LOMBOKINI.com – Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) menyambut positif penunjukan Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). APJI menilai pergantian nakhoda ini menjadi momentum emas untuk membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kian meluas.
Ketua Satgas MBG APJI, Indah Yuli Sartika, menegaskan bahwa program raksasa berskala nasional ini membutuhkan sistem tata kelola yang matang, terukur, dan adaptif. Hal ini penting untuk menjaga kualitas layanan serta keamanan pangan bagi penerima manfaat.
“Kami berharap Kepala BGN yang baru, Ibu Nanik, bisa lebih memperbaiki lagi juknis dan standardisasi. Mudah-mudahan ke depan sistem tata kelolanya lebih matang, rapi, dan prosesnya lebih mudah,” ujar Indah usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APJI 2026 di Yogyakarta, pada Jumat 5 Juni 2026.
Selain juknis, Indah menyoroti rapor merah kompetensi relawan pengelola dapur MBG di lapangan. Ia membeberkan fakta bahwa mayoritas relawan di dapur umum tidak memiliki latar belakang keahlian tata boga.
Kondisi ini, menurutnya, rawan memicu insiden keracunan jika petugas mengabaikan masalah penanganan makanan (food handling).
“Pelatihan itu penting sekali. Banyak relawan yang tidak semuanya punya background boga. Karena itu, kami terjun memberikan pelatihan food handling, bagaimana penanganan makanan yang benar dari awal sampai akhir,” tegas Indah.
Sejauh ini, Satgas MBG APJI telah menyisir sejumlah dapur MBG di Jabodetabek dan Palembang untuk mengedukasi para relawan.
Tim memberikan materi mulai dari higienitas personal, penggunaan alat pelindung diri (APD), penyaringan bahan baku, hingga proses distribusi yang menekan risiko kontaminasi.
Indah memaparkan bahwa potensi keracunan makanan di program MBG tidak boleh dipandang sebelah mata.
Sumber masalah dapat mengintai dari mana saja: kualitas air yang buruk, bahan baku yang layu, hingga kedisiplinan petugas yang membandel dari SOP.
Di sisi lain, APJI juga meminta Nanik segera membenahi carut-marut sinkronisasi kuota antara kapasitas dapur dengan jumlah penerima manfaat. APJI menilai kondisi di beberapa wilayah masih timpang.
“Yang mendesak sekarang itu sistemnya. Ada daerah yang penerima manfaatnya sekitar 13 ribu, tapi dapurnya sudah lebih dari 21. Ini perlu kita tata agar operasionalnya efektif,” beber Indah.
Menutup keterangannya, Indah berharap BGN tidak berjalan sendiri dan mau membuka ruang kolaborasi dengan organisasi profesi yang sudah malang melintang di industri katering sejak 1988 seperti APJI.
“Kami ingin dilibatkan untuk sharing dan memberikan masukan dalam penyempurnaan juknis maupun standarisasi dapur. Ke depan, Satgas MBG APJI akan lebih masif turun ke bawah,” tutupnya. ***
Penulis : Tamrin
