Pemkab Lotim Perkuat Inklusi Keuangan untuk Atasi Masalah Ekonomi

LOMBOKINI.com – Sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Nusa Tenggara Barat (NTB), mencapai 1,42 juta jiwa atau sekitar 25,06% dari total penduduk NTB, Lombok Timur menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan.

Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan perkembangan positif, terutama di sektor pendidikan berkat banyaknya pondok pesantren di daerah ini, tantangan di bidang ekonomi masih memerlukan perhatian serius.

“Kami menyadari bahwa meskipun IPM terus meningkat, terutama di sektor pendidikan, tantangan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi kami,” kata Plh Sekda Lombok Timur, H. Hasni, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas penunjukan Lombok Timur sebagai pilot project TPAKD oleh OJK, pada Kamis, 13 Februari 2025, di kantor Bupati Lombok Timur.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, lanjut Hasni, Pemkab Lombok Timur telah menjalankan beberapa program strategis guna memperkuat inklusi keuangan. Salah satunya adalah pemberian subsidi bunga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak tahun 2020.

Program ini, jelasnya, bertujuan untuk memudahkan akses pinjaman bagi petani, peternak, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Selain itu, pemda juga menyediakan jaminan asuransi bagi sektor pertanian dan peternakan untuk melindungi pelaku usaha dari risiko kerugian.

“Inovasi yang dilakukan termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bekerja sama dengan lembaga keuangan, agar masyarakat dapat memperoleh modal usaha dengan bunga rendah,” jelas Hasni.

Program subsidi bunga dan KUR ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk mengakses modal usaha dengan bunga yang terjangkau, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun berbagai program telah digulirkan, dia menyebutkan, tantangan lain yang masih dihadapi adalah banyaknya warga yang lebih memilih rentenir sebagai sumber pinjaman, meskipun suku bunga yang ditawarkan jauh lebih tinggi dibandingkan lembaga perbankan.

Hal ini menurutnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah, yang berharap sosialisasi yang lebih masif dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat akses ke lembaga keuangan formal.

“Kami berharap melalui sosialisasi yang lebih intensif, masyarakat dapat memahami bahwa akses ke lembaga keuangan formal jauh lebih menguntungkan dan aman dibandingkan dengan meminjam dari rentenir,” tegasnya.

Dikatakan juga bahwa penunjukan Lombok Timur sebagai pilot project TPAKD tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga tantangan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Karena itu, tambah Hasni, Pemkab Lombok Timur berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperkuat program-program yang telah ada, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

“Kami akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan perekonomian daerah,” pungkasnya.***