LOMBOKINI.com – Anjing liar mengganggu rasa aman masyarakat dalam beberapa pekan terakhir. Pemerintah Daerah Lombok Timur pun bergerak cepat. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menggelar Workshop Sterilisasi dan Vaksinasi Anjing Liar untuk mencari solusi pengendalian populasi anjing liar.
Wakil Bupati Lombok Timur, Moh. Edwin Hadiwijaya, membuka workshop yang berlangsung di Aula Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kamis 30 April 2026. Ia mengingatkan, saat ini masyarakat luas tidak hanya peduli pada kesejahteraan manusia, tetapi juga kesejahteraan hewan. Karena itu, ia menilai langkah eliminasi seperti yang pernah dilakukan beberapa waktu lalu kurang tepat. Apalagi Lombok berstatus destinasi wisata. Pemerhati hewan akan menyoroti daerah ini jika pemerintah mengambil kebijakan eliminasi. Sterilisasi menjadi solusi yang lebih efektif.
“Untuk mengatasi itu, eliminasi bukan jalan yang direkomendasikan. Paling efektif adalah sterilisasi. Tapi sterilisasi ini tidak bisa sporadis dan harus berkelanjutan,” jelas Wabup Edwin.
Namun, Wabup menyadari sterilisasi membutuhkan tenaga dan dana. Terlebih, Lombok Timur belum memiliki data pasti populasi anjing liar. Ia berharap workshop yang juga menghadirkan salah satu NGO dari Jerman ini mampu memberikan opsi alternatif yang bisa dilaksanakan. Ia juga meminta dukungan NGO tersebut di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Sehingga kita nanti diskusi itu punya opsi-opsi mana yang riil bisa kita laksanakan; mana yang bisa dibantu oleh NGO, mana yang bisa kita kerjakan sendiri,” harapnya.
Wabup juga menyinggung soal tumpukan sampah. Sampah menjadi sumber makanan anjing liar. Ia berharap masyarakat mulai memilah sampah dari rumah. Langkah ini tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga menekan jumlah anjing liar yang berkeliaran di pemukiman warga.
Sepanjang tahun 2025, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mencatat lebih dari 170 kasus gigitan anjing liar di seluruh Lombok Timur. Memasuki tahun 2026, belum satu semester sudah terjadi 70 kasus. Untungnya, Lombok Timur masih berstatus bebas rabies. Wabup menegaskan, status ini harus dipertahankan.
Kegiatan ini diikuti dokter hewan lingkup dinas peternakan dan kesehatan hewan, Dinas Kesehatan, serta NGO dan pemerhati hewan. ***
Penulis : Najamudin Anaji
