Ratusan Nelayan Lombok Timur Demo Tuntut Kuota BBM Subsidi

Selasa, 19 Mei 2026 - 20:18 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ratusan nelayan Lombok Timur mendemo SPBN Tanjung Luar, Selasa 19 Mei 2026, menuntut Pertamina memenuhi kuota BBM subsidi yang kosong. (Foto: Lombokini.com/Andy).

Ratusan nelayan Lombok Timur mendemo SPBN Tanjung Luar, Selasa 19 Mei 2026, menuntut Pertamina memenuhi kuota BBM subsidi yang kosong. (Foto: Lombokini.com/Andy).

LOMBOKINI.com – Ratusan nelayan dari Desa Tanjung Luar, Ketapang Raya, dan Pulau Maringkik, Kecamatan Keruak, Lombok Timur, mendemo SPBN Tanjung Luar, Selasa 19 Mei 2026.

Mereka menuntut Pertamina memenuhi kuota BBM subsidi yang kerap kosong akibat pengurangan dari Pertamina.

Ketua Serikat Masyarakat Selatan (SMS), Sayadi, menyampaikan tuntutan. Ia meminta pemerintah daerah dan Pertamina memberikan hak BBM subsidi sesuai jatah nelayan.

Sayadi juga menduga oknum petugas Pertamina dan syahbandar berbuat curang sehingga memicu adu mulut di lapangan.

Baca Juga :  TGB Zainul Majdi Luruskan Nama Pondok dan Organisasi di RDP Kasus Penganiayaan Santri

“Kami minta Pertamina, Pemda, dan Dirut PT Energi Selaparang memberi solusi atas kelangkaan ini. Jangan rampas hak nelayan,” tegas Sayadi.

Ia mengancam menggelar aksi lanjutan dengan massa lebih besar jika tidak ada penyelesaian.

Perwakilan nelayan Pulau Maringkik, H. Nanang, mengaku setiap melaut dipersulit. Ia bahkan merogoh kocek Rp300 ribu hanya untuk mendapatkan rekomendasi.

“Setiap BBM datang langsung habis. Kami minta oknum di SPBN segera dievaluasi,” ujarnya.

Baca Juga :  Diketahui Punya Riwayat Diabetes, Seorang Pendaki Asal Pringgasela Meninggal Dunia di Bukit Savana Dandaun

Menanggapi aksi itu, Direktur Utama PT Energi Selaparang, Joyo Supeno, menegaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pertamina untuk menambah kuota BBM subsidi, terutama solar.

“Kami masih menunggu jawaban Pertamina. Untuk Pertalite sudah dapat tambahan kuota dua kali lipat sejak April,” jelasnya.

Para nelayan mengajukan tujuh poin tuntutan: menjamin pasokan BBM sesuai musim tangkap, menghilangkan praktik mafia di Pertamina dan syahbandar, serta mengevaluasi kepengurusan Pertamina Rayon NTB. ***

Penulis : Najamudin Anaji

Berita Terkait

TGB Zainul Majdi Luruskan Nama Pondok dan Organisasi di RDP Kasus Penganiayaan Santri
Viral! Video Asusila 4 Remaja di Bawah Umur Meresahkan Warga Tanjung Luar, Pihak Polisi Sedang Menyelidikinya
Tahanan Asal Keruak Melangsungkan Pernikahan di Balik Jeruji Rutan Polres Lombok Timur
Diketahui Punya Riwayat Diabetes, Seorang Pendaki Asal Pringgasela Meninggal Dunia di Bukit Savana Dandaun
Ormas Keris Sasak Protes Dokter Tak Ramah dan Minta Layanan Setara di RSUD Selong
Warga Suryawangi Tutup Paksa Tambang Galian C Ilegal
Tragis, Petugas Mitra PLN Tewas Tersengat Listrik Saat Perbaiki Jaringan di Pohgading
Dikes Lombok Timur Temukan Bakteri E-Coli Melebihi Batas Normal di Dapur MBG

Berita Terkait

Minggu, 12 Juli 2026 - 21:59 WITA

80 Sekolah Penerima Bantuan Revitalisasi 2026

Minggu, 12 Juli 2026 - 06:18 WITA

Menulis untuk Merapikan Pikiran, Begitu Modal Dasar Meditasi yang Baik

Kamis, 25 Juni 2026 - 22:13 WITA

Miris! Kepatuhan Berkendara di Lombok Timur di Bawah 50 Persen, Polantas: Biaya Operasi Kepala Rp 200 Juta, Helm Cuma Rp 150 Ribu

Kamis, 18 Juni 2026 - 02:31 WITA

Sastra Bermutu Itu Bebas dari Ruang dan Waktu yang Fana: Karya yang Menentang Zaman

Kamis, 18 Juni 2026 - 02:08 WITA

DPN SPI Rekomendasikan Bung Syam Ikuti Pendidikan Lemhannas RI

Jumat, 12 Juni 2026 - 22:06 WITA

Gigaduka: Penderitaan Modern dari Akal Imitasi (AI)

Jumat, 12 Juni 2026 - 15:00 WITA

Sastra Menjadi ‘Suaka’ di Tengah Absurditas Era Digitalisasi

Rabu, 3 Juni 2026 - 22:28 WITA

Menjaga Kewarasan di Era Digital: Haul ke-4 Buya Syafii Maarif di Selong Kupas Tuntas Eksistensi Manusia dan AI

Berita Terbaru

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan keterangan kepada awak media, Senin 20 Juli 2026 di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. (Foto: Lombokini.com/Tamrin).

Hukrim

KPK OTT Bupati Lombok Barat dan Amankan 18 Orang

Senin, 20 Jul 2026 - 17:52 WITA

Dinas Kebudayaan NTB Dikritik, Roadmap Kebudayaan 2027-2047 Dinilai Sia-sia Tanpa Pembenahan Pegawai. (Foto: Lombokini.com).

Opini

Dinas Kebudayaan NTB Tak Mampu Mengurus Kebudayaan

Minggu, 19 Jul 2026 - 10:53 WITA