Copot dan Tangkap Jaksa Agung

Rabu, 12 Maret 2025 - 15:35 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Copot dan Tangkap Jaksa Agung. (Foto: Lombokini.com/Democrazy.id).

Copot dan Tangkap Jaksa Agung. (Foto: Lombokini.com/Democrazy.id).

Oleh: M Rizal Fadillah

Melihat ulasan “berita” dari TikTok berjudul “Permainan Si Kumis” yang menampilkan gambar Jaksa Agung ET Burhannudin, saya langsung menyimpulkan bahwa orang ini telah melakukan tindakan kriminal berupa suap, yang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi. Sungguh ironis, di saat ia dengan gagah menyidik kasus korupsi, ia sendiri justru melakukan korupsi. Dugaan serius ini memerlukan tindak lanjut segera.

Ulasan menarik tersebut hingga kini belum mendapat klarifikasi atau bantahan dari pihak yang bersangkutan, apalagi melalui pengaduan fitnah. Hal ini mengindikasikan bahwa video yang tersebar tersebut dianggap benar secara hukum.

Pembuat ulasan tentu yakin bahwa informasi yang disampaikannya faktual. Rakyat berhak mengetahui tindakan kriminal yang dilakukan oleh Jaksa Agung yang kontroversial ini. Apalagi, Presiden Prabowo sebagai atasannya tampak diam saja.

Tayangan “Permainan Si Kumis” tersebut diawali dengan pertanyaan mengapa Kejaksaan Agung mengimbau masyarakat agar membeli Pertamax yang sebelumnya disebut sebagai oplosan. Dari penggeledahan rumah Riza Chalid, terungkap nama-nama seperti Jokowi, Budi Gunawan, dan Riza Chalid sebagai inisiator. Boy dan Erick Thohir disebut sebagai koordinator, Karyoto sebagai pengaman, serta Fahd A Rafiq dan Arya Sinulingga sebagai penghubung dan juru kirim.

Baca Juga :  Urgensi Muktamar Ke-35 NU di Lombok

Nama-nama ini menjadi kartu tawar-menawar ST Burhanudin untuk kepentingan pribadi dan jabatannya. Erick Thohir, dalam pertemuan pada pukul 11 malam tanggal 28 Februari, menawarkan rumah mewah untuk istri kelima Jaksa Agung, Celine Evangelista, di Singapura, serta uang tunai sebesar 2 juta dolar Singapura. Tidak lama setelah itu, Kejagung secara resmi mengumumkan bahwa Boy dan Erick Thohir tidak terlibat dalam kasus tersebut.

Jika informasi yang dirilis di TikTok tersebut benar, maka Jaksa Agung telah melakukan “blackmail” menggunakan data hasil penggeledahan di rumah Riza Chalid. Tidak mustahil ia juga menerima suapan dari Riza Chalid, Budi Gunawan, Karyoto, bahkan Joko Widodo, selain dari Erick Thohir.

Kebenaran atas semua dugaan ini harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan. Tuntutan kepada Prabowo, yang awalnya hanya mengganti Jaksa Agung, Kapolri, dan Pimpinan KPK untuk penyegaran dan konsistensi penegakan hukum, kini semakin meningkat.

Jaksa Agung harus segera ditangkap dan diadili. Jika terbukti bersalah, bukan hanya 9 tersangka yang menurut Jaksa Agung terancam hukuman mati, tetapi dirinya sendiri juga berpotensi menerima hukuman yang sama. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Agung dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi merupakan ironi yang tak bisa ditoleransi.

Baca Juga :  Nursalim Sebut Ada Perintah 'Gubernur Iqbal' di Balik Munculnya Kasus Gratifikasi Dana Siluman DPRD NTB

Prabowo harus segera bertindak, bukan diam saja. Ada dua nama menteri yang terseret, yaitu Budi Gunawan dan Erick Thohir, serta Kapolda dan pasangan “hidup Jokowi”. Kasus korupsi triliunan di Pertamina dapat mengguncang singgasana kekuasaan. Tampaknya Prabowo tidak perlu mengejar jauh hingga ke Antartika; cukup fokus pada masalah yang ada di depan mata, yaitu kasus Pertamina.

Dari nyanyian “The Gasoline Godfather” Riza Chalid, aliran dana Pertamina akan terbongkar kemana-mana. Seperti minyak yang mudah terbakar, kasus Pertamina ini bisa memicu ledakan besar, termasuk membakar karir Jaksa Agung ST Burhanudin. Jaksa (tidak) Agung ini harus segera dicopot dan ditangkap.

Akan menjadi catatan sejarah jika Jaksa Agung, yang seharusnya menangkap pelaku korupsi, justru ditangkap karena menerima suap. Maklum, titipan Kabinet Indonesia Maju kepada Kabinet Merah Putih ternyata berisi para Penjahat Kerah Putih (White Collar Criminal).

Penulis adalah Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bandung, 11 Maret 2025

Penulis : M. Rizal Fadillah

Berita Terkait

Merintih dari Tanah: Catatan H Rachmat Hidayat Tentang Pangan, Rakyat, dan Masa Depan
Urgensi Muktamar Ke-35 NU di Lombok
Nursalim Sebut Ada Perintah ‘Gubernur Iqbal’ di Balik Munculnya Kasus Gratifikasi Dana Siluman DPRD NTB
Evaluasi Satu Dekade SDGs, Mahasiswa UMY Ajak Inovator Dunia Bertanding di KPM Competition 2026
Agen BRILink Sekaligus Pendamping PKH di Lombok Timur Diduga Intimidasi KPM demi Keuntungan Pribadi
Pendaftaran Sudah Ditutup, BGN Minta Masyarakat Waspadai Penipuan Jual Beli Titik SPPG
Perampok Aniaya Dua Warga Jerowaru saat Gagal Curi Kerbau
Danantara Benahi Tata Kelola dan Perkuat Fondasi Keuangan BUMN

Berita Terkait

Selasa, 14 April 2026 - 17:30 WITA

Pemprov NTB Tegaskan Pengiriman Ternak ke Jabodetabek Lebih Tertata

Senin, 13 April 2026 - 17:27 WITA

Bupati Lombok Timur Minta Maaf soal Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg

Jumat, 10 April 2026 - 12:55 WITA

Urgensi Muktamar Ke-35 NU di Lombok

Kamis, 9 April 2026 - 21:06 WITA

Nursalim Sebut Ada Perintah ‘Gubernur Iqbal’ di Balik Munculnya Kasus Gratifikasi Dana Siluman DPRD NTB

Kamis, 9 April 2026 - 20:35 WITA

Asosiasi UMKM NTB Protes Keras BGN Hentikan Menu Kering MBG

Kamis, 9 April 2026 - 18:07 WITA

Iqbal Lantik Abul Chair sebagai Sekda NTB dan 13 Pejabat Eselon II

Kamis, 9 April 2026 - 16:35 WITA

143 Kades Habis Masa Jabatan, Pemkab Lombok Timur Konsultasikan Pilkades ke Pusat

Rabu, 8 April 2026 - 18:44 WITA

Dukung Perpres Lahan Sawah, Didu: Jangan Sampai Tersandung Data Bermasalah

Berita Terbaru

Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Perdagangan, dan Kepala Bakesbangpoldagri Lombok Timur mendampingi Bupati Haerul Warisin dalam agenda hearing dengan Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Rakyat (Gempur) di Ruang Rapat Bupati, Senin 13 April 2026.
(Foto: Lombokini.com).

Lombok Timur

Bupati Lombok Timur Minta Maaf soal Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg

Senin, 13 Apr 2026 - 17:27 WITA