Danantara Benahi Tata Kelola dan Perkuat Fondasi Keuangan BUMN

Kamis, 5 Maret 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Kantor BPI Danantara. (Foto: Lombokini.com).

Gedung Kantor BPI Danantara. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) mengkaji ulang seluruh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai langkah penguatan tata kelola dan fundamental bisnis.

Managing Director Stakeholder Management Danantara Indonesia, Rohan Hafas, dalam keterangan resminya pada Kamis 5 Maret 2026, menyatakan langkah ini merupakan bagian dari proses konsolidasi manajemen baru. Danantara ingin memastikan pengelolaan aset negara berjalan secara transparan, bijak, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

“Sebagai manajemen baru dan pemegang mandat pengelolaan aset negara, Danantara Indonesia berkewajiban melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kualitas aset, kebijakan akuntansi, serta disiplin tata kelola di seluruh portofolio. Governance reset ini kami lakukan sebagai langkah penguatan fondasi agar neraca perusahaan mencerminkan kondisi yang aktual, prudent, dan kredibel,” ujar Rohan.

Baca Juga :  Perempuan Pesisir Lombok Timur: Mengawal Ekonomi Kelautan dan Pelestarian Mangrove Lewat Awik-Awik

Melalui entitas holding operasionalnya, Danantara Asset Management, tim manajemen mengevaluasi berbagai aspek perusahaan. Mereka meninjau kebijakan akuntansi, kualitas dan pencatatan aset, hingga penguatan tata kelola dan manajemen risiko.

Langkah ini bertujuan memastikan pengelolaan BUMN semakin solid, transparan, dan selaras dengan praktik pengelolaan perusahaan yang baik.

Menurut Rohan, fondasi keuangan yang semakin kuat dan disiplin manajemen yang lebih baik akan mendorong BUMN meningkatkan efisiensi, memperbaiki margin operasional, serta menciptakan nilai ekonomi yang nyata bagi negara sebagai pemegang saham.

Baca Juga :  Presiden Prabowo Tegaskan Intelijen Awasi Musuh Negara, Bukan Intai Tokoh Nasional

“Pertumbuhan yang sehat harus berbasis pada produktivitas dan kinerja operasional. Dengan demikian, kontribusinya terhadap penerimaan negara benar-benar terukur dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Rohan menambahkan, ke depan Danantara tidak hanya mengukur keberhasilan BUMN dari besarnya angka dalam laporan keuangan. Pihaknya juga menilai dari kemampuan perusahaan menghasilkan kinerja yang nyata, seperti laba yang sehat, arus kas yang kuat, serta kontribusi dividen yang berkelanjutan bagi negara.

Danantara menegaskan, proses penguatan tata kelola dan fundamental perusahaan ini akan berlangsung secara bertahap. Pihaknya tetap menjaga stabilitas operasional dan kesinambungan bisnis di seluruh portofolio BUMN. ***

Penulis : Muhammad Asman

Editor : Najamudin Anaji

Follow WhatsApp Channel lombokini.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran
Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA
Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan
Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo
Anas Dorong DPR Bentuk Pansus Audit Praktik Penyadapan
PB HMI Kecam Penyadapan Presiden, Dorong DPR Bentuk UU Anti Spionase
Kapolri Jenderal Suyudi Menemui Dua Manatan Kapolri di Tengah Kasus Penyadapan
Prabowo-Jokowi di Ambang Perpisahan Politik? Skandal Penyadapan hingga Sidang Ijazah Jadi Sorotan

Berita Terkait

Minggu, 8 November 2026 - 15:53 WITA

Jimly Asshiddiqie Desak 8 Pimpinan Parpol di DPR Tindaklanjuti Tuntutan Pemakzulan Gibran

Sabtu, 7 November 2026 - 22:56 WITA

Besok, Ribuan Massa Gelar Aksi di Al-Azhar: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MK-MA

Sabtu, 7 November 2026 - 22:32 WITA

Hasto Sebut Wacana Pemakzulan Gibran Menguat Usai Isu Penyadapan

Sabtu, 7 November 2026 - 21:42 WITA

Mantan Wakapolri Oegroseno Sebut Ada Jenderal Lain Terlibat Penyadapan Presiden Prabowo

Sabtu, 7 November 2026 - 18:38 WITA

PB HMI Kecam Penyadapan Presiden, Dorong DPR Bentuk UU Anti Spionase

Berita Terbaru