Oleh: Lalu Muh. Kabul
Berdasarkan skor “Programme for International Student Assessment/PISA”, skor pendidikan Indonesia mengalami penurunan pada kemampuan membaca dan matematika dalam periode 2012-2022 (INDEF, 2024). Skor kemampuan membaca mengalami penurunan dari 396 pada tahun 2012 menjadi 359 pada tahun 2022. Skor matematika juga mengalami penurunan dari 375 pada tahun 2012 menjadi 366 pada tahun 2022. Hanya skor sains yang naik tipis dari 382 pada tahun 2012 menjadi 383 pada tahun 2022. Skor rata-rata kemampuan membaca dari 65 negara OECD adalah 496, matematika 494, dan sain 501. Pada tahun 2012, skor kemampuan membaca di Indonesia berada pada peringkat ke-62 dari 65 negara. Sementara, skor matematika dan sains masing-masing berada pada peringkat ke-64 dari 65 negara. Dalam buku yang ditulis oleh Presiden Prabowo Subianto (2023) berjudul “Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045” disebutkan bahwa kemampuan membaca, matematika, dan sains anak Indonesia berada pada peringkat 74 dari 79 negara yang disurvei PISA pada tahun 2018. Ini menunjukkan betapa rendahnya skor pendidikan Indonesia diantara negara-negara OECD.
Pendidikan tidak hanya sebatas kurikulum, metode pembelajaran, guru, serta prasarana dan sarana sekolah, tetapi juga mencakup kecukupan gizi anak sekolah (UNESCO, 2025). Lebih jauh dalam laporan UNESCO (2025) bertajuk “Education and Nutrition:Learn eat well” disebutkan bahwa Makan Bergizi Gratis (MGB) bukanlah pengeluaran, melainkan investasi. Investasi MBG sebesar US$11 miliar per tahun menghasilkan tingkat pengembalian sebesar US$ 156 miliar melalui peningkatan tingkat kehadiran peserta didik (siswa) di sekolah. Setiap US$ 100 yang diinvestasikan untuk MBG dapat meningkatkan nilai kemampuan membaca dan matematika diatas 0,20 dari standar deviasi. Dengan adanya MBG partisipasi sekolah termasuk tingkat kehadiran dan pembelajaran mengalami peningkatan dari 0,12 menjadi 0,15 dari standar deviasi.
Untuk mengangkat skor pendidikan Indonesia agar berada diatas skor rata-rata pendidikan negara-negara OECD diperlukan “Big Push” atau dorongan besar dalam bentuk anggaran yang difokuskan pada gizi anak sekolah melalui program MBG. Istilah “Big Push” ini merujuk pada teori Rosenstein-Rodan dalam karyanya “Notes on The Theory of The Big Push”.Ibarat sebuah pesawat, skor pendidikan Indonesia masih di landasan; sehingga diperlukan dorongan besar agar bisa terangkat dan berada diatas skor rata-rata pendidikan negara-negara OECD. Oleh karena itu, bisa dipahami jika program MBG dianggarkan sebesar Rp 268 triliun dalam RAPBN 2026. Kenapa program MBG dimasukkan kedalam sektor pendidikan. Ini alasannya:program gizi merupakan sektor kesehatan, tetapi kecukupan gizi yang dibutuhkan anak guna mendukung proses pembelajaran di sekolah dimasukkan kedalam sektor pendidikan. Demikian pula gedung yang sejatinya adalah bagian dari sektor infrastruktur, tetapi gedung yang mendukung proses pembelajaran di sekolah yang disebut gedung sekolah dimasukkan kedalam sektor pendidikan.
Dari sisi ekonomi, anggaran MBG sebesar Rp.268 triliun itu kemudian beredar di daerah-daerah; sehingga mampu menggerakkan “ekonomi lokal” bukan “ekonomi konglomerat”. Dengan bergeraknya ekonomi lokal total kebutuhan bahan pangan yang dipasok petani, peternak, nelayan, usaha mikro dan kecil mencapai 14,6 juta ton per tahun; mampu menciptakan lapangan kerja (38 sampai 61 tenaga kerja per desa) dan meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, usaha mikro dan kecil sebesar 1,5 sampai 2,0 kali UMR (Hendrawan, 2025). Disisi lain, UMKM yang terlibat dalam program MBG memperoleh pendapatan bersih rata-rata sebesar 33,68 persen dan rata-rata penambahan tenaga kerja pada UMKM sebanyak 3 orang (INDEF, 2024).
Di era Orde Baru, ekonomi lokal kalah bersaing dengan ekonomi konglomerat. Kehadiran ekonomi konglomerat di era Orde Baru telah menyebabkan terjadinya “derajat eksploitasi” tinggi di daerah-daerah pada tahun 1996 (Mubyarto, 2004). Derajat eksploitasi di sejumlah daerah seperti Kalimantan Timur (Kaltim) mencapai 87 persen, Riau 80 persen, Papua 78 persen. Artinya dari setiap 100 persen PDRB ternyata yang dinikmati oleh penduduk setempat hanya 13 persen (Kaltim), 20 persen Riau, dan 22 persen Papua. Bahkan DKI Jakarta sebagai pusat peredaran uang di daerah, juga “dieksplotasi” oleh investor luar negeri yakni 72 persen, dan hanya 28 persen yang dinikmati oleh penduduk DKI Jakarta. Program MBG selain “Big Push” bagi sektor pendidikan, juga merupakan keberpihakan pemerintah pada ekonomi lokal. ***
Penulis adalah Direktur Lembaga Pengembangan Pedesaan (LPP)
Penulis : Lalu Muh. Kabul
