DPRD Sebut Pelayanan Kesehatan di Lombok Timur Masih Jauh dari Ideal

Kamis, 18 Juni 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, HL Hasan Rahman. (Foto: Lombokini.com).

Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, HL Hasan Rahman. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur menilai pembangunan infrastruktur kesehatan di daerah itu belum optimal. Dewan menyoroti sejumlah fasilitas seperti puskesmas dan rumah sakit yang dibangun tanpa perencanaan matang terkait akses dan keterhubungan layanan.

Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, HL Hasan Rahman, menegaskan pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada penyelesaian fisik proyek. Pemerintah daerah, kata dia, perlu memiliki instrumen untuk mengukur dampak pembangunan terhadap masyarakat.

“Kita membangun, tapi tidak melihat bagaimana aksesnya, bagaimana keterkaitannya dengan fasilitas kesehatan lain. Akibatnya banyak yang tidak berjalan sesuai harapan, bahkan ada yang terkesan mangkrak,” ujar Hasan Rahman kepada wartawan di Gedung DPRD Lombok Timur, Rabu 17 Juni 2026.

Baca Juga :  Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS

Politisi itu menyoroti pelayanan kesehatan di daerah yang masih jauh dari standar ideal. Bahkan, kata dia, kondisi itu memicu berbagai keluhan masyarakat, termasuk kasus penanganan pasien yang sempat mencuat di wilayah Keruak.

Hasan Rahman membandingkan kondisi tersebut dengan daerah lain, seperti Bali, yang dinilai mampu mengelola puskesmas secara lebih mandiri melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurutnya, skema itu membuat pelayanan menjadi lebih optimal, bersih, dan profesional.

Baca Juga :  Tembus 1.297 Pasien, IGD RSUD Soedjono Selong: 55 Persen dari Jalur Rujukan

“Di Bali, puskesmasnya bisa hidup mandiri, pelayanannya bagus. Sementara kita, rumah sakit saja belum tertata dengan baik,” pungkasnya.

Ia pun mengingatkan agar pemerintah daerah tidak asal membangun tanpa perencanaan berbasis kebutuhan. Setiap pembangunan, tegasnya, harus benar-benar memberikan manfaat luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. ***

Penulis : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan
Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS
Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan
Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas
DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional
PDIP NTB Bulat Pecat Musyafirin, Polemik Komisaris Bank NTB Berujung Sanksi
Knalpot Brong dan Tanpa Helm Diburu, Satlantas Lotim Catat 1.009 Penindakan dalam Sebulan
LK2T Apresiasi Bupati Ganti Direktur RSUD, Minta Evaluasi Menyeluruh dan Klarifikasi Kebijakan BPJS

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 12:40 WITA

DPMPTSP Lombok Timur Monitoring Tambang Pasir, Dorong Pelaku Usaha Tertib Perizinan

Senin, 9 November 2026 - 15:48 WITA

Resiko LSL di Lombok Timur Naik Sekitar 30 Persen dan Tercatat 43 Orang Kasus HIV/AIDS

Sabtu, 7 November 2026 - 22:32 WITA

Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Minggu, 25 Oktober 2026 - 05:31 WITA

Menelisik Praktik Konservasi Inklusif Yayasan JARI di Wilayah Selat Alas

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:03 WITA

DKP Lombok Timur Soroti Kesenjangan Akses Digital dan Kendala Subsidi BBM Nelayan Tradisional

Berita Terbaru