LOMBOKINI.com – Forum Komunikasi dan Kajian Masyarakat (FKKM) NTB menemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek strategis nasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Ekas Buana, Jerowaru, Lombok Timur. Proyek senilai Rp 24,4 miliar yang digadang sebagai penggerak ekonomi pesisir itu kini diduga kuat menyimpan praktik penyimpangan.
Ketua FKKM, Pahri Rahman, mengungkap temuan ini berdasarkan investigasi lapangan. Ia mendapati indikasi kuat ketidaksesuaian antara bangunan fisik dengan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Kami temukan banyak kejanggalan. Secara kasat mata, kualitas dan bentuk bangunan tidak sebanding dengan nilai anggaran,” katanya kepada media ini, Rabu 11 Februari 2026 di Mataram.
SPBU Hilang, Anggaran Diduga Digeser
Satu kejanggalan paling mencolok: fasilitas SPBU untuk nelayan tak muncul di lokasi proyek. Padahal, perencanaan awal mencantumkan sarana vital ini.
Pahri mengaku sempat berdialog dengan karyawan PT Adhi Karya selaku pelaksana proyek. Pihak perusahaan menyebut anggaran SPBU telah dialihkan ke item pembangunan lain. Pernyataan itu justru memperkuat dugaan modus pemindahan anggaran tanpa prosedur.
“Perubahan pelaksanaan anggaran negara harus disertai adendum kontrak. Jika tidak ada, itu janggal dan rawan disalahgunakan. Bisa jadi modus pencucian anggaran,” tegas Pahri.
Ancaman Demo Saat Kunjungan Presiden Prabowo
Menanggapi temuan ini, FKKM NTB mengancam menggelar unjuk rasa besar-besaran. Aksi akan digelar bertepatan dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Lombok Timur pekan depan. Presiden dijadwalkan meresmikan proyek KNMP.
Pahri menyebut aksi ini sebagai jalan menyampaikan langsung dugaan korupsi proyek strategis nasional kepada kepala negara.
“Kami ingin Presiden tahu fakta di lapangan. Jangan sampai proyek pro-rakyat jadi ladang bancakan,” ujarnya.
FKKM Bawa Data Proyek Bermasalah Lain
Dalam aksi nanti, massa juga akan membawa data dan laporan sejumlah proyek lain di Lombok Timur yang diduga bermasalah. Menurut FKKM, penyimpangan tak hanya terjadi di KNMP, melainkan juga proyek lain dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga transparansi anggaran.
Ironis. Di tengah gaung kesejahteraan nelayan, tata kelola proyek justru mencederai semangat keadilan sosial dan akuntabilitas publik.
Masyarakat kini menanti sikap tegas aparat penegak hukum dan pemerintah pusat. Sebab, jika dugaan ini terbukti, Kampung Nelayan Merah Putih bisa berubah dari simbol harapan menjadi monumen kegagalan tata kelola anggaran negara. ***
Penulis : Najamudin Anaji
