LOMBOKINI.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memberantas korupsi dan menutup berbagai kebocoran anggaran negara yang selama ini menghambat pembangunan nasional.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap jabatan negara merupakan amanah rakyat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan untuk memperkaya diri atau melakukan korupsi.
Karena itu, ia meminta seluruh aparatur negara mawas diri dan tidak mengkhianati kepercayaan masyarakat.
“Kita akan tegakkan hukum, dan hukum itu untuk semua, bukan hanya untuk orang kuat saja, bukan hanya hukum untuk orang kaya saja,” tegas Prabowo dalam pidato peresmian Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Jumat 10 Juli 2026.
Pada kesempatan tersebut, Presiden menekankan korupsi sebagai penghalang utama kemakmuran bangsa. Ia pun menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan adil dan konsisten tanpa pandang bulu terhadap latar belakang maupun kedudukan seseorang.
Presiden juga menyoroti praktik korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar. Pemerintah, tegasnya, tidak akan membiarkan segelintir orang memperkaya diri melalui kebocoran anggaran.
“Indonesia tidak mungkin makmur kalau korupsi masih merajalela, Indonesia tidak mungkin makmur kalau banyak kebocoran,” ujarnya.
Tak hanya itu, Presiden memberikan pesan introspeksi kepada birokrat, aparat militer, kepolisian, dan kejaksaan. Ia mengingatkan agar mereka selalu ingat bahwa jabatan dan kewenangan yang dimiliki merupakan amanah rakyat.
“Bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat, jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga, kau juga milik rakyat,” katanya.
Dalam pidatonya, Prabowo juga mencontohkan keberhasilan program bahan bakar nabati B50 yang mampu mengurangi ketergantungan impor solar. Program ini berhasil menghemat anggaran negara hingga Rp 170 triliun.
“Bayangkan, dari B50 kita bisa menghemat Rp 170 triliun. Dengan efisiensi ini, kita bisa membangun puluhan bendungan setiap tahun,” jelasnya.
Presiden menyebutkan pemerintah dapat mengalihkan penghematan tersebut untuk pembangunan infrastruktur strategis yang langsung dirasakan rakyat.
Di sisi lain, Prabowo menyoroti langkah besar pemerintah menutup ratusan BUMN yang tidak efisien dan merugi. Hingga Juli 2026, pemerintah telah menutup 250 BUMN dengan target mencapai 800 BUMN hingga akhir tahun.
“Dari gaji direksi saja sampai sekarang, overhead dan gaji, kita sudah bisa menghemat mendekati Rp 70 triliun. Itu uang rakyat yang harus kembali kepada rakyat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Presiden mengarahkan seluruh kebijakan efisiensi anggaran serta pemberantasan korupsi untuk mewujudkan Indonesia yang makmur.
Menurutnya, pemerintah hanya dapat mencapai keberhasilan pembangunan jika menutup kebocoran anggaran dan menggunakan setiap rupiah uang negara sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
“Kita akan terus bekerja keras. Dengan niat yang tulus, saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang disegani dan rakyatnya hidup makmur,” pungkas Prabowo. ***
Penulis : Muhammad Asman
Editor : Najamudin Anaji
