KPK Sita Rp 9,06 Miliar dan Tetapkan 3 Tersangka dalam OTT Bupati Lombok Barat

Selasa, 21 Juli 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Penyidik KPK memperlihatkan tumpukan uang tunai hasil sitaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Lombok Barat pada konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa 21 Juli 2026. (Foto: Lombokini.com/Tamrin)

Penyidik KPK memperlihatkan tumpukan uang tunai hasil sitaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Lombok Barat pada konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa 21 Juli 2026. (Foto: Lombokini.com/Tamrin)

LOMBOKINI.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti senilai sekitar Rp 9,06 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ). Penyidik mengamankan uang tunai, sertifikat tanah, kuitansi pembelian tanah, dan satu unit kendaraan mewah dalam operasi senyap itu.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan timnya mengamankan barang bukti tersebut saat OTT di wilayah Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Senin (20/7).

“Dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim KPK juga mengamankan barang bukti dengan nilai total kurang lebih Rp 9,06 miliar,” ujar Achmad Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa 21 Juli 2026.

Berikut rincian barang bukti yang disita KPK:

  • Uang tunai hasil pencairan rekening milik tersangka Sudirman sebesar Rp1,25 miliar
  • Uang tunai di rumah Bendahara CV DKK berinisial JUN sebesar Rp20 juta
  • Dana dalam rekening perusahaan CV DKK sebesar Rp489 juta
  • Sertifikat dan Akta Jual Beli (AJB) tanah milik Lalu Ahmad Zaini senilai Rp2,75 miliar
  • Satu unit Toyota Alphard senilai Rp1,225 miliar
  • Kuitansi pembelian tanah atas nama istri Lalu Ahmad Zaini senilai Rp3,325 miliar
Baca Juga :  Siswa SD di Selong Diduga Jadi Korban Pelecehan Usai Dicekoki Miras, Polisi Lakukan Penyelidikan

KPK resmi menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

Ketiga tersangka itu adalah Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini (LAZ), Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (PT AMGM) Sudirman (SUD), dan Direktur Utama PT MSI Alvonsus Gani (ALG).

Kronologi Pengungkapan Kasus

Pengungkapan kasus bermula dari penyelidikan tertutup tim KPK sejak pertengahan Juli 2026. Penyidik menerima laporan adanya penarikan uang Rp1,25 miliar oleh Sudirman yang diduga akan disetorkan kepada Bupati LAZ.

Baca Juga :  Jaksa Pertahankan Tuntutan 2 Tahun Mugni, PH Tolak Dalil JPU dan Persoalkan Pasal 483 KUHP

Pada 18-19 Juli 2026, tim bergerak di lapangan untuk memastikan keberadaan para pihak, rangkaian transaksi, hingga kepemilikan aset. Puncak operasi terjadi pada 20 Juli 2026 ketika tim KPK mengamankan total 19 orang di wilayah Lombok Barat.

Tim langsung melakukan pemeriksaan awal di Mako Brimob Polda NTB. Di saat bersamaan, tim di Jakarta juga mengamankan satu orang berinisial ALG.

Dari 19 orang yang diamankan di Lombok, KPK membawa delapan orang ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Mereka adalah Bupati LAZ, Dirut PT AMGM SUD, Kadis PUPR Lombok Barat LRI, ajudan bupati LFA, ajudan dirut STW, sopir SUD berinisial SAM, serta Bendahara CV DKK berinisial JUN.***

Penulis : Tamrin

Editor : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bareskrim Polri Tetapkan Listyo Sigit dan Dua Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden
Siswa SD di Selong Diduga Jadi Korban Pelecehan Usai Dicekoki Miras, Polisi Lakukan Penyelidikan
Kapolres Lotim Kejar Curanmor Sampai ke Plafon, Sempat Ayunkan Parang ke Anggota
Mahkamah Partai Gerindra Memecat Tiga Kader karena Kasus Narkoba
Mabes Polri Copot Kapolres Sukoharjo dan Nonaktifkan Tiga Perwira usai Penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran
Jaksa Pertahankan Tuntutan 2 Tahun Mugni, PH Tolak Dalil JPU dan Persoalkan Pasal 483 KUHP
PDAM Lotim Buka Paksa Mata Air Ambung, LSM Garuda Siap Dampingi Pemilik Lahan Tempuh Jalur Hukum
HIMMAH NWDI Nilai Plt Dirut PDAM Lotim Melampaui Kewenangan, Kebijakan Berpotensi Cacat Hukum

Berita Terkait

Selasa, 3 November 2026 - 22:35 WITA

Bareskrim Polri Tetapkan Listyo Sigit dan Dua Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden

Selasa, 3 November 2026 - 16:49 WITA

Siswa SD di Selong Diduga Jadi Korban Pelecehan Usai Dicekoki Miras, Polisi Lakukan Penyelidikan

Selasa, 3 November 2026 - 08:13 WITA

Kapolres Lotim Kejar Curanmor Sampai ke Plafon, Sempat Ayunkan Parang ke Anggota

Senin, 2 November 2026 - 23:32 WITA

Mahkamah Partai Gerindra Memecat Tiga Kader karena Kasus Narkoba

Jumat, 30 Oktober 2026 - 21:50 WITA

Jaksa Pertahankan Tuntutan 2 Tahun Mugni, PH Tolak Dalil JPU dan Persoalkan Pasal 483 KUHP

Berita Terbaru

Bupati Lombok Timur Drs. H. Haerul Warisin, M.Si. (Foto: Lombokini.com)

Opini

TPAKD Award 2026:Tanpa Kemiskinan  

Selasa, 3 Nov 2026 - 21:20 WITA