LOMBOKINI.com – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Lombok Timur, Wawan Jaya Purnama melontarkan kritik pedas kepada Sekretariat dan Pimpinan DPRD Lombok Timur yang terkesan melakukan pemborosan anggaran dalam agenda kunjungan kerja (Kunker) luar daerah yang dinilai tidak memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Masyarakat perlu tahu kalau anggota DPRD Lombok Timur hanya doyan Kunker tanpa tujuan yang jelas, dan tanpa manfaat yang nyata bagi masyarakat, melainkan hanya untuk hamburkan anggaran dan hura-hura saja,” katanya (21/01).
Masih lanjutnya, acap kali para anggota DPRD Lombok Timur sering berangkat Kunker ke luar daerah tanpa alasan yang jelas, misalnya Kunker yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntutan alat kelengkapan DPRD (AKD) tempatnya berada (difungsikan, red) oleh partainya.
“Kami dapat informasi, anggota Komisi III yang membidangi ekonomi dan keuangan, malah ikut Kunker di anggota Komisi I yang membidangi pemerintahan, begitu juga sebaliknya. Itu kan tidak sesuai tuntutan kewajiban mereka,” paparnya.
Lanjutnya, mestinya Kunker dilakukan secara proporsional. Artinya hanya dilakukan jika ada aspirasi masyarakat yang masuk, seperti soal honorer dan atau dibutuhkan untuk mengawal dan mengkoreksi tata kelola APBD oleh eksekutif.
“Selama ini kami dapat informasi anggota DPRD kita hanya Kunker, tanpa output yang jelas dan dasar yang nyata, ya sekadar rutinitas semu tanpa hasil,” ungkapnya.
Parahnya lagi, anggaran Kunker kerap dipaksakan. Sejatinya tidak ada pos anggaran untuk Kunker tapi dipaksakan harus ada. Mirisnya lagi, peranggota DPRD, dalam satu tahun bisa melakukan Kunker hingga lebih dari 18 kali.
“Anggaran untuk Kunker anggota DPRD itu fantastis, per satu kali Kunker untuk Pimpinanan DPRD itu tembus Rp21 juta, untuk anggota biasa bisa Rp12 juta. Kalikan saja 4 Pimpinan DPRD lakukan Kunker 18 kali setahun dan 46 anggotanya 18 kali juga, sudah berapa miliar dana rakyat dipakai. Mana efisiensi anggaran yang digelorakan berapi-api oleh Presiden Prabowo itu,” serunya dengan nada tanya.
Masih lanjut dia, seyogyanya Pimpinan DPRD harus merencanakan agenda kerja termasuk Kunker anggotanya secara proporsional dan mengedepankan efektifitas dan efisiensi anggaran di tengah struktur APBD Lombok Timur yang rapuh.
“Coba dialihkan saja anggaran Kunker itu untuk gaji honorer, biar gaji yang mereka terima lebih layak. Mestinya harus proporsional dan efisien, dalam satu tahun itu cukuplah satu anggota itu pergi Kunker maksimal 10 atau 12 kali. Itu pun dengan alasan dan dasar yang jelas. Jangan hura-huralah, kasian masyarakat kita,” bebernya.
Dirinya pun memastikan, HMI MPO Lombok Timur akan mengawal kiprah anggota DPRD Lombok Timur periode 2024-2029, agar semua aspirasi masyarakat tersalurkan dengan baik dan sesuai aturan.
“Kami akan kawal penuh kinerja dari DPRD Lombok Timur, cukuplah kasus SPPD Fiktif terjadi di masa periode yang lalu, dan tidak terjadi di masa periode ini,” tandasnya.
Sampai berita ini diterbitkan, Ketua DPRD Lombok Timur, M. Yusri, belum memberikan tanggapan atas kritik Ketua Umum HMI MPO Cabang Lombok Timur itu.***
Penulis : Eyok el Abrorii
Editor : El
