LOMBOKINI.com – Pemimpin yang dinantikan oleh masyarakat Lombok Timur adalah sosok figur yang Inovatif dan Visioner. Dari beberapa bakal calon kepala daerah di Pilkada Lombok Timur tahun ini, yang siap membangun infrastruktur daerah skala besar dengan tidak hanya mengandalkan APBD maupun APBN adalah pasangan calon H. M. Syamsul Luthfi dan H. Abdul Wahid (Luthfi-Wahid).
Bakal calon bupati Lombok Timur, H. M. Syamsul Luthfi mengatakan paslon Luthfi-Wahid, kedepan dalam kepemimpinannya tidak harus berutang untuk membangun infrastruktur dareh dan tidak hanya mengandalkan APBD dan APBN.
Tetapi membangun infrastruktur di Lombok Timur dalam skala besar akan lebih banyak melakukan kerja sama dengan para investor atau skema Public-Private Partnerships.
“Pemimpin daerah itu harus inovatif, visioner dan tidak hanya mengandalkan APBD dan APBN untuk membangun infrastruktur daerah skala besar, apalagi berutang”, kata Syamsul Lutfi, Senin 15 Juli 2024 melalui keterangan tertulis.
Mantan Wakil Bupati Lotim 2008-2013 ini mengatakan belum apa-apa langsung mau berutang. Harusnya kata dia, diprioritaskan penyelesaian masalah mendasar yang masih terjadi sampai saat ini di masyarakat kita. Terutama sektor pendidikan, kesehatan dan ketimpangan ekonomi.
“Bukan malah ujug-ujug andalkan utang untuk membangun infrastruktur daerah,” katanya.
Dikatakan Syamsul Luthfi, untuk membangun infrastruktur daerah skala besar, seperti penerangan jalan umum (PJU), stadion skala nasional, pengembangan pariwisata, pengelolaan sampah dan yang lainnya, Luthfi-Wahid akan meminimalisir penggunaan APBD dan akan melakukan skema Public-Private Partnerships.
“Nanti kami lebih condong menggunakan pembiayaan skema public private patnership, kerjasama pemerintah daerah dengan badan usaha swasta. Selain itu segala bentuk dan jenis perizinan harus dipermudah untuk bisa menggaet banyak investor yang akan mengelola sumber daya alam kita di Lombok Timur,” katanya.
Dia menambahkan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam jumlah besar Luthfi-Wahid akan fokuskan untuk pendidikan, kesehatan dan ketimpangan ekonomi sosial.
“Pemerintah daerah harus efektif dalam perencanaan dan efisien dalam belanja anggaran . Tidak boleh serampangan dalam mengelola anggaran,” kata cucu Pahlawan Nasional asal NTB, TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. ***
