalui pelatihan komoditas, pembenahan pascapanen, serta akses modal dan teknologi.

Kongres yang dihadiri berbagai pakar dan pejabat ini ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama untuk mengawal program kedaulatan pangan dan reformasi agraria. ***

Editor : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sebut Cerminan Sikap Kenegarawanan
MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa
Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran
Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA
Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan
PB HMI Kecam Penyadapan Presiden, Dorong DPR Bentuk UU Anti Spionase

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 19:21 WITA

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sebut Cerminan Sikap Kenegarawanan

Rabu, 11 November 2026 - 14:34 WITA

MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa

Minggu, 8 November 2026 - 15:53 WITA

Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran

Sabtu, 7 November 2026 - 22:56 WITA

Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA

Sabtu, 7 November 2026 - 22:32 WITA

Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Berita Terbaru