LOMBOKINI.com — Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Lombok Timur melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, khususnya Dinas Sosial, terkait penanganan Data Desil Kesejahteraan Masyarakat.
Pemda diminta lebih berhati-hati dan transparan agar ketidaksesuaian data di lapangan tidak terus memicu keresahan warga.
Pimpinan Cabang GP Ansor Lombok Timur, Muhammad Solihin, menyatakan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari warga yang merasa status Desil mereka tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.
“Kami mewakili suara masyarakat. Banyak masyarakat yang mengeluh ke pemerintah desa terkait Desil mereka yang tidak sesuai dengan fakta dan kondisi yang mereka rasakan,” ujar Solihin ke awak media.
Solihin mendesak Pemda Lombok Timur memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pendataan, verifikasi, hingga penetapan status Desil tersebut.
Ia menyayangkan adanya kesan saling lempar tanggung jawab antara pemerintah daerah dan pemerintah desa saat masyarakat meminta kepastian.
“Bagaimana mungkin Pemda saling tuduh dengan Pemdes terhadap Desil? Kenapa tidak ada satu instansi atau OPD yang mau menjelaskan bagaimana mekanisme dari penentuan Desil itu sendiri,” tegasnya.
Menurut Solihin, sikap saling tuding antarpejabat publik hanya akan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pemda semestinya hadir memberikan solusi, kejelasan prosedur perbaikan data, serta saluran pengaduan yang pasti bagi warga.
“Carut-marutnya masalah Desil ini bukti tidak transparannya pemerintah terhadap data kesejahteraan masyarakat. Selain masyarakat yang jadi korban, kami juga malu melihat pejabat-pejabat ini saling tuduh hanya karena tidak bisa mengatur Desil,” pungkas Solihin.
GP Ansor Lombok Timur pun mendesak Pemkab Lombok Timur segera melakukan evaluasi menyeluruh dan membuka ruang dialog bersama masyarakat untuk menyelesaikan persoalan data kesejahteraan ini.
Penulis : Paozan Azima
