LOMBOKINI.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, menegaskan pentingnya soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Soliditas itu berfungsi menjaga stabilitas politik, keamanan, dan kepercayaan publik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
Djamari menyampaikan penegasan itu dalam kegiatan Silaturahmi dan Arahan Menko Polkam, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kepada Forkopimda Regional Nusa Tenggara dan Maluku di Hotel Merumatta Senggigi, Lombok Barat, Selasa 19 Mei 2026.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus, serta jajaran Forkopimda provinsi dan kabupaten/kota se-regional Nusa Tenggara dan Maluku hadir dalam kegiatan tersebut.
Dalam arahannya, Djamari menyampaikan bahwa pemerintah pusat dan daerah saat ini menghadapi tantangan global yang berdampak langsung terhadap kondisi nasional. Tantangan tersebut meliputi ketidakpastian geopolitik, krisis ekonomi dunia, hingga ancaman stabilitas sosial.
“Kita berpikir dan bekerja keras dari tingkat pusat sampai ke daerah untuk kepentingan rakyat. Situasi global saat ini sangat mengkhawatirkan dan tidak ada satu pun negara yang tidak terdampak,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah tetap berupaya menjaga stabilitas nasional. Pemerintah juga memastikan masyarakat tidak merasakan dampak krisis secara langsung melalui berbagai program prioritas.
Djamari mencontohkan sejumlah program strategis yang terus berjalan, mulai dari pembangunan rumah rakyat, koperasi merah putih, hingga penguatan sektor pertahanan nasional.
Menurut Djamari, seluruh program tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa sinergi dan kekompakan seluruh unsur Forkopimda di daerah.
“Satu daerah tidak mungkin berjalan baik kalau tidak bersama-sama semua unsur yang ada di daerah. Tidak ada pilihan lain selain bekerja bersama-sama,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan para pemimpin daerah agar berhati-hati dalam bersikap dan berkomunikasi di ruang publik. Masyarakat kini semakin kritis dan sensitif terhadap berbagai isu.
“Jangan sampai ucapan, perilaku, dan sikap para pemimpin melukai hati rakyat. Rakyat membutuhkan kita bekerja keras untuk kepentingan mereka,” katanya.
Selain itu, Menko Polkam menyoroti pentingnya penguasaan ruang digital oleh pemerintah daerah dan unsur Forkopimda. Menurutnya, pemerintah harus aktif menghadirkan informasi yang cepat, terbuka, dan akurat agar informasi menyesatkan tidak mengisi ruang publik.
“Kalau masyarakat kekurangan informasi, maka informasi yang salah dan menyesatkan akan mengisi ruang itu,” ujarnya.
Djamari juga meminta seluruh kepala daerah dan Forkopimda responsif terhadap berbagai persoalan sosial di masyarakat. Langkah ini mencegah konflik berkembang lebih luas.
“Kalau ada keresahan di masyarakat, datangi dan selesaikan. Jangan biarkan keresahan berlarut-larut. Masyarakat menunggu kehadiran kita,” pungkasnya. ***
Penulis : Najamudin Anaji
