Soroti Relawan Minim Kompetensi, APJI Minta Nanik S. Deyang Perbaiki Juknis MBG

Sabtu, 6 Juni 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Relawan menyusun menu Makan Bergizi Gratis sebelum mendistribusikannya ke penerima manfaat. (Foto: Lombokini.com).

Relawan menyusun menu Makan Bergizi Gratis sebelum mendistribusikannya ke penerima manfaat. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia (APJI) menyambut positif penunjukan Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). APJI menilai pergantian nakhoda ini menjadi momentum emas untuk membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kian meluas.

Ketua Satgas MBG APJI, Indah Yuli Sartika, menegaskan bahwa program raksasa berskala nasional ini membutuhkan sistem tata kelola yang matang, terukur, dan adaptif. Hal ini penting untuk menjaga kualitas layanan serta keamanan pangan bagi penerima manfaat.

“Kami berharap Kepala BGN yang baru, Ibu Nanik, bisa lebih memperbaiki lagi juknis dan standardisasi. Mudah-mudahan ke depan sistem tata kelolanya lebih matang, rapi, dan prosesnya lebih mudah,” ujar Indah usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APJI 2026 di Yogyakarta, pada Jumat 5 Juni 2026.

Selain juknis, Indah menyoroti rapor merah kompetensi relawan pengelola dapur MBG di lapangan. Ia membeberkan fakta bahwa mayoritas relawan di dapur umum tidak memiliki latar belakang keahlian tata boga.

Baca Juga :  Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA

Kondisi ini, menurutnya, rawan memicu insiden keracunan jika petugas mengabaikan masalah penanganan makanan (food handling).

“Pelatihan itu penting sekali. Banyak relawan yang tidak semuanya punya background boga. Karena itu, kami terjun memberikan pelatihan food handling, bagaimana penanganan makanan yang benar dari awal sampai akhir,” tegas Indah.

Sejauh ini, Satgas MBG APJI telah menyisir sejumlah dapur MBG di Jabodetabek dan Palembang untuk mengedukasi para relawan.

Tim memberikan materi mulai dari higienitas personal, penggunaan alat pelindung diri (APD), penyaringan bahan baku, hingga proses distribusi yang menekan risiko kontaminasi.

Indah memaparkan bahwa potensi keracunan makanan di program MBG tidak boleh dipandang sebelah mata.

Sumber masalah dapat mengintai dari mana saja: kualitas air yang buruk, bahan baku yang layu, hingga kedisiplinan petugas yang membandel dari SOP.

Baca Juga :  Bareskrim Telusuri Pihak yang Memerintahkan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Di sisi lain, APJI juga meminta Nanik segera membenahi carut-marut sinkronisasi kuota antara kapasitas dapur dengan jumlah penerima manfaat. APJI menilai kondisi di beberapa wilayah masih timpang.

“Yang mendesak sekarang itu sistemnya. Ada daerah yang penerima manfaatnya sekitar 13 ribu, tapi dapurnya sudah lebih dari 21. Ini perlu kita tata agar operasionalnya efektif,” beber Indah.

Menutup keterangannya, Indah berharap BGN tidak berjalan sendiri dan mau membuka ruang kolaborasi dengan organisasi profesi yang sudah malang melintang di industri katering sejak 1988 seperti APJI.

“Kami ingin dilibatkan untuk sharing dan memberikan masukan dalam penyempurnaan juknis maupun standarisasi dapur. Ke depan, Satgas MBG APJI akan lebih masif turun ke bawah,” tutupnya. ***

Penulis : Tamrin

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sebut Cerminan Sikap Kenegarawanan
MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa
Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran
Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA
Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan
PB HMI Kecam Penyadapan Presiden, Dorong DPR Bentuk UU Anti Spionase

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 19:21 WITA

Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sebut Cerminan Sikap Kenegarawanan

Minggu, 8 November 2026 - 15:53 WITA

Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran

Sabtu, 7 November 2026 - 22:56 WITA

Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA

Sabtu, 7 November 2026 - 22:32 WITA

Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Sabtu, 7 November 2026 - 21:42 WITA

Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo

Berita Terbaru