Oleh: Ir. Lalu Muh. Kabul, M. AP
Mengenai kelas menengah telah banyak dibahas oleh Chatib Basri, ekonom dari Universitas Indonesia di harian Kompas pada tahun 2020 dan Jahen F.Rezki et al (2024) dari LPEM Universitas Indonesia. Chatib Basri maupun Jahen F. Rezki membahas kelas menengah itu dari sisi politik ekonomi yakni ketimpangan pendapatan dan implikasinya terhadap protes sosial yang terjadi di sejumlah negara seperti Chili yang dikenal dengan “Chilean Paradox” dan “Yellow vest” (rompi kuning) di Perancis. Dalam tulisan ini, kelas menengah bukan dibahas dari sisi politik ekonomi, tetapi sistem ekonomi. Sistem ekonomi dunia didominasi oleh kapitalisme dan sosialisme. Menurut Francis Fukuyama (1992) dalam karyanya “The end of history and the last man” dengan runtuhnya Uni Soviet dan ambruknya Tembok Berlin, maka sejak tahun 1990-an sistem ekonomi dimenangkan oleh kapitalisme. Sejak tahun 1990-an tatanan baru yang mengatur perekonomian dunia hanya satu sistem ekonomi yaitu kapitalisme-neoliberalisme. Bahkan sistem ekonomi kapitalisme-neoliberalisme tidak lagi mengenal batas-batas negara; sehingga juga dikenal dengan istilah globalisasi.
Posisi kelas menengah di tengah pusaran arus globalisasi dalam periode 1988-2008 sejak ambruknya Tembok Berlin hingga Krisis global tahun 2008 dibahas oleh Christoph Lakner dan Branko Milanovic (2016) melalui karyanya “Global Income Distribution:From the fall of the Berlin Wall to the Great Recession”. Dalam karyanya itu, Lakner dan Milanovic membahas siapa pihak yang menang dan kalah di tengah pusaran arus globalisasi dalam bentuk kurva yang menyerupai gajah; sehingga disebut Kurva Gajah (elephant curve). Kurva Gajah tersebut, naik mulai dari ekor ke badan menurun di bagian kepala, kemudian naik menjulang ke atas seperti belalai. Pihak yang menjadi pemenang berada pada badan gajah dimana pemenang ini adalah bangkitnya “kelas menengah” di Asia yang mencapai 20 persen dari total penduduk Asia. Kelas menengah ini tersebar di China, Indonesia, Thailand, Vietnam. Di China kelas menengah perkotaan mengalami kenaikan pendapatan per kapita 3 kali lipat dan 2,2 kali lipat di perdesaan. Di Indonesia, kenaikan pendapatan kelas menengah naik 2 kali lipat di perkotaan dan 80 persen di perdesaan. Di Vietnam dan Thailand pendapatan kelas menengah naik 2 kali lipat baik di perkotaan maupun perdesaan.
Pihak yang kalah berada pada bagian kepala gajah yakni mereka para kelas menengah di negara-negara maju di Eropah, Amerika Utara termasuk Chili di Amerika Latin. Mereka lebih kaya dari kelas menengah di Asia, tetapi kenaikan pendapatan per kapitanya jauh lebih rendah. Kenaikan pendapatan per kapita kelas menengah di Amerika Serikat sekitar 21-23 persen, di Jerman hanya 0-7 persen dan di Jepang sekitar 3-4 persen. Sebaliknya pihak yang menjadi pemenang di negara-negara maju adalah “kelas atas” di bagian belalai gajah yang menjulang ke atas Kelas atas, utamanya 1 persen kelompok terkaya yang dikenal sebagai orang “super kaya”, mengalami kenaikan pendapatan per kapita di atas 60 hingga 70 persen. Ini menggambarkan begitu tajamnya ketimpangan pendapatan antara kelas menengah dan kelas atas di negara-negara maju. Hal inilah yang menjadi pemicu lahirnya protes sosial seperti “Chilean Paradox” di Chili dan “Yellow vest” (rompi kuning) di Perancis.
Kurva Gajah mencerminkan mekanisme kerja globalisasi dimana pada tahap awal kenaikan pendapatan tertinggi sebesar 94 persen dinikmati oleh 50 persen terbawah kelas menengah dan ketika kelas menengah ini menjadi makin kaya (40 persen kelas menengah). kenaikan pendapatannya justru menurun menjadi 43 persen, dan sebaliknya 10 persen kelas atas menikmati kenaikan pendapatan sebesar 70 persen (Alvaredo et al, 2018). Menurut World Bank (2024) bahwa di Asia negara-negara berpendapatan menengah yang telah mampu melewati jebakan pendapatan menengah (middle-income trap) dan beralih status menjadi negara berpendapatan tinggi atau negara maju hanya Korea Selatan dan Chili di Amerika Latin. Di Asia negara-negara yang masih terjebak pada “middle-income trap” seperti China, Indonesia, Thailand, dan Vietnam masih mengandalkan kelas menengah sebagai tulang punggung perekonomian.
Namun ketika beralih status menjadi negara berpendapatan tinggi atau negara maju seperti Korea Selatan dan Chili, peran kelas menengah sebagai tulang punggung perekonomian digantikan oleh kelas atas, utamanya 10 persen kelas atas terkaya. Kelas menengah yang tidak lagi menjadi tulang punggung perekonomian ini yakni mereka para kelas menengah yang kalah dalam persaingan. Dalam persaingan tersebut hanya sekelompok kecil dari kelas menengah yang berhasil menang kemudian naik kelas menjadi kelas atas. Kondisi kelas menengah yang kalah ini begitu terpuruk; ketimpangan pendapatan mereka dengan kelas atas begitu tajam. Dalam konteks Kurva Gajah, jika konsumsi yang digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur pendapatan, maka konsumsi kelas menengah akan makin berkurang seiring dengan makin kayanya kelas menengah. Hal ini tercermin dalam konsumsi calon kelas menengah dan kelas menengah di Indonesia yang dilaporkan oleh Jahen F.Rezki et al (2024) dari LPEM Universitas Indonesia.
Kelas menengah lebih kaya daripada calon kelas menengah, sehingga bisa dipahami jika dalam laporan Jahen F.Rezki et al (2024) disebutkan bahwa pada tahun 2014 konsumsi kelas menengah (34,7 persen) lebih rendah daripada calon kelas menengah (41,8 persen). Demikian pula pada tahun 2023, konsumsi kelas menengah (36,8 persen) lebih rendah daripada calon kelas menengah (45,5 persen). Dalam pada itu, penurunan konsumsi kelas menengah ini merupakan konsekuensi dari mekanisme kerja sistem ekonomi kapitalisme-neoliberalisme. Demikian pula dengan turunnya jumlah kelas menengah di Indonesia dari 23 persen pada tahun 2018 menjadi 18,8 persen pada tahun 2023 juga merupakan konsekuensi dari mekanisme kerja sistem ekonomi kapitalisme-neoliberalisme. Di negara-negara maju seperti Jerman dam Swedia juga terjadi penurunan jumlah kelas menengah masing-masing sebesar 9,5 persen dan 6,7 persen (Derndofer & Kranzinger, 2021).
Untuk membantu kelas menengah ini di Indonesia bukanlah melalui politik ekonomi, tetapi melalui reformasi sistem ekonomi yakni perubahan dari ekonomi kapitalisme-neoliberalisme menjadi ekonomi Panca Sila yang sejalan dengan Sila ke-5: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Ini kemudian dijabarkan di dalam Pasal 33 UUD 1945 bahwa yang diutamakan adalah kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran orang-seorang. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dimana produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpian atau pemilikan anggota-anggotanya (Baswir, 2014). Untuk mencapai kemakmuran bersama (baca:kemakmuran masyarakat) dilakukan melalui kerjasama, bukan persaingan. Sistem ekonomi Panca Sila inilah yang menjadi peta jalan (road map) kita bangsa Indonesia untuk mengatasi “middle-income trap” menuju negara maju. Semoga: Amiin. ***
Penulis adalah Direktur Lembaga Pengembangan Pedesaan (LPP).
Penulis : Lalu Muh. Kabul
