Pemerintah Saling Tuding Soal Carut-Marut Data Desil, Masyarakat Harus ke Mana?

Selasa, 8 September 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Lombok Timur melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, khususnya Dinas Sosial, terkait penanganan Data Desil Kesejahteraan Masyarakat.

Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Lombok Timur melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, khususnya Dinas Sosial, terkait penanganan Data Desil Kesejahteraan Masyarakat.

LOMBOKINI.com – Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Lombok Timur melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, khususnya Dinas Sosial, terkait penanganan Data Desil Kesejahteraan Masyarakat.

Pemda diminta lebih berhati-hati dan transparan agar ketidaksesuaian data di lapangan tidak terus memicu keresahan warga.

Ketua Cabang GP Ansor Lombok Timur, Muhammad Shalihin, menyatakan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari warga yang merasa status Desil mereka tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

“Kami mewakili suara masyarakat. Banyak masyarakat yang mengeluh ke pemerintah desa terkait Desil mereka yang tidak sesuai dengan fakta dan kondisi yang mereka rasakan,” ujarnya pada awak media di Selong, Senin 7 September 2026.

Baca Juga :  Wabup Lombok Timur Ingatkan Warga Tak Salahkan Kadus hingga Bupati soal Bansos

Solihin mendesak Pemda Lombok Timur memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pendataan, verifikasi, hingga penetapan status Desil tersebut.

Ia menyayangkan adanya kesan saling lempar tanggung jawab antara pemerintah daerah dan pemerintah desa saat masyarakat meminta kepastian.

“Bagaimana mungkin Pemda saling tuduh dengan Pemdes terhadap Desil? Kenapa tidak ada satu instansi atau OPD yang mau menjelaskan bagaimana mekanisme dari penentuan Desil itu sendiri,” tegasnya.

Menurut Shalihin, sikap saling tuding antarpejabat publik hanya akan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Baca Juga :  Pemkab Lombok Timur Petakan Kebutuhan ASN, Ribuan Tenaga Honorer Masuk Usulan

Pemda semestinya hadir memberikan solusi, kejelasan prosedur perbaikan data, serta saluran pengaduan yang pasti bagi warga.

“Carut-marutnya masalah Desil ini bukti tidak transparannya pemerintah terhadap data kesejahteraan masyarakat. Selain masyarakat yang jadi korban, kami juga malu melihat pejabat-pejabat ini saling tuduh hanya karena tidak bisa mengatur Desil,” pungkasnya.

GP Ansor Lombok Timur pun mendesak Pemkab Lombok Timur segera melakukan evaluasi menyeluruh dan membuka ruang dialog bersama masyarakat untuk menyelesaikan persoalan data kesejahteraan ini. ***

Penulis : Paozan Azima

Editor : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wabup Lombok Timur Paparkan Dua Raperda dalam Paripurna DPRD
Komitmen Presiden Prabowo Pendidikan Gratis dari TK hingga Perguruan Tinggi
Relawan Nusantara Salurkan ATK, PMT, dan Baby Kits untuk Penyintas Kebakaran Kampung Adat Sade
UAS Paparkan Tujuh Pelajaran dari Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid
Wabup Lombok Timur Ingatkan Warga Tak Salahkan Kadus hingga Bupati soal Bansos
Pemkab Lombok Timur Daftarkan 4.000 Marbot dan Guru Ngaji sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan
DPRD Lotim Sesalkan Pemkab: Pungut Retribusi, Lalai Rawat Pasar
Pemkab Lotim Alokasikan Tambahan APBD 2026 untuk Infrastruktur dan Kesehatan

Berita Terkait

Jumat, 25 September 2026 - 22:52 WITA

Wabup Lombok Timur Paparkan Dua Raperda dalam Paripurna DPRD

Rabu, 23 September 2026 - 23:39 WITA

Komitmen Presiden Prabowo Pendidikan Gratis dari TK hingga Perguruan Tinggi

Jumat, 18 September 2026 - 19:22 WITA

Relawan Nusantara Salurkan ATK, PMT, dan Baby Kits untuk Penyintas Kebakaran Kampung Adat Sade

Minggu, 13 September 2026 - 14:43 WITA

UAS Paparkan Tujuh Pelajaran dari Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid

Jumat, 11 September 2026 - 22:05 WITA

Wabup Lombok Timur Ingatkan Warga Tak Salahkan Kadus hingga Bupati soal Bansos

Berita Terbaru

Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh Edwin Hadiwijaya memaparkan dua raperda dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang I DPRD Lombok Timur, Jumat (25/9/2026). Kedua raperda itu ialah Raperda Perubahan APBD Tahun 2026 dan Raperda Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pekerjaan Rehabilitasi Masjid Agung Al-Mujahiddin Selong. (Foto: Lombokini.com)

Pemerintahan

Wabup Lombok Timur Paparkan Dua Raperda dalam Paripurna DPRD

Jumat, 25 Sep 2026 - 22:52 WITA

Dr. H. Ali Bin Dachlan.  (Foto: Lombokini.com).

Nasional

Gibran Digugat di MK, Ali BD: Saya Ragu Hakim Akan Kabulkan

Rabu, 23 Sep 2026 - 21:46 WITA