Home / NTB

LSM dan Mahasiswa NTB Bakal Gelar Unjuk Rasa Desak Pengusutan Dugaan Mark Up Anggaran MBG

Minggu, 8 Maret 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Perwakilan mahasiswa dan LSM menyampaikan aspirasi saat hearing bersama Kepala Satgas SPPG NTB Fathul Ghani (Asisten 1 Pemprop NTB). (Foto: Lombokini.com).

Perwakilan mahasiswa dan LSM menyampaikan aspirasi saat hearing bersama Kepala Satgas SPPG NTB Fathul Ghani (Asisten 1 Pemprop NTB). (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Lemabaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan mahasiswa di Nusa Tenggara Barat (NTB) bakal menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur NTB, Kamis 12 Maret 2026 pekan depan. Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan mark up anggaran pada sejumlah program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai kabupaten/kota.

Aksi ini merupakan respons atas langkah Satuan Tugas (Satgas) MBG NTB yang menutup sementara maupun permanen beberapa program bermasalah. Namun, kebijakan itu justru memicu tanda tanya besar di kalangan publik.

Fathurrahman Lord, Direktur LSM NCW, menilai penutupan program tanpa proses hukum tidak menyelesaikan persoalan. Bahkan, langkah itu berpotensi menghilangkan jejak pertanggungjawaban.

Baca Juga :  IJTI NTB Minta Seleksi Komisioner KPID Transparan, Gubernur Diminta Turun Tangan

“Jika benar terjadi mark up anggaran, ini bukan sekadar persoalan administratif. Ini masuk ranah tindak pidana korupsi yang harus ditangani secara hukum, transparan, dan bertanggung jawab,” ujarnya di Mataram, Ahad 8 Maret 2026.

Ia menegaskan, menutup program tanpa audit dan investigasi hanya menciptakan preseden buruk. “Masyarakat berhak tahu siapa yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan anggaran publik,” tambahnya.

Senada dengan itu, Hendrawan selaku Ketua Samudra NTB menyoroti pentingnya efek jera. Menurutnya, penyelesaian administratif berisiko menghilangkan praktik korupsi tanpa menyentuh akar masalah. “Kami minta aparat penegak hukum segera turun tangan,” tegasnya.

Dalam pernyataan sikap bersama, Gabungan LSM dan Mahasiswa NTB mendorong Ketua Satgas MBG NTB segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Mereka ingin proses hukum berjalan transparan dan akuntabel.

Baca Juga :  Syamsuddin Pimpin ABUJAPI NTB, Usung Satpam Naik Kelas

Tak hanya di tingkat provinsi, mereka berharap aksi ini menjadi pemantik gelombang protes serupa di kabupaten/kota sebagai bentuk kontrol publik.

“Gerakan ini bukan sekadar kritik. Tapi untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujar Yusri, Ketua LSM Edukasi.

Rencananya, unjuk rasa akan digelar pukul 09.00 WITA di halaman Kantor Gubernur NTB. Massa membawa sejumlah tuntutan, antara lain pengusutan tuntas dugaan mark up anggaran, audit menyeluruh terhadap program MBG, serta penegakan hukum terhadap oknum yang terlibat. ***

Penulis : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

IJTI NTB Minta Seleksi Komisioner KPID Transparan, Gubernur Diminta Turun Tangan
Jerry Dorong Penguatan Hulu agar NTB Jadi Pusat Industri Kelapa
Syamsuddin Pimpin ABUJAPI NTB, Usung Satpam Naik Kelas
HMI Mengkritik Gubernur NTB Terkait Kunjungan Turki dan Penundaan Pembahasan APBD 2027
LKKS NTB Perkuat Kapasitas Penerima Manfaat Desa Berdaya di Pijot, Dorong Usaha Naik Kelas dan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem
Dekan FH Unram Tegaskan Komisaris BUMD Tak Boleh Berstatus Fungsionaris Partai
UAS Paparkan Tujuh Pelajaran dari Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid
333 Siswa Korban Keracunan MBG di Lombok Tengah Pulang dari Puskesmas, BGN Hentikan SPPG

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 15:25 WITA

IJTI NTB Minta Seleksi Komisioner KPID Transparan, Gubernur Diminta Turun Tangan

Rabu, 4 November 2026 - 22:29 WITA

Jerry Dorong Penguatan Hulu agar NTB Jadi Pusat Industri Kelapa

Kamis, 29 Oktober 2026 - 19:59 WITA

Syamsuddin Pimpin ABUJAPI NTB, Usung Satpam Naik Kelas

Rabu, 28 Oktober 2026 - 17:55 WITA

HMI Mengkritik Gubernur NTB Terkait Kunjungan Turki dan Penundaan Pembahasan APBD 2027

Kamis, 22 Oktober 2026 - 14:48 WITA

LKKS NTB Perkuat Kapasitas Penerima Manfaat Desa Berdaya di Pijot, Dorong Usaha Naik Kelas dan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem

Berita Terbaru