LOMBOKINI.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur menilai pembangunan infrastruktur kesehatan di daerah itu belum optimal. Dewan menyoroti sejumlah fasilitas seperti puskesmas dan rumah sakit yang dibangun tanpa perencanaan matang terkait akses dan keterhubungan layanan.
Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, HL Hasan Rahman, menegaskan pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada penyelesaian fisik proyek. Pemerintah daerah, kata dia, perlu memiliki instrumen untuk mengukur dampak pembangunan terhadap masyarakat.
“Kita membangun, tapi tidak melihat bagaimana aksesnya, bagaimana keterkaitannya dengan fasilitas kesehatan lain. Akibatnya banyak yang tidak berjalan sesuai harapan, bahkan ada yang terkesan mangkrak,” ujar Hasan Rahman kepada wartawan di Gedung DPRD Lombok Timur, Rabu 17 Juni 2026.
Politisi itu menyoroti pelayanan kesehatan di daerah yang masih jauh dari standar ideal. Bahkan, kata dia, kondisi itu memicu berbagai keluhan masyarakat, termasuk kasus penanganan pasien yang sempat mencuat di wilayah Keruak.
Hasan Rahman membandingkan kondisi tersebut dengan daerah lain, seperti Bali, yang dinilai mampu mengelola puskesmas secara lebih mandiri melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurutnya, skema itu membuat pelayanan menjadi lebih optimal, bersih, dan profesional.
“Di Bali, puskesmasnya bisa hidup mandiri, pelayanannya bagus. Sementara kita, rumah sakit saja belum tertata dengan baik,” pungkasnya.
Ia pun mengingatkan agar pemerintah daerah tidak asal membangun tanpa perencanaan berbasis kebutuhan. Setiap pembangunan, tegasnya, harus benar-benar memberikan manfaat luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. ***
Penulis : Najamudin Anaji
