Birokrasi Jadi Korban: Pengamat Soroti Praktik Balas Dendam dalam Mutasi ASN Lombok Timur

LOMBOKINI.com – Akademisi dan Pengamat Kebijakan Publik Dr. Muhammad Saleh mengecam keras kebijakan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang hanya bermotif balas dendam dan balas budi. Ia menilai praktik semacam itu mengkhianati amanah jabatan.

Saleh menyoroti pengalih-tugasan lima pejabat eselon II dan sekitar 40 administrator eselon III ke jabatan fungsional sebagai contoh nyata. “Kedua hal itu jelas merusak prinsip profesionalisme ASN,” tegasnya kepada Lombokini.com, Senin 22 Desember 2025.

Menurutnya, balas dendam hanya mengorbankan birokrasi, sedangkan balas budi justru menumbuhkan feodalisme baru. Seorang pemimpin profesional, jelas Saleh, harus mengutamakan kepentingan organisasi, bukan perasaan pribadi. “Mereka tidak boleh menyingkirkan orang yang tidak disukai atau mengangkat seseorang sekadar karena rasa terima kasih,” ujarnya.

Saleh menegaskan pemerintah daerah wajib menjadikan profesionalisme dan meritokrasi sebagai dasar kebijakan kepegawaian. Setiap keputusan tanpa dasar hukum yang sah, lanjutnya, dapat merusak reformasi birokrasi dan menjadi preseden buruk.

“Mereka memilih para pejabat ini tanpa dasar yang jelas. Masih banyak eselon II atau administrator lain yang juga berasal dari jabatan fungsional tetapi tidak mereka kembalikan. Akibatnya, kebijakan ini terlihat sangat tidak berkeadilan,” papar Saleh mempertanyakan dasar pemilihan pejabat yang dialih-tugaskan.

Ia juga menyoroti kontradiksi dalam kebijakan pemerintahan di bawah kepemimpinan H. Haerul Warisin – Moh. Edwin Hadiwijaya (Iron-Edwin). “Pertama, jika alasan mutasi adalah kekurangan guru, mengapa justru mereka melantik guru ke jabatan struktural? Kedua, jika alasan mutasi adalah kompetensi, mengapa mereka hanya mengembalikan sebagian pejabat? Jelas, jika bukan karena suka dan tidak suka, maka tidak ada alasan lainnya,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Saleh mendorong pimpinan daerah berani meninjau ulang keputusan yang tidak adil. Ia menekankan masyarakat berhak mendapat pemerintahan yang profesional dan bersih.

“Lombok Timur membutuhkan pemimpin yang berpegang pada hukum dan profesionalisme, bukan dendam atau rasa terima kasih yang menyesatkan,” pungkasnya.***

Editor : Najamudin Anaji