LOMBOKINI.com – Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 mendorong figur-figur potensial dari wilayah selatan Kabupaten Lombok Tengah agar berani tampil memperebutkan posisi kepala daerah. Mi6 menilai masyarakat kini harus menempatkan konstruksi sosial politik “Lauk Kawat” dan “Dayen Kawat” sebagai bagian dari sejarah, bukan lagi batas tak tertulis yang menentukan kepemimpinan daerah.
“Masa depan Lombok Tengah harus dibangun dengan kesetaraan. Sudah saatnya figur-figur dari wilayah selatan memiliki keberanian tampil sebagai calon pemimpin utama, bukan sekadar pelengkap komposisi politik,” kata Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, di Mataram, Senin 11 Mei 2026.
Analis politik yang akrab disapa Didu ini menegaskan, ruang politik yang lebih setara dan inklusif harus hadir di Gumi Tatas Tuhu Trasna. Ruang politik itu harus berbasis kapasitas kepemimpinan, bukan warisan pembagian geografis lama.
Didu tidak menampik, dinamika politik Lombok Tengah selama ini erat kaitannya dengan istilah “Lauk Kawat” dan “Dayen Kawat”. Lauk Kawat merujuk pada kawasan selatan yang identik dengan daerah pesisir, kering, namun memiliki pantai indah. Dayen Kawat merujuk pada kawasan utara yang subur, hijau, dan dikenal sebagai lumbung pangan.
Dalam praktik politik, masyarakat sering menjadikan pembacaan “Lauk Kawat” dan “Dayen Kawat” sebagai formula tidak tertulis dalam menentukan pasangan kepala daerah. Namun faktanya, posisi bupati selalu berasal dari kawasan “Dayen Kawat”, sementara “Lauk Kawat” hanya menduduki posisi wakil.
Didu menilai pola semacam itu merupakan realitas politik historis yang lahir dari proses sosial masyarakat di masa lalu. Namun perkembangan zaman telah membawa perubahan besar terhadap cara masyarakat memandang kepemimpinan.
Menurut Didu, masyarakat kini semakin rasional dan terbuka dalam menentukan pilihan politik. Faktor asal wilayah tidak lagi menjadi pertimbangan utama. Publik lebih mengutamakan kapasitas, integritas, rekam jejak, dan kemampuan pemimpin menghadirkan solusi atas persoalan daerah.
“Atas nama demokrasi, jangan ada lagi wilayah yang merasa hanya ditakdirkan menjadi pelengkap kekuasaan,” tandas Didu.
Mantan eksekutif daerah WALHI NTB dua periode ini menegaskan, langkah Mi6 mendorong figur selatan sama sekali tidak membangun sekat baru antara masyarakat selatan dan utara. Mi6 justru memandang bahwa dikotomi “Lauk Kawat” dan “Dayen Kawat” perlu ditempatkan sebagai bagian dari sejarah sosial-politik daerah. Masyarakat tidak perlu lagi mempertajam dikotomi itu dalam praktik demokrasi modern.
“Ini bukan soal membelah masyarakat atau mempertentangkan utara dan selatan. Yang ingin kami dorong adalah kesetaraan kesempatan politik. Semua putra-putri terbaik Lombok Tengah memiliki hak yang sama untuk tampil memimpin,” tegasnya.
Didu menilai, munculnya figur dari selatan sebagai calon bupati akan menjadi indikator semakin matangnya demokrasi di Lombok Tengah. Sebab, demokrasi yang sehat memberi ruang yang sama kepada siapa pun tanpa dibatasi latar geografis.
Kawasan selatan Lombok Tengah saat ini juga telah mengalami transformasi besar. Kehadiran kawasan ekonomi khusus pariwisata, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan investasi, hingga meningkatnya konektivitas wilayah membuat selatan tidak lagi layak dipandang sebagai daerah pinggiran.
“Selatan hari ini bukan lagi wilayah yang berada di belakang. Pertumbuhan ekonomi baru justru banyak bergerak di kawasan selatan. Pariwisata internasional dan infrastruktur berkembang di sana. Ini melahirkan sumber daya manusia dan kelas sosial baru yang lebih percaya diri,” kata Didu.
Secara demografis, kawasan selatan Lombok Tengah memiliki jumlah penduduk yang relatif besar, bahkan lebih tinggi dibanding sebagian kawasan utara, meski selisihnya tidak signifikan. Kondisi ini menjadi modal sosial dan politik yang cukup kuat bagi lahirnya figur kepemimpinan baru dari selatan.
Namun, Didu mengingatkan bahwa modal geografis dan demografis saja tidak cukup. Figur yang ingin tampil di Pilkada 2029 tetap harus membangun kapasitas, jaringan sosial, komunikasi politik, dan gagasan pembangunan yang kuat untuk Lombok Tengah secara keseluruhan. Menurut Didu, kawasan selatan tidak kekurangan figur.
“Masyarakat Lombok Tengah sekarang membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan daerah ini dan membawanya melompat lebih maju, bukan sekadar figur selatan atau utara,” ujarnya.
Generasi Muda Bisa Patahkan Pola Lama
Didu mengungkapkan, generasi muda Lombok Tengah memiliki peluang besar mematahkan pola-pola lama politik daerah yang terlalu bertumpu pada pembacaan geografis. Anak-anak muda saat ini tumbuh dalam situasi sosial yang jauh lebih terbuka, cair, dan egaliter dibanding generasi sebelumnya.
Karena itu, Pilkada 2029 bisa menjadi momentum penting lahirnya politik baru yang lebih modern di Lombok Tengah. Politik yang tidak lagi dibangun di atas sekat wilayah, tetapi di atas pertarungan ide, kapasitas, dan visi pembangunan.
“Generasi muda hari ini lebih melihat kompetensi daripada sekadar asal kawasan. Mereka ingin pemimpin yang punya gagasan, energi, dan mampu bekerja. Ini momentum yang sangat baik untuk menghadirkan kepemimpinan yang lebih progresif,” katanya.
Didu juga menyoroti bahwa pembangunan Lombok Tengah ke depan membutuhkan pemimpin yang memahami perubahan sosial-ekonomi yang berlangsung sangat cepat. Apalagi Lombok Tengah kini menjadi salah satu pusat pertumbuhan strategis di NTB, terutama dengan perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Tantangan Lombok Tengah ke depan tidak ringan. Selain menjaga keseimbangan pembangunan antarwilayah, daerah ini juga menghadapi tantangan urbanisasi, tekanan investasi, transformasi sosial, hingga peningkatan kualitas SDM. Karena itu, Didu menilai kepemimpinan Lombok Tengah tidak bisa lagi hanya bertumpu pada pola politik tradisional.
“Daerah ini membutuhkan pemimpin dengan perspektif baru. Pemimpin yang mampu membaca perubahan global, mengelola investasi tanpa meninggalkan masyarakat lokal, dan menjaga harmoni sosial di tengah percepatan pembangunan,” katanya.
Didu berpandangan, jika figur-figur dari wilayah selatan mulai berani tampil sebagai calon pemimpin utama, hal itu justru akan memperkaya kualitas demokrasi di Gumi Tatas Tuhu Trasna. Masyarakat akan memiliki lebih banyak alternatif pilihan, sementara kompetisi politik akan berlangsung lebih sehat dan terbuka.
“Demokrasi yang baik itu ketika semua orang merasa punya kesempatan yang sama. Ketika tidak ada lagi perasaan bahwa wilayah tertentu hanya pantas menjadi pelengkap,” ujar Didu.
Kendati begitu, masyarakatlah yang pada akhirnya menentukan pemimpin terbaik bagi Lombok Tengah. Namun tugas semua elemen masyarakat, termasuk kelompok intelektual dan civil society, adalah memastikan ruang demokrasi tetap terbuka dan memberi kesempatan adil bagi semua figur potensial.
“Lombok Tengah harus bergerak menuju politik yang lebih dewasa. Politik yang tidak lagi terjebak pada sekat lama, tetapi fokus pada kualitas kepemimpinan dan masa depan daerah,” tutupnya. ***
Penulis : Najamudin Anaji
