Pemkab Lombok Timur Ingatkan Masyarakat: Cek Status Lahan Sebelum Beli, Antisipasi LSD dan LP2B

Jumat, 2 Januari 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. M. Juaini Taufik. (Foto: Lombokini.com).

Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. M. Juaini Taufik. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menetapkan sekitar 48 ribu hektare sebagai Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan 37-38 ribu hektare untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kebijakan ini menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan alih fungsi lahan produktif.

Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. M. Juaini Taufik, mengungkapkan bahwa banyak masyarakat belum memahami perbedaan dan konsekuensi aturan ini.

“LP2B tidak memperbolehkan bangunan sama sekali. Sementara LSD masih memungkinkan pembangunan, tetapi harus melalui kewenangan bupati dan mendapat rekomendasi teknis dari ATR/BPN,”  jelasnya kepada media, Jumat 2 Januari 2025.

Ia mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati sebelum membeli lahan. Menurutnya, harga tanah yang relatif murah kerap menjebak pembeli karena status lahan tersebut bisa termasuk dalam kawasan LSD atau LP2B.

Baca Juga :  LKKS NTB Perkuat Kapasitas Penerima Manfaat Desa Berdaya di Pijot, Dorong Usaha Naik Kelas dan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem

“Masyarakat harus mengecek terlebih dahulu. Jangan sampai mereka membeli lahan karena harganya murah, tetapi ternyata tidak bisa membangun permukiman atau usaha,” tegasnya.

Juaini menambahkan bahwa ketentuan mengenai LSD dan LP2B sudah berlaku. Namun, pemerintah akan menguatkannya secara lebih rinci dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang kini masih menunggu sinkronisasi dengan Kementerian ATR/BPN.

Proses penyesuaian RTRW tingkat provinsi juga mempengaruhi keterlambatan penetapan RTRW Lombok Timur.

Sebagai contoh, ia menyebut kawasan wisata Sembalun. Pemerintah tidak akan mengizinkan masyarakat membangun homestay di wilayah tersebut jika lahannya masuk zona LSD atau LP2B.

Namun, sejumlah wilayah pesisir selatan mengalami kondisi berbeda. RTRW menetapkan kawasan tersebut sebagai zona pariwisata, sehingga pemerintah tetap mengizinkan pembangunan meski terdapat lahan pertanian seperti jagung.

Baca Juga :  Warga Lenek Lauk Digegerkan Penemuan Mayat Bayi Terbungkus Kain di Aliran Sungai

Pemerintah daerah akan memprioritaskan penyebaran informasi publik terkait kebijakan ini mulai 2026. Langkah ini mencegah kerugian masyarakat dan mengarahkan pembangunan ke kawasan yang tidak termasuk dalam LSD maupun LP2B.

“Pemerintah tetap memberikan pengecualian untuk pembangunan fasilitas umum di lahan LP2B, seperti jalan atau rumah sakit, yang mengikuti aturan dalam Instruksi Presiden,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menilai penetapan LSD dan LP2B sebagai langkah strategis yang menjaga kemandirian pangan jangka panjang. Kebijakan ini sejalan dengan program nasional untuk mencegah konversi lahan pertanian.

Namun, tantangan terbesar kebijakan ini adalah minimnya sosialisasi. Tanpa pemahaman yang memadai, aturan ini berpotensi memicu konflik lahan dan menghambat investasi lokal. ***

Penulis : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

AMAN Lombok Timur Soroti Lahan Pesisir Terbengkalai, Desak Pemda Evaluasi Investor ‘Abal-Abal’
IJTI NTB Minta Seleksi Komisioner KPID Transparan, Gubernur Diminta Turun Tangan
DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan
Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS
Jerry Dorong Penguatan Hulu agar NTB Jadi Pusat Industri Kelapa
Syamsuddin Pimpin ABUJAPI NTB, Usung Satpam Naik Kelas
HMI Mengkritik Gubernur NTB Terkait Kunjungan Turki dan Penundaan Pembahasan APBD 2027
Ekspansi Tambak Udang Ancam Selat Alas, Yayasan JARI dan WMC Dorong Aksi Kolektif Perempuan Pesisir

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 19:21 WITA

AMAN Lombok Timur Soroti Lahan Pesisir Terbengkalai, Desak Pemda Evaluasi Investor ‘Abal-Abal’

Kamis, 12 November 2026 - 15:25 WITA

IJTI NTB Minta Seleksi Komisioner KPID Transparan, Gubernur Diminta Turun Tangan

Rabu, 11 November 2026 - 12:40 WITA

DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan

Senin, 9 November 2026 - 15:48 WITA

Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS

Rabu, 4 November 2026 - 22:29 WITA

Jerry Dorong Penguatan Hulu agar NTB Jadi Pusat Industri Kelapa

Berita Terbaru