Asosiasi UMKM NTB Protes Keras BGN Hentikan Menu Kering MBG

Kamis, 9 April 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Asosiasi UMKM NTB, Deni. (Foto: Lombokini.com).

Ketua Asosiasi UMKM NTB, Deni. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Asosiasi UMKM Nusa Tenggara Barat (NTB) memprotes keras kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan penyediaan menu kering dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Para pengusaha roti dan kue rumahan di Lombok menilai kebijakan itu melumpuhkan ekonomi kerakyatan.

BGN RI menginstruksikan seluruh mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyalurkan makanan hanya menyediakan menu basah. Para pelaku usaha kecil menilai kebijakan itu tidak pro rakyat.

Ketua Asosiasi UMKM NTB, Deni, yang juga pengusaha kue dan roti rumahan, menyatakan bahwa kebijakan BGN RI membunuh usaha kecil di Lombok. Menurut Deni, kebijakan itu juga mengabaikan nilai pemberdayaan dan ekonomi kerakyatan.

Baca Juga :  LKKS NTB Perkuat Kapasitas Penerima Manfaat Desa Berdaya di Pijot, Dorong Usaha Naik Kelas dan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem

“Wahai bapak/ibu yang menjabat di BGN RI, turunlah ke kami para pelaku usaha kecil. Bukalah mata hati bapak/ibu. Ada anak-anak, beban kebutuhan hidup, dan beban lainnya yang perlu bapak/ibu ketahui secara langsung,” tegas Deni, pada media ini, Kamis 9 April 2026.

Deni menambahkan, penghentian menu kering tidak hanya mematikan UMKM, tetapi juga memutus mata pencaharian para pekerja industri rumahan.

Baca Juga :  Dekan FH Unram Tegaskan Komisaris BUMD Tak Boleh Berstatus Fungsionaris Partai

“Kebijakan ini menyakiti dan mencederai harapan bapak presiden yang sangat peduli kepada kami,” ungkapnya.

Asosiasi UMKM NTB mengecam kebijakan BGN RI karena dinilai bertentangan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memberdayakan usaha kecil.

Mereka meminta BGN RI segera mencabut surat edaran yang melarang menu kering dan menerbitkan petunjuk teknis baru yang mewajibkan menu kering untuk siswa dan B3. ***

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

LKKS NTB Perkuat Kapasitas Penerima Manfaat Desa Berdaya di Pijot, Dorong Usaha Naik Kelas dan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem
Perempuan Pesisir Lombok Timur: Mengawal Ekonomi Kelautan dan Pelestarian Mangrove Lewat Awik-Awik
Dekan FH Unram Tegaskan Komisaris BUMD Tak Boleh Berstatus Fungsionaris Partai
UAS Paparkan Tujuh Pelajaran dari Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid
333 Siswa Korban Keracunan MBG di Lombok Tengah Pulang dari Puskesmas, BGN Hentikan SPPG
Bapenda Lotim Kejar PAD Rp 600 M, Target 100 Persen Akhir Tahun
Kunjungan Putri Mahkota Swedia, Gubernur NTB Manfaatkan untuk Promosikan Kehidupan Masyarakat ke Dunia
Kebakaran Sade: Raffi dan The Dudas-1 Beri Bantuan, Pemerintah Siapkan Rekonstruksi

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 12:14 WITA

Perempuan Pesisir Lombok Timur: Mengawal Ekonomi Kelautan dan Pelestarian Mangrove Lewat Awik-Awik

Jumat, 2 Oktober 2026 - 19:42 WITA

Dekan FH Unram Tegaskan Komisaris BUMD Tak Boleh Berstatus Fungsionaris Partai

Minggu, 13 September 2026 - 14:43 WITA

UAS Paparkan Tujuh Pelajaran dari Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid

Jumat, 11 September 2026 - 21:38 WITA

333 Siswa Korban Keracunan MBG di Lombok Tengah Pulang dari Puskesmas, BGN Hentikan SPPG

Selasa, 8 September 2026 - 14:42 WITA

Bapenda Lotim Kejar PAD Rp 600 M, Target 100 Persen Akhir Tahun

Berita Terbaru

Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Sinta Agathia M. Iqbal menyapa seorang anak dalam acara cegah stunting di Kantor Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya LombokTimur. (Foto: Lombokini.com)

Opini

Benarkan Stunting di Lotim Turun Empat Persen? 

Jumat, 23 Okt 2026 - 12:12 WITA