LOMBOKINI.com – Pengamat kebijakan publik, Ir. Lalu Muh. Kabul, M.AP, menyatakan bahwa demokrasi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto masih berada pada kategori “belum sempurna”. Pernyataan itu ia sampaikan kepada media ini pada Senin 20 April 2026 dengan merujuk pada laporan Economist Intelligence Unit (EIU).
Kabul menjelaskan, EIU mengelompokkan perkembangan demokrasi di seluruh dunia ke dalam empat kategori berdasarkan nilai Indeks Demokrasi skala 0-10. Keempat kategori itu yaitu rezim otoritarian (0-4), rezim hibrid (4-6), demokrasi belum sempurna (6-8), dan demokrasi sempurna (8-10).
“Rezim hibrid merupakan peralihan dari otoritarian ke demokrasi. Rezim otoritarian dan rezim hibrid tidak tergolong dalam kategori demokrasi. Yang tergolong demokrasi adalah demokrasi belum sempurna dan demokrasi sempurna,” ungkap Kabul.
Merujuk laporan EIU (2024), Kabul memaparkan bahwa Indonesia memperoleh nilai Indeks Demokrasi sebesar 6,44 pada tahun 2024. “Artinya, demokrasi kita di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berada pada posisi demokrasi belum sempurna,” jelasnya.
Kabul menambahkan, dari 167 negara di dunia, sebanyak 46 negara (27,5 persen) juga tergolong demokrasi belum sempurna. Negara-negara tersebut antara lain Singapura (6,18), Malaysia (7,11), Korea Selatan (7,75), Filipina (6,63), Thailand (6,27), dan bahkan Amerika Serikat (7,85).
“Meskipun demokrasi di Amerika Serikat telah berlangsung ratusan tahun, namun kehidupan demokrasi di negeri Paman Sam tersebut belum sempurna, sehingga berada pada posisi demokrasi belum sempurna,” beber Kabul.
Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan demokrasi ke dalam tiga kategori pada skala 0-100, yaitu rendah (<60), sedang (60-<80), dan tinggi (80-100). Kabul mengungkapkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 menargetkan peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia dari 79,51 pada tahun 2023 menjadi 81,69-85,23 pada tahun 2029.
“Ini menggambarkan bahwa kehidupan demokrasi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto akan meningkat dari kategori sedang pada tahun 2023 menjadi kategori tinggi pada tahun 2029. Di sisi lain, merujuk data BPS, Indeks Demokrasi Indonesia mengalami peningkatan dari 79,51 pada tahun 2023 menjadi 79,81 pada tahun 2024,” pungkas Kabul. ***
Penulis : Najamudin Anaji
