BPBD NTB dan Lombok Timur Uji Ketangguhan Desa dengan SIK SIAGA

Kamis, 30 Juli 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

BPBD NTB bersama BPBD Lombok Timur memfasilitasi desa sasaran mengikuti Penilaian Ketangguhan Desa berbasis SIK SIAGA di Aula BPBD Lombok Timur, Kamis 30 Juli 2026. (Foto: Lombokini.com)

BPBD NTB bersama BPBD Lombok Timur memfasilitasi desa sasaran mengikuti Penilaian Ketangguhan Desa berbasis SIK SIAGA di Aula BPBD Lombok Timur, Kamis 30 Juli 2026. (Foto: Lombokini.com)

LOMBOKINI.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berkolaborasi dengan BPBD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menggelar Fasilitasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) melalui Penilaian Ketangguhan Desa (PKD) berbasis digital di Aula BPBD Lombok Timur, Kamis 30 Juli 2026.

Kegiatan ini memanfaatkan Aplikasi SIK SIAGA NTB sebagai instrumen penilaian mandiri bagi desa-desa sasaran.

Sekretaris BPBD Lombok Timur membuka acara dan menegaskan bahwa PKD menjadi langkah awal untuk mengukur ketangguhan desa.

“Kami berkomitmen mendampingi seluruh desa sasaran hingga data tervalidasi di SIK SIAGA NTB,” ujarnya.

Sekretaris BPBD Provinsi NTB menjelaskan, PKD merupakan penilaian mandiri digital dengan mengunggah bukti dukung pada lima komponen penilaian.

Baca Juga :  AMAN Lombok Timur Soroti Lahan Pesisir Terbengkalai, Desak Pemda Evaluasi Investor 'Abal-Abal'

Hasil penilaian nantinya akan menjadi dasar rekomendasi peningkatan kapasitas, penguatan lembaga, dan integrasi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) ke dalam dokumen perencanaan desa guna mendukung Program Desa Berdaya.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi NTB menyampaikan materi inti mengenai kebijakan penanggulangan bencana dan mekanisme PKD.

Ia menekankan validitas dokumen bukti dukung sebagai kunci verifikasi status ketangguhan desa sekaligus baseline pemetaan kebutuhan.

Dalam sesi Focus Group Discussion (FGD) dan pendampingan teknis, peserta mengidentifikasi kelengkapan dokumen dan mempraktikkan penginputan aplikasi.

Sesi ini mengonfirmasi bahwa beberapa desa masih membutuhkan pendampingan khusus, terutama dalam melengkapi bukti dukung dan proses digitalisasi berkas.

Baca Juga :  DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional

Seluruh desa sepakat menuntaskan pengunggahan dokumen sesuai jadwal dan berkoordinasi dengan BPBD Lotim apabila menghadapi kendala.

Tim Fasilitator PKD akan memverifikasi berkas setelah data lengkap, kemudian menetapkan status ketangguhan desa secara resmi.

Panitia menutup kegiatan dengan komitmen bersama untuk menuntaskan PKD demi mewujudkan Lombok Timur yang tangguh bencana.

Program Destana merupakan upaya nasional untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana di tingkat desa.

Dengan pendekatan digital melalui SIK SIAGA NTB, BPBD berharap penilaian berjalan transparan, terukur, dan terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan desa. ***

Penulis : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

AMAN Lombok Timur Soroti Lahan Pesisir Terbengkalai, Desak Pemda Evaluasi Investor ‘Abal-Abal’
IJTI NTB Minta Seleksi Komisioner KPID Transparan, Gubernur Diminta Turun Tangan
DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan
Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS
Jerry Dorong Penguatan Hulu agar NTB Jadi Pusat Industri Kelapa
Syamsuddin Pimpin ABUJAPI NTB, Usung Satpam Naik Kelas
HMI Mengkritik Gubernur NTB Terkait Kunjungan Turki dan Penundaan Pembahasan APBD 2027
Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 19:21 WITA

AMAN Lombok Timur Soroti Lahan Pesisir Terbengkalai, Desak Pemda Evaluasi Investor ‘Abal-Abal’

Kamis, 12 November 2026 - 15:25 WITA

IJTI NTB Minta Seleksi Komisioner KPID Transparan, Gubernur Diminta Turun Tangan

Rabu, 11 November 2026 - 12:40 WITA

DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan

Senin, 9 November 2026 - 15:48 WITA

Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS

Rabu, 4 November 2026 - 22:29 WITA

Jerry Dorong Penguatan Hulu agar NTB Jadi Pusat Industri Kelapa

Berita Terbaru