Pemkab Lombok Timur Gelar Rakor Evaluasi Program Pencegahan Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Pemkab Lombok Timur Gelar Rakor Evaluasi Program Pencegahan Korupsi, di Rupatama Kantor Bupati, Kamis 27 Agustus 2026. (Foto: Istimewa)

Pemkab Lombok Timur Gelar Rakor Evaluasi Program Pencegahan Korupsi, di Rupatama Kantor Bupati, Kamis 27 Agustus 2026. (Foto: Istimewa)

LOMBOKINI.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur menggelar rapat koordinasi dan evaluasi program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (27/8/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik membuka langsung acara tersebut. Dalam arahannya, Sekda menyampaikan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Lombok Timur masih berada di angka 76,49 persen atau zona kuning.

Ia berharap kegiatan ini dapat memperbaiki proses dan output dari delapan area intervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedelapan poin tersebut meliputi perencanaan pembangunan daerah, penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), optimalisasi penerimaan daerah (pajak dan pendapatan daerah), serta penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Baca Juga :  Warga Lenek Lauk Digegerkan Penemuan Mayat Bayi Terbungkus Kain di Aliran Sungai

Di sisi lain, nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Lombok Timur justru mengalami peningkatan dan mulai melonjak.

Sekda menindaklanjuti arahan Direktur/Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK. Ia menekankan pentingnya perbaikan dan upaya menjauhi tindak pidana korupsi secara berkelanjutan guna meningkatkan angka MCSP.

“Kita fokus pada area-area yang menjadi intervensi KPK. Upaya bersama ini semoga bisa menjadi perbaikan dari waktu ke waktu,” harapnya.

Baca Juga :  DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan

Sekda juga menyoroti posisi pengadaan barang milik daerah. Ia mengungkapkan proporsi aset pemda yang sudah tercatat tetapi belum tersertifikasi masih sangat besar. Karena itu, ia mendorong percepatan sertifikasi BMD minimal 50 persen.

Ia mengingatkan perlunya peningkatan komunikasi intensif dengan pihak terkait untuk memantau progres sertifikasi aset. Sekda juga mendorong peran aktif Inspektorat Lombok Timur dalam skema Reserve Stores.

Kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat koordinasi ini akan menjadi rujukan KPK untuk monitoring selanjutnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Inspektur Kabupaten Lombok Timur, Ketua dan perwakilan Fraksi DPRD Kabupaten Lombok Timur, serta pimpinan OPD terkait. ***

Penulis : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

AMAN Lombok Timur Soroti Lahan Pesisir Terbengkalai, Desak Pemda Evaluasi Investor ‘Abal-Abal’
DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan
Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS
Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas
DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional
Knalpot Brong dan Tanpa Helm Diburu, Satlantas Lotim Catat 1.009 Penindakan dalam Sebulan
AMAN Desak Perda Masyarakat Adat Lombok Timur Segera Diimplementasikan
DPRD Lombok Timur Tetapkan APBD Perubahan 2026, Minta Pemda Percepat Realisasi

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 19:21 WITA

AMAN Lombok Timur Soroti Lahan Pesisir Terbengkalai, Desak Pemda Evaluasi Investor ‘Abal-Abal’

Rabu, 11 November 2026 - 12:40 WITA

DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan

Senin, 9 November 2026 - 15:48 WITA

Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS

Minggu, 25 Oktober 2026 - 05:31 WITA

Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:03 WITA

DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional

Berita Terbaru