LOMBOKINI.com – Dokumen anggaran daerah selama ini identik dengan tabel tebal, istilah teknis birokrasi, dan angka-angka yang sulit dipahami masyarakat. Di NTB, kondisi itu kini mulai coba diubah lewat gagasan Citizen Budget atau anggaran versi rakyat.
Konsep tersebut mengemuka dalam audiensi antara FITRA NTB dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB pada 25 Mei 2026 yang lalu.
Dalam pertemuan itu, Citizen Budget disebut bukan sekadar alat transparansi, tetapi juga strategi baru membangun pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif.
Direktur FITRA NTB, Ramli Ernanda, mengatakan selama ini masyarakat kesulitan memahami ke mana sebenarnya uang daerah dibelanjakan.
“Kalau mau jujur, dokumen APBD itu terlalu teknis untuk warga biasa. Padahal masyarakat punya hak tahu uang publik dipakai untuk apa,” kata Ramli, Kamis 28 Mei 2026 di Mataram.
Menurutnya, persoalan utama bukan minimnya dokumen anggaran, melainkan cara penyajiannya yang terlalu birokratis. APBD disebut dipenuhi kode rekening, nomenklatur teknis, hingga tabel panjang yang sulit dipahami publik.
Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sering hanya formalitas.
“Musrenbang sering jadi seremonial karena warga tidak punya cukup informasi tentang kondisi anggaran sebenarnya,” ujarnya.
Lewat Citizen Budget, FITRA NTB mendorong penyederhanaan informasi anggaran menjadi lebih visual, ringkas, dan mudah dipahami masyarakat. Formatnya bisa berupa infografis, booklet, microsite interaktif, video animasi, hingga konten media sosial.
Intinya sederhana bahwa warga harus mengetahui dari mana uang daerah berasal dan dipakai untuk apa.
Dalam paparannya, FITRA menyebut Citizen Budget dapat memuat informasi tentang total pendapatan dan belanja daerah, prioritas pembangunan, rincian anggaran sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga mekanisme pengawasan publik.
“Visual yang sederhana itu penting supaya masyarakat benar-benar memahami substansi anggaran,” kata Ramli.
Menariknya, FITRA menilai keterbukaan anggaran juga dapat menjadi “senjata politik” positif bagi kepala daerah.
Citizen Budget disebut bisa membantu membangun citra pemimpin yang transparan, pro-rakyat, sekaligus responsif terhadap tuntutan publik di era digital.
“Kalau masyarakat tahu uang daerah dipakai untuk apa, kepercayaan publik akan meningkat,” ujarnya.
Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik atau Aka, menyambut positif gagasan tersebut. Ia menilai publik memang membutuhkan pola komunikasi anggaran yang lebih sederhana.
“Biasanya di setiap dinas ada isu yang memang perlu disampaikan. Misalnya di PU, jalan yang dibangun berapa kilometer, anggarannya berapa, hingga jenis aspal yang dipakai. Itu juga yang ingin diketahui masyarakat,” kata Aka.
Namun Ramli menilai informasi teknis yang terlalu detail tidak perlu ditampilkan secara berlebihan. Hal yang terpenting adalah substansi dan manfaatnya.
Ramli menambahkan konsep Citizen Budget sebenarnya tidak membutuhkan sistem baru yang rumit. Menurutnya, skema itu bisa diintegrasikan ke dalam layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) maupun kanal informasi pemerintah yang sudah ada.
Bahkan, menurutnya, pola komunikasi anggaran seperti ini dapat lebih efisien dibanding pola publikasi konvensional.
“Kalau dibuat sederhana dan terpusat, biaya publikasi pemerintah bisa jauh lebih efektif,” katanya.
Kepala Diskominfotik juga berencana melanjutkan pembahasan teknis bersama FITRA, BKAD, serta SOMASI NTB. Konsep tersebut bahkan disebut berpotensi dipresentasikan dalam forum Open Government Partnership (OGP) tahun ini di Korea Selatan.
Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi penggunaan APBD, Citizen Budget dinilai bisa menjadi jembatan baru antara pemerintah dan warga, sehingga membuat anggaran tak lagi terasa jauh, rumit, dan eksklusif. ***
Penulis : Harianto
