Zulhas: Koperasi Merah Putih Menjadi Offtaker, Agen Pupuk Bersubsidi dan Penyalur Gas 3 Kg

Senin, 4 Mei 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Petugas melayani pembeli di gerai Kios Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (Foto: Lombokini.com/Infopublik.id).

Petugas melayani pembeli di gerai Kios Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. (Foto: Lombokini.com/Infopublik.id).

LOMBOKINI.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk mendorong kesejahteraan petani dan peternak sekaligus melawan tengkulak yang selama ini menggerogoti rakyat.

Zulhas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto memberi atensi khusus pada perekonomian di tingkat desa. Presiden ingin memotong rantai pasok yang selama ini sangat panjang di daerah.

“Bapak Presiden ingin membuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di desa. Jadi, Kopdes atau Koperasi Kelurahan Merah Putih itu, selain memotong rantai pasok yang panjang dari pusat, dia juga bisa menjadi offtaker (pembeli hasil produksi),” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Senin 4 Mei 2026.

Baca Juga :  Kapolri Jenderal Suyudi Menemui Dua Manatan Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan

Zulhas menjelaskan, KDKMP akan menampung hasil panen atau ternak warga desa. Dengan begitu, petani mendapat harga jual lebih tinggi dibandingkan menjual ke tengkulak.

Zulhas menambahkan, KDKMP tetap membeli hasil panen petani sesuai nilai yang telah ditetapkan sebelumnya meskipun harga pasar turun. Cara ini membuat petani tetap untung.

“Jadi, kalau ada produksi di desa yang tidak sesuai dengan harga yang kita tentukan, maka Kopdes bisa mengambil alih. Contoh gabah, kalau harga gabah Rp 6.500 kita tentukan, tetapi di pasar harganya di bawah, Kopdes bisa membelinya. Jadi dia offtaker,” jelasnya.

Tak hanya itu, Zulhas menyebut KDKMP juga berperan sebagai infrastruktur pemerintah. Misalnya, KDKMP akan menyalurkan seluruh bantuan negara seperti Program Keluarga Harapan (PKH) agar tepat sasaran.

Baca Juga :  Tim Hukum Penyelamat Konstitusi Minta DPD RI Prakarsai Sidang Istimewa MPR untuk Memakzulkan Gibran

“Nanti bantuan PKH, seperti beras 10 kg, Rp 300 ribu, beasiswa, itu betul-betul harus tepat sasaran, bukan karena kedekatan dengan kepala desa, tetapi benar-benar orang yang layak menerimanya. Itu nanti fungsi Kopdes,” kata Zulhas.

KDKMP juga akan menjadi agen penjual bantuan atau barang subsidi yang selama ini belum tepat sasaran, seperti pupuk dan tabung gas LPG 3 kg.

“Bantuan-bantuan pemerintah, barang-barang subsidi seperti pupuk, gas, dan lain-lain, nanti akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Kelurahan Merah Putih. Jadi tujuannya sangat strategis,” pungkasnya. ***

Penulis : Tamrin

Editor : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa
Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran
Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA
Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan
PB HMI Kecam Penyadapan Presiden, Dorong DPR Bentuk UU Anti Spionase
Kapolri Jenderal Suyudi Menemui Dua Manatan Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 14:34 WITA

MA Batalkan Putusan PTUN soal Ijazah Gibran, Sebut Pelanggaran Administrasi Menyangkut Kepentingan Bangsa

Sabtu, 7 November 2026 - 22:56 WITA

Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA

Sabtu, 7 November 2026 - 22:32 WITA

Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Sabtu, 7 November 2026 - 21:42 WITA

Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo

Sabtu, 7 November 2026 - 19:33 WITA

Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Berita Terbaru