STN Desak Negara Hentikan Perampasan Tanah dan Kuasai Kembali SDA

Sabtu, 15 November 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

STN Desak Negara Hentikan Perampasan Tanah dan Kuasai Kembali SDA. (Foto: Lombokini.com/Dok. PP STN).

STN Desak Negara Hentikan Perampasan Tanah dan Kuasai Kembali SDA. (Foto: Lombokini.com/Dok. PP STN).

LOMBOKINI.com – Ketua Umum PP STN Ahmad Rifai mengecam praktik “serakahnomics” dalam pembukaan Kongres IX STN di Semarang, Sabtu 15 November 2025. Ia menyoroti konsentrasi kekayaan alam di tangan segelintir elit yang membuat petani dan nelayan kehilangan ruang hidup.

Rifai mengungkapkan, meski data ekonomi tampak positif, kondisi itu tidak menyentuh akar persoalan rakyat. STN mencatat 295 kasus konflik agraria sepanjang 2025 yang menunjukkan buruknya tata kelola agraria.

Baca Juga :  Mabes Polri Copot Kapolres Sukoharjo dan Nonaktifkan Tiga Perwira usai Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran

“Tanpa keberpihakan negara, petani dan nelayan akan terus tersisih di tanah sendiri,” tegasnya.

Untuk mengatasi kondisi ini, STN mendesak pemerintah menghentikan perampasan tanah dan menguasai kembali sumber daya alam.

Baca Juga :  Bareskrim Polri Tetapkan Listyo Sigit dan Dua Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden

Organisasi ini juga mendorong penguatan posisi rakyat melalui pelatihan komoditas, pembenahan pascapanen, serta akses modal dan teknologi.

Kongres yang dihadiri berbagai pakar dan pejabat ini ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama untuk mengawal program kedaulatan pangan dan reformasi agraria. ***

Editor : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mantan Kabais Soleman Ponto Desak Polri Bentuk Tim Gabungan Usut Penyadapan Presiden Prabowo
Bareskrim Polri Tetapkan Listyo Sigit dan Dua Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden
Mabes Polri Copot Kapolres Sukoharjo dan Nonaktifkan Tiga Perwira usai Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran
Denny Minta MK Diskualifikasi Gibran, Sebut Persidangan Buktikan Gibran Tak Berijazah SMA
Mahfud MD: Surat Penyetaraan Ijazah Gibran Tak Sah secara Hukum Administrasi
Atdikbud KBRI Singapura dan Canberra Tak Temukan Dokumen Pendidikan Gibran
Kapolri Suyudi Janji Dekatkan Polri dengan Masyarakat
Presiden Prabowo Melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 09:12 WITA

Mantan Kabais Soleman Ponto Desak Polri Bentuk Tim Gabungan Usut Penyadapan Presiden Prabowo

Selasa, 3 November 2026 - 22:35 WITA

Bareskrim Polri Tetapkan Listyo Sigit dan Dua Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden

Senin, 2 November 2026 - 20:13 WITA

Mabes Polri Copot Kapolres Sukoharjo dan Nonaktifkan Tiga Perwira usai Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 22:02 WITA

Denny Minta MK Diskualifikasi Gibran, Sebut Persidangan Buktikan Gibran Tak Berijazah SMA

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 14:42 WITA

Mahfud MD: Surat Penyetaraan Ijazah Gibran Tak Sah secara Hukum Administrasi

Berita Terbaru

Bupati Lombok Timur Drs. H. Haerul Warisin, M.Si. (Foto: Lombokini.com)

Opini

TPAKD Award 2026:Tanpa Kemiskinan  

Selasa, 3 Nov 2026 - 21:20 WITA