Sasak Integrity Watch Apresiasi Kejari Lombok Timur dalam Penegakan Hukum

Selasa, 8 April 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Dari Daerah Terpencil, Bung Syam Buktikan Mimpi ke Panggung Nasional. (Foto: Lombokini.com).

Dari Daerah Terpencil, Bung Syam Buktikan Mimpi ke Panggung Nasional. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Sasak Integrity Watch (SIW), sebuah komunitas masyarakat sipil yang fokus mengawasi dan memberantas korupsi di daerah, mengapresiasi kinerja gemilang Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur sepanjang 2024 dalam menegakkan hukum, khususnya menangani tindak pidana korupsi.

Sepanjang 2024, Kejari Lombok Timur menangani 231 perkara, termasuk 183 perkara limpahan dari kepolisian dan kejaksaan tinggi. Mereka menyelesaikan 221 perkara hingga tahap akhir. Dalam penanganan korupsi, Kejari berhasil menyelamatkan keuangan negara senilai Rp 1,4 miliar dari empat perkara yang melibatkan lima terpidana.

Kejari Lombok Timur juga membuktikan komitmennya dengan menuntaskan kasus-kasus besar, seperti mengungkap kasus korupsi penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) tahun 2018 yang merugikan negara Rp3,81 miliar dan mengeksekusi uang pengganti Rp 6,7 miliar dalam perkara korupsi proyek penataan kolam labuh Dermaga Labuhan Haji tahun 2016, yang telah mereka setorkan ke kas daerah Lombok Timur.

Baca Juga :  Syamsuddin Pimpin ABUJAPI NTB, Usung Satpam Naik Kelas

Koordinator Nasional Sasak Integrity Watch, Syamsuddin, mengatakan bahwa kinerja Kejari patut diapresiasi karena menunjukkan keberanian, profesionalisme, dan integritas dalam memberantas korupsi.

“Kami menilai Kejari Lombok Timur telah memberikan contoh penegakan hukum yang kredibel dan berpihak pada kepentingan publik. Uang negara yang mereka selamatkan bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata bahwa keadilan masih hidup di daerah,” tegas Syamsuddin, yang akrab disapa Bung Syam, di hadapan awak media, Selasa 8 April 2025.

Baca Juga :  Jaksa Pertahankan Tuntutan 2 Tahun Mugni, PH Tolak Dalil JPU dan Persoalkan Pasal 483 KUHP

SIW mendorong Kejari Lombok Timur untuk mempertahankan momentum ini, memperluas kolaborasi dengan masyarakat sipil, dan tidak ragu menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu.

“Keberhasilan ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi hukum sekaligus mendukung terciptanya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel”, pungjasnya. ***

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Tegaskan Intelijen Awasi Musuh Negara, Bukan Intai Tokoh Nasional
Bareskrim Telusuri Pihak yang Memerintahkan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo
Mantan Kabais Soleman Ponto Desak Polri Bentuk Tim Gabungan Usut Penyadapan Presiden Prabowo
Bareskrim Polri Tetapkan Listyo Sigit dan Dua Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden
Siswa SD di Selong Diduga Jadi Korban Pelecehan Usai Dicekoki Miras, Polisi Lakukan Penyelidikan
Kapolres Lotim Kejar Curanmor Sampai ke Plafon, Sempat Ayunkan Parang ke Anggota
Mahkamah Partai Gerindra Memecat Tiga Kader karena Kasus Narkoba

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 21:42 WITA

Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo

Sabtu, 7 November 2026 - 15:35 WITA

Presiden Prabowo Tegaskan Intelijen Awasi Musuh Negara, Bukan Intai Tokoh Nasional

Sabtu, 7 November 2026 - 14:11 WITA

Bareskrim Telusuri Pihak yang Memerintahkan Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Sabtu, 7 November 2026 - 09:12 WITA

Mantan Kabais Soleman Ponto Desak Polri Bentuk Tim Gabungan Usut Penyadapan Presiden Prabowo

Selasa, 3 November 2026 - 22:35 WITA

Bareskrim Polri Tetapkan Listyo Sigit dan Dua Jenderal Tersangka Penyadapan Presiden

Berita Terbaru

Ketua Umum DPP PKN Anas Urbaningrum. (Foto: Lombokini.com/Tamrin)

Nasional

Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan

Sabtu, 7 Nov 2026 - 19:33 WITA