DPRD Lombok Timur Kirim Tuntutan Aliansi Cipayung Plus ke Presiden dan DPR RI

LOMBOKINI.com – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur mengantarkan langsung dokumen tuntutan mahasiswa Aliansi Cipayung Plus kepada DPR RI dan Presiden RI. Tindakan ini menindaklanjuti aksi unjuk rasa yang digelar aliansi tersebut pada Senin (1/9).

Merespons aksi tersebut, pimpinan dewan langsung memerintahkan Sekretariat DPRD untuk menerbitkan surat resmi bernomor 100.1.4.4/45/DPRD/IX/2025 guna mengawal aspirasi masyarakat.

Sekretaris DPRD Lombok Timur, H. Ahyan, menegaskan pihaknya telah memeriksa semua dokumen tuntutan secara cermat sebelum mengirimkannya.

“Kami memastikan semua tuntutan mahasiswa dan masyarakat pada 1 September 2025 benar-benar mendapatkan tindak lanjut sesuai arahan pimpinan dewan,” tegas Ahyan kepada Lombokini.com, Kamis 4 September 2025.

Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, membenarkan bahwa ia meminta sekretaris menindaklanjuti tuntutan tersebut. Ia menjelaskan langkah ini diambil setelah seluruh pimpinan dan anggota dewan menggelar rapat dan menyepakati pengiriman tuntutan ke pusat.

Yusri menekankan peran dewan sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah pusat. “Kita memperlihatkan bahwa tuntutan yang mereka suarakan tidak berhenti di jalanan, melainkan sampai ke meja pengambil kebijakan di tingkat nasional,” ujarnya.

Politisi Gerindra ini juga mengapresiasi sikap mahasiswa dan masyarakat yang menyuarakan aspirasi secara damai dan terorganisir. Ia menegaskan dewan telah menyerahkan dokumen tuntutan langsung kepada pihak terkait di pemerintah pusat.

“Kami berharap pemerintah pusat tidak hanya menerima dokumen ini, tetapi juga memberikan jawaban dan tindak lanjut konkret,” katanya.

Yusri menambahkan bahwa DPRD akan memantau proses tindak lanjut dari pemerintah pusat. “DPRD siap mengawal proses ini hingga hasilnya terlihat,” tegasnya.

Ia juga menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik. “Kolaborasi ini memperlihatkan bahwa proses demokrasi dapat berjalan efektif dengan komunikasi yang jelas antara semua pihak,” pungkasnya.

Sebagai bentuk komitmen, DPRD akan mengevaluasi secara internal semua aspirasi yang masuk untuk memastikan respons yang akurat dan terukur dari pemerintah pusat. ***

Penulis : Najamudin Anaji