LOMBOKINI.com – Ribuan relawan dan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memadati kawasan Kantor Gubernur NTB, pada Senin (22/6). Mereka datang membawa satu pesan yang sama terkait program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu harus tetap dilanjutkan.
Aksi tersebut menjadi penegasan dukungan publik terhadap salah satu Program Strategis Nasional (PSN) yang selama ini diklaim mampu memperbaiki kualitas gizi anak-anak dan ibu hamil sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Dalam aksi unjuk rasa itu, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari dukungan terhadap keberlanjutan MBG, percepatan peningkatan gizi masyarakat, hingga pembukaan jutaan lapangan kerja baru yang diyakini dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
Mereka juga mendukung upaya pemerintah memperkuat tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) agar tetap bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Di tengah gelombang dukungan tersebut, muncul pandangan berbeda dari kalangan masyarakat sipil. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) mengingatkan bahwa persoalan MBG tidak berhenti pada soal dukung atau tidak mendukung program, melainkan bagaimana program itu dirancang dan dijalankan secara berkelanjutan.
Antara Dukungan Publik dan Beban Anggaran
Wakil Sekretaris Jenderal Seknas FITRA, Ervyn Kaffah, menilai diskusi mengenai MBG seharusnya bergeser dari sekadar mempertahankan program menjadi mengevaluasi konsep implementasinya.
“Diskusinya kami kira itu tidak sederhana. Diskusinya itu adalah positioning MBG sendiri ini programnya itu mungkin konsepnya perlu ditinjau kembali,” kata Ervyn.
Menurut dia, salah satu persoalan mendasar terletak pada pendekatan universal yang digunakan dalam program tersebut. Dengan cakupan penerima manfaat yang sangat luas, pemerintah berpotensi mengalokasikan sumber daya fiskal dalam jumlah besar yang sebenarnya juga dibutuhkan sektor lain.
“Kan tidak harus skemanya universal. Karena dengan skema universal itu dia akhirnya menarik atau menghisap seluruh sumber daya untuk kepentingan yang sebenarnya wajib juga penanganannya oleh pemerintah,” ujarnya.
Pernyataan itu muncul di tengah berbagai diskusi mengenai kebutuhan pembiayaan program-program prioritas nasional. Dalam perspektif FITRA, tantangan utama bukan hanya memastikan MBG berjalan, tetapi juga menjaga keseimbangan penggunaan anggaran negara agar tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan lainnya.
Karena itu, Ervyn mempertanyakan apakah seluruh kelompok yang saat ini masuk dalam skema penerima manfaat memang harus mendapatkan layanan yang sama.
“Jadi perlu dilihat lagi apakah cakupan penerima manfaatnya itu segitu banyaknya? Atau memang kemudian ada skema-skema tertentu yang perlu dipikirkan targeted penerima manfaatnya,” katanya.
FITRA Dorong Skema Lebih Tepat Sasaran
FITRA menilai pemerintah sebenarnya memiliki data yang cukup untuk menentukan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi gizi dari negara.
Menurut Ervyn, pendekatan berbasis kelompok rentan atau masyarakat berpenghasilan rendah dapat menjadi opsi untuk meningkatkan efektivitas program sekaligus menjaga kesehatan fiskal.
“Misalnya tidak harus seluruh penerima manfaat itu seluruh siswa, tapi cari yang desil berapa yang memang dia tidak mampu, datanya sudah ada,” ujarnya.
Selain soal sasaran penerima manfaat, FITRA juga menyoroti tata kelola implementasi program. Menurut Ervyn, pemerintah dapat menggunakan berbagai model pelaksanaan pembangunan yang pernah diterapkan sebelumnya, termasuk pendekatan yang menyerupai skema Instruksi Presiden (Inpres).
Namun, ia mengingatkan bahwa pilihan model pelaksanaan apa pun harus diikuti dengan mekanisme pengawasan yang kuat dan ruang partisipasi yang terbuka.
“Misalnya skemanya meniru yang kayak Inpres dulu. Itu juga boleh menurut saya, teorinya ada. Nah cuma balik lagi nanti soal tata kelolanya bagaimana?” katanya.
Ia menilai evaluasi terhadap tata kelola menjadi penting untuk memastikan pelaksanaan program tidak terpusat pada kelompok tertentu dan tetap membuka peluang keterlibatan berbagai pihak.
“Apakah itu kemudian menutup akses pihak lain untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan itu yang perlu jadi refleksi dan diskusi,” ujarnya.
Bagi FITRA, masa depan MBG bukan hanya ditentukan oleh besarnya dukungan publik atau komitmen politik pemerintah. Yang lebih penting adalah memastikan program tersebut mampu berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak menggerus ruang fiskal yang juga dibutuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar masyarakat lainnya.
“Terus dipikirkan ulang konsep mengimplementasikannya. Itu yang penting menurut kami,” pungkas Ervyn.***
Penulis : Harianto
