LOMBOKINI.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lombok Timur mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan Bupati Haerul Warisin dan Wakil Bupati Moh. Edwin Hadiwijaya (Iron-Edwin).
Puluhan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati setempat pada Jumat 30 Januari 2026, menilai satu tahun kepemimpinan pasangan dengan Visi Lotim Smart ini gagal membawa perubahan signifikan.
Kritik Terhadap Kinerja dan Program Populis
Koordinator aksi sekaligus Ketua HMI MPO Cabang Lombok Timur, Agamawan Salam, menyatakan pemerintahan Iron-Edwin masih menyisakan banyak persoalan mendasar.
“Mulai dari krisis obat, jaspel puluhan miliar lebih, dugaan korupsi fasilitas pendidikan, hingga pengelolaan anggaran desa. Semua ini menunjukkan lemahnya tata kelola,” tegas Agamawan dalam orasinya.
Massa aksi menilai program pemerintah daerah, seperti bantuan sosial dan UMKM, tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Mereka menyebut kebijakan itu bersifat populis dan hanya menjadi “pelipur lara” tanpa dampak berkelanjutan.
Para demonstran juga menuding adanya motif terselubung pembagian fee untuk tim sukses di balik program tersebut.
Sorotan Tajam Perbup PBB-P2 dan Insentif Dinilai Timpang
Aksi ini menyoroti Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). HMI menyesalkan Bupati Haerul Warisin belum menepati janjinya untuk membatalkan Perbup yang ditetapkan Penjabat Bupati Juaini Taofik pada Maret 2024 itu.
Agamawan memaparkan aturan tersebut mengalokasikan insentif pemungutan PBB secara timpang. Bupati mendapat porsi 3,8%, Wakil Bupati 3,52%, dan Sekretaris Daerah 3,48%. Sementara, petugas pemungut di desa hanya menerima 5%.
“Mereka mencekik masyarakat. Tiga pejabat tertinggi secara kolektif menikmati 10,8% dari insentif yang seharusnya lebih besar dinikmati oleh 1,4 juta lebih rakyat Lombok Timur,” paparnya.
Tuntutan Evaluasi dan Sikap Bupati yang Dinilai Tertutup
HMI juga menyayangkan sikap Bupati yang dinilai tidak kooperatif dan kerap absen menemui massa aksi secara langsung.
“Ini menunjukkan minimnya keberanian dan komitmen kepala daerah membuka ruang dialog,” ujar Agamawan.
Melalui aksi ini, HMI mendesak Pemerintah Daerah segera mengevaluasi seluruh kebijakan dan kinerja perangkat daerah.
Mereka menuntut agar kepentingan rakyat menjadi prioritas utama, termasuk membatalkan Perbup 9/2024 yang dianggap tidak adil. ***
Penulis : Najamudin Anaji
