LOMBOKINI.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Timur memicu perputaran uang yang masif sekaligus menjadi lokus terbesar di daerah.
Dalam dialog publik bertema “MBG dalam Perspektif Baru: Antara Kepentingan Rakyat atau Beban APBN” yang diinisiasi HMI Cabang Selong pada Ahad malam (5/7), program prioritas nasional ini disoroti baik dari segi dampak ekonomi maupun tata kelola administrasinya.
Sekretaris Daerah Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, memaparkan bahwa pembiayaan MBG murni bersumber dari APBN, sehingga tidak membebani APBD.
Di Lombok Timur, intervensi anggaran ini menggerakkan ekonomi lokal secara masif melalui 262 unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyerap tenaga kerja setempat.
Alokasi gaji untuk karyawan, pengelola, dan relawan mencapai lebih dari Rp29 miliar, sementara belanja bahan makanan menembus angka lebih dari Rp132 miliar per bulan.
Sekda meluruskan bahwa dari kacamata manajemen publik, program ini merupakan bagian dari administrasi pembangunan yang harus berorientasi pada solusi dan hasil nyata, bukan administrasi negara yang kaku.
Mengingat program ini sudah berjalan, ia mendorong para akademisi dan mahasiswa untuk melakukan penelitian ilmiah sebagai bahan perbaikan.
“Karakteristik kebijakan publik yang baik adalah dapat dievaluasi dan disempurnakan. Tidak ada kebijakan yang begitu lahir langsung sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran adalah hal yang wajar dan sangat diperlukan,” tegas Juaini Taofik saat menyampaikan materinya.
Dari sisi birokrasi, Sekda menambahkan pentingnya desentralisasi urusan operasional kepada Gubernur maupun Pemerintah Kabupaten/Kota demi efektivitas pengawasan di lapangan.
Di tempat yang sama, Senior HMI, Muhammad Saleh, memberikan pandangan dari perspektif negara kesejahteraan (welfare state). Menurutnya, MBG merupakan wujud kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan primer pangan rakyat. Kendati demikian, sebagai program yang lahir dari janji kampanye, MBG dinilai kental dengan pendekatan politik populis.
Saleh mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa mengejar implementasi tanpa kesiapan sistem yang matang.
Sebagai solusi, ia menawarkan alternatif tata kelola distribusi berbasis zonasi desa atau kecamatan melalui penguatan kantin sekolah demi menjamin higienitas dan meminimalkan celah korupsi. Ia pun meminta mahasiswa untuk aktif mengawal program ini menuju Indonesia Emas 2045.
“Program ini sangat baik, manakala tata kelolanya benar-benar akuntabel, higienitasnya terjamin, dan bersih dari praktik korupsi,” ujar Muhammad Saleh di akhir dialog.
Acara yang berlangsung interaktif tersebut turut dihadiri oleh kalangan akademisi serta berbagai organisasi kemasyarakatan setempat.
Penulis : Paozan Azima
