Pemerintah Saling Tuding Soal Carut-Marut Data Desil, Masyarakat Harus ke Mana?

Selasa, 8 September 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Lombok Timur melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, khususnya Dinas Sosial, terkait penanganan Data Desil Kesejahteraan Masyarakat.

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Lombok Timur melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, khususnya Dinas Sosial, terkait penanganan Data Desil Kesejahteraan Masyarakat.

LOMBOKINI.com – Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Lombok Timur melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, khususnya Dinas Sosial, terkait penanganan Data Desil Kesejahteraan Masyarakat.

Pemda diminta lebih berhati-hati dan transparan agar ketidaksesuaian data di lapangan tidak terus memicu keresahan warga.

Ketua Cabang GP Ansor Lombok Timur, Muhammad Shalihin, menyatakan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari warga yang merasa status Desil mereka tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

“Kami mewakili suara masyarakat. Banyak masyarakat yang mengeluh ke pemerintah desa terkait Desil mereka yang tidak sesuai dengan fakta dan kondisi yang mereka rasakan,” ujarnya pada awak media di Selong, Senin 7 September 2026.

Baca Juga :  Wabup Lombok Timur Paparkan Dua Raperda dalam Paripurna DPRD

Solihin mendesak Pemda Lombok Timur memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pendataan, verifikasi, hingga penetapan status Desil tersebut.

Ia menyayangkan adanya kesan saling lempar tanggung jawab antara pemerintah daerah dan pemerintah desa saat masyarakat meminta kepastian.

“Bagaimana mungkin Pemda saling tuduh dengan Pemdes terhadap Desil? Kenapa tidak ada satu instansi atau OPD yang mau menjelaskan bagaimana mekanisme dari penentuan Desil itu sendiri,” tegasnya.

Menurut Shalihin, sikap saling tuding antarpejabat publik hanya akan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Baca Juga :  Benarkan Stunting di Lotim Turun Empat Persen? 

Pemda semestinya hadir memberikan solusi, kejelasan prosedur perbaikan data, serta saluran pengaduan yang pasti bagi warga.

“Carut-marutnya masalah Desil ini bukti tidak transparannya pemerintah terhadap data kesejahteraan masyarakat. Selain masyarakat yang jadi korban, kami juga malu melihat pejabat-pejabat ini saling tuduh hanya karena tidak bisa mengatur Desil,” pungkasnya.

GP Ansor Lombok Timur pun mendesak Pemkab Lombok Timur segera melakukan evaluasi menyeluruh dan membuka ruang dialog bersama masyarakat untuk menyelesaikan persoalan data kesejahteraan ini. ***

Penulis : Paozan Azima

Editor : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas
DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional
Knalpot Brong dan Tanpa Helm Diburu, Satlantas Lotim Catat 1.009 Penindakan dalam Sebulan
Tim Kemanusiaan Majlis Ta’lim Darunnajah Al-Irsyadi Mamben Kirim Bantuan Pakaian untuk Korban Gempa NTT
AMAN Desak Perda Masyarakat Adat Lombok Timur Segera Diimplementasikan
Yayasan Mutiara Cendekia dan LSM Garuda Indonesia Salurkan Santunan kepada 30 Warga Sekotong
Majelis Taklim Darunnajah Al-Irsyadi Mamben Salurkan 1 Ton Beras dan 100 Terpal untuk Korban Gempa Flores
DPRD Lombok Timur Tetapkan APBD Perubahan 2026, Minta Pemda Percepat Realisasi

Berita Terkait

Minggu, 25 Oktober 2026 - 05:31 WITA

Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:03 WITA

DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional

Kamis, 15 Oktober 2026 - 18:53 WITA

Knalpot Brong dan Tanpa Helm Diburu, Satlantas Lotim Catat 1.009 Penindakan dalam Sebulan

Selasa, 13 Oktober 2026 - 11:31 WITA

Tim Kemanusiaan Majlis Ta’lim Darunnajah Al-Irsyadi Mamben Kirim Bantuan Pakaian untuk Korban Gempa NTT

Minggu, 11 Oktober 2026 - 13:19 WITA

AMAN Desak Perda Masyarakat Adat Lombok Timur Segera Diimplementasikan

Berita Terbaru

Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Sinta Agathia M. Iqbal menyapa seorang anak dalam acara cegah stunting di Kantor Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya LombokTimur. (Foto: Lombokini.com)

Opini

Benarkan Stunting di Lotim Turun Empat Persen? 

Jumat, 23 Okt 2026 - 12:12 WITA