Oleh: Salman Faris
Prabowo dicitrakan sebagai sosok yang memiliki banyak buku. Sosok yang gemar membaca. Bahkan oleh ayah Prabowo sendiri maupun orang-orang terdekatnya (termasuk oleh Pak Amien Rais), ia kerap digambarkan sebagai pribadi yang cerdas, berwawasan luas, dan memiliki kapasitas intelektual yang tinggi.
Namun, semakin hari saya justru semakin meragukan citra itu. Semakin lama menjabat sebagai presiden, semakin sering pula muncul pernyataan maupun tindakan yang memunculkan tanda tanya besar mengenai kualitas pertimbangan intelektualnya. Dan saya sangat berpotensi menjadi benar-benar ragu atas kapasitas kepemimpinan yang dicitrakan bertahun-tahun tersebut.
Kesalahan adalah bagian dari proses kepemimpinan. Akan tetapi, kesalahan yang berulang, lahir dari pernyataan yang kurang cermat atau keputusan yang minim pertimbangan, lambat laun berubah menjadi pola yang sulit diabaikan. Bisa jadi itu merupakan lontaran yang dikonstruksi secara sadar. Atau sebaliknya, merupakan letupan bawah sadar yang memvisualkan watak dasar Prabowo yang trauma atas pengalaman masa lalu, takut digulingkan, protek diri berlebihan. Bahkan bisa jadi merupakan watak yang paling asas, yakni hero-kompleks. Karena Prabowo tak pernah jadi kaum marhaean, jadi semua yang yang bukan dari golongannya, dipandang rendah.
Cukup mengkhawatirkan memang, karena semakin lama blunder itu terjadi, semakin mempertegas bahwa hal tersebut bukan sekadar salah ucap atau kekeliruan teknis. Karena itu, wajar jika publik mengkhawatirkan terjadinya penyempitan ruang kritik oleh kekuasaan, kemudian mengarusutakan kultus individu. Setiap kritik dianggap sebagai serangan politik, sementara setiap pujian diperlakukan sebagai kebenaran mutlak. Dalam keadaan seperti itu, seorang pemimpin kehilangan cermin untuk mengevaluasi dirinya sendiri.
Tentu saja, publik juga paham bahwa semua pemimpin di dunia pernah keliru mengucapkan sesuatu. Yang menjadi persoalan ialah ketika kontroversi akibat pernyataan seorang presiden muncul berulang kali sehingga menggeser perhatian publik dari substansi kebijakan kepada polemik ucapan. Dalam situasi demikian, publik berhak mempertanyakan bukan hanya pilihan katanya, tetapi juga proses berpikir yang melatarbelakanginya. Konteks yang menjadi pemicu lontaran. Termasuk mulai mengusik relasi sejarah dan pengalaman hidup Prabowo di masa lalu.
Presiden sebagai kepala negara memikul tanggung jawab yang berbeda dengan pejabat publik lainnya. Setiap pidato tidak dapat dipandang hanya sebagai komunikasi politik. Lebih kompleks dari semua itu karena setiap pikiran, lontaran, dan tindakan presiden merupakan representasi resmi negara.
Kontroversi terbaru mengenai penggunaan istilah Londo Ireng memperlihatkan persoalan tersebut. Terlepas dari apa pun maksud yang ingin disampaikan, istilah itu memunculkan perdebatan luas karena berkaitan dengan sejarah kolonial, identitas rasial, dan sensitivitas publik. Dalam ruang publik modern, seorang kepala negara dituntut tidak hanya mempertimbangkan niat, tetapi juga dampak dari ucapannya.
Bagi saya, ini blunder serius. Ini bukan komedi picisan yang memerlukan tepuk tangan dan riak tertawa yang berbau olokan. Serius, karena Londo Ireng merupakan budak dari kasta paling rendah. Memang setiap manusia yang dikoloni ialah budak. Namun, ada golongan tertentu yang mendapatkan keistimewaan. Nah, Londo Ireng ini tidak mempunyai keistimewaan apa pun kecuali memiliki uniform yang mirip dengan uniform kolonial. Karena itu, Londo Ireng sudah pasti dari kaum jajahan dengan kasta paling rendah.
Dengan kata lain, Londo Ireng merupakan istilah untuk menghina budak kasta paling rendah karena menjadi mesin kolonial, juga untuk menegasikan kelas sosial yang dicap sebagai pengkhianat negara. Antara elit lokal bentukan kolonial dan budak, yang mana keduanya sama-sama merupakan pengkhianat.
Semakin serius apabila kita komparasikan dengan kelompok yang disebut Londo Ireng oleh Prabowo. Kalau dulu, Londo Ireng ialah budak dengan kasta paling rendah, kini Londo Ireng ialah kelas kaum menengah ke atas dari kalangan kaum terdidik. Seperti yang disebutkan Prabowo, mereka adalah jurnalis atau wartawan, pengamat, dan LSM.
Ketiga kalangan ini sudah berbeda jauh dengan Londo Ireng di masa kolonial. Dengan kata lain, penyebutan Londo Ireng tetap bernilai penghinaan kepada golongan tertentu, namun di masa sekarang, kehinaan itu naik level kepada kelas menengah ke atas. Maksudnya, untuk menjadi terhormat di hadapan Prabowo, rakyat Indonesia haruslah dari kalangan atas. Jika anda masih di kelas menengah, apalagi kelas bawah, anda hanya layak dihina, direndahkan, ditiadakan.
Lantas, bagaimana blunder tersebut menimbulkan rasa malu yang besar. Sebelumnya, saya ingin melanjutkan dengan mengulik sedikit perjalanan kebangsaan Indonesia dalam kurun waktu kurang lebih 30 tahun terakhir.
Krisis kepemimpinan di Indonesia saya melihatnya dengan penuh keyakinan sebagai puncak gunung es dari kegagalan transisi demokrasi selama hampir tiga dekade terakhir. Harapan akan lahirnya kepemimpinan yang demokratis dan berpihak pada rakyat pasca-jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 kini kian menyusut. Transisi kekuasaan di Indonesia justru memfasilitasi penyesuaian kekuatan pemodal lama ke dalam struktur demokrasi baru yang korup. Dalam seperempat abad terakhir, Indonesia hanya bergeser dari era konglomerasi Orde Baru menuju era dominasi oligarki yang kokoh. Akibatnya, kita menyaksikan apa yang disebut para akademisi sebagai kemunduran demokrasi (democratic backsliding), di mana institusi-institusi negara secara sistematis dimanfaatkan hanya untuk melindungi dan melanggengkan kekayaan oligarki.
Kebobrokan sistemik ini berakar langsung pada rusaknya proses rekrutmen politik akibat fenomena politik berbiaya tinggi (high-cost politics). Kontestasi elektoral di Indonesia telah terjebak dalam lingkaran setan transaksional yang mahal. Untuk maju dalam pemilu atau pilkada, para calon pemimpin dipaksa mengeluarkan dana yang sangat besar untuk membiayai pembelian suara (vote-buying) dan kampanye individualistis.
Karena modal pribadi tidak akan pernah cukup, para kandidat akhirnya menggantungkan hidup pada sokongan finansial oligarki. Ketika berhasil menjabat, pemimpin tersebut terikat utang budi untuk membalas para penyokong dana melalui pemberian lisensi proyek, deregulasi kebijakan yang longgar, hingga pembagian jabatan strategis. Untuk memelihara aset kekuasaan ini secara jangka panjang, mereka membangun dinasti politik yang nepotistik, seraya melakukan korupsi secara terencana demi mengembalikan modal pemilu berikutnya.
Dampaknya, pertarungan kekuasaan yang kotor ini menyisakan polarisasi sosial yang sangat tajam di tingkat akar rumput. Pemilu yang sarat eksploitasi politik identitas telah merusak modal sosial dan kepercayaan antarwarga. Saya meyakini, sebagaimana keyakinan banyak kalangan intelektual lainnya, bahwa konflik horizontal yang terus dipelihara demi kepentingan elektoral dapat membawa negara menuju jurang kehancuran.
Karena itu, Indonesia dituntut untuk segera bercermin pada sejarah kelam runtuhnya negara-negara besar seperti Yugoslavia yang hancur berkeping-keping menjadi negara-negara kecil akibat hilangnya kohesi sosial dan meluasnya ketidakpercayaan antar-kelompok warga. Jika pemimpin terus alergi terhadap kritik dan memelihara pemujaan individu, maka republik ini sedang berjalan dengan mata tertutup menuju kehancurannya sendiri.
Dalam situasi rapuh pada hampir setiap seni negara-bangsa ini, ramalan provokatif mengenai Indonesia Bubar 2030 yang pernah dilontarkan Prabowo pada tahun 2018 dengan mengutip novel fiksi ilmiah Ghost Fleet, kini, saya benar-benar melihat bergeser dari sekadar fiksi menjadi ketakutan geopolitik yang rasional. Ketidakmampuan elite menjaga kedaulatan di tengah ketergantungan pangan, jeratan utang luar negeri, runtuhnya rupiah, dan infiltrasi energi asing merupakan ancaman kedaulatan asimetris yang nyata.
Lebih mengkhawatirkan lagi, implementasi Otonomi Daerah yang kebablasan kerap memicu lahirnya politik etnis dan lokalisme ekstrem di berbagai daerah. Kerentanan domestik ini sangat rawan dimanfaatkan oleh kekuatan global untuk menjalin aliansi eksploitatif dengan elite lokal guna menguasai sumber daya alam daerah. Proses pembelahan geopolitik atau Balkanisasi Nusantara ini akan menjadi kenyataan pahit apabila krisis kepemimpinan etis terus dibiarkan melanggengkan kekuasaan para pengkhianat lokal, sang Londo Ireng modern yang tega menggadaikan masa depan republik demi pundi-pundi oligarki.
Maksud saya begini, siapa sebenarnya yang Londo Ireng? Jurnalis, pengamat, LSM yang masih berakal sehat atau kekuasaan yang sudah tercerabut dari akal Indonesia?
Tegasnya begini, jangan-jangan Prabowo sedang menghina diri sendiri dengan semakin mempercepat Indonesia menuju bubar. Karena kalau kita menserongkan makna Londo Ireng, Prabowo sedang menunjuk ke diri sendiri dan kelompoknya sebagai Londo Ireng.
Atau jangan-jangan Prabowo ditakdirkan Tuhan menjadi presiden Indonesia untuk mewujudkan pernyataannya bahwa Indonesia akan bubar pada tahun 2030?
Indonesia bubar di tangan Prabowo sendiri, bukan di tangan orang lain. Entahlah.
Sampai di sini dulu, biar saya tidak kecipratan disebut Londo Ireng. ***
Penulis adalah Dosen Universitas Pendidikan Sultan Idris Malaysia
Malaysia, 25 Julai 2026.
Penulis : Salman Faris
