FKHD Lombok Timur Dorong Pembentukan Pansus untuk Awasi Mekanisme Pengangkatan PPPK

Selasa, 18 Februari 2025 - 22:42 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Forum Komunikasi Honorer Daerah (FKHD) Lombok Timur hearing ke DPRD Lombok Timur mendorong pembentukan Pansus untuk mengawasi mekanisme Pengangkatan PPPK. (Foto: Lombokini.com)

Forum Komunikasi Honorer Daerah (FKHD) Lombok Timur hearing ke DPRD Lombok Timur mendorong pembentukan Pansus untuk mengawasi mekanisme Pengangkatan PPPK. (Foto: Lombokini.com)

LOMBOKINI.com –  Forum Komunikasi Honorer Daerah (FKHD) Lombok Timur mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawasi mekanisme pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam penataan tenaga non-ASN.

Ketua FKHD Lombok Timur, Irwan Munazir, menegaskan bahwa pembentukan Pansus diperlukan untuk mengawal proses penataan tenaga non-ASN oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menurutnya, hal ini penting agar mekanisme pengangkatan PPPK, terutama dari status paruh waktu ke penuh waktu, dapat dijalankan secara adil dan transparan.

“Dengan adanya Pansus, penataan PPPK dari paruh waktu ke penuh waktu dapat diatur dengan mekanisme yang adil,” ujar Irwan usai melakukan hearing di kantor DPRD Lombok Timur, Selasa 18 Februari 2025.

Baca Juga :  Ketum Dekranas Selvi Gibran Dorong UMKM NTB Naik Kelas dan Go Digital

Irwan mengungkapkan kekhawatirannya jika tidak ada Pansus, proses penataan tenaga non-ASN tidak akan memiliki kejelasan dan pengawasan yang memadai.

“Kami khawatir hak-hak honorer tidak akan terakomodir. Makanya, perlu adanya Pansus,” tegasnya.

Oleh karena itu, FKHD mendesak Komisi I dan II DPRD Lombok Timur yang membidangi hal ini untuk segera membentuk Pansus. Tujuannya adalah untuk menghindari praktik politik dalam penataan tenaga honorer.

“Kami sangat berharap Komisi I dan II DPRD Lombok Timur dapat segera membentuk Pansus,” harap Irwan.

Selain itu, Irwan juga menyinggung masalah besaran gaji PPPK paruh waktu yang saat ini masih bergantung pada kemampuan anggaran daerah. Meski demikian, pihaknya tetap berupaya dan menunggu regulasi lebih lanjut.

Baca Juga :  Bupati Resmikan Gedung Baru Perpustakaan Lombok Timur, Targetkan Jadi Destinasi Wisata Edukasi

“Kami juga menunggu kemampuan pimpinan daerah untuk dilobi,” ujarnya.

Dikatakan juga bahwa FKHD sedang berupaya membantu sekitar dua ribu tenaga honorer yang belum terdaftar dalam database BKN karena masa kerja mereka belum mencapai dua tahun. Meskipun demikian, hal ini tetap menjadi perhatian serius bagi FKHD.

“Kami tetap memprioritaskan yang sudah masuk database BKN, sambil membantu rekan-rekan yang masa kerjanya masih di bawah dua tahun,” kata Irwan. ***

Penulis : Ahmad Yasin Jaelani

Berita Terkait

Peneliti dan Asosiasi Kritik Alokasi Anggaran Rp 2,8 M untuk Disnakertrans Lombok Timur
Stop Eksploitasi Ekas, Ketua DPRD Lotim: Bupati Berjuang untuk Hak Warga, Bukan Usir Wisatawan
YGSI Gelar Diskusi Peningkatan Pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja di Lombok Timur
Respon Cepat Wabup Loteng Atasi Gejolak Pengusiran Guide di Pantai Ekas
Ali BD Dukung Kebijakan Bupati Lotim Usir Pemandu Wisata Luar Daerah
Video Viral Pro-Kontra, Bupati Iron Buka Dasar Kebijakan Pariwisata Ekas
Rinjani Rengganis Gelar Ujian Tingkat II, Lestarikan Budaya Sasak
Dari Sawah ke Barbershop: Ari Buktikan Bisnis Cukur Bisa Sukses

Berita Terkait

Kamis, 19 Juni 2025 - 16:32 WITA

Peneliti dan Asosiasi Kritik Alokasi Anggaran Rp 2,8 M untuk Disnakertrans Lombok Timur

Kamis, 19 Juni 2025 - 13:16 WITA

Stop Eksploitasi Ekas, Ketua DPRD Lotim: Bupati Berjuang untuk Hak Warga, Bukan Usir Wisatawan

Kamis, 19 Juni 2025 - 10:54 WITA

YGSI Gelar Diskusi Peningkatan Pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja di Lombok Timur

Rabu, 18 Juni 2025 - 23:38 WITA

Respon Cepat Wabup Loteng Atasi Gejolak Pengusiran Guide di Pantai Ekas

Rabu, 18 Juni 2025 - 19:24 WITA

Ali BD Dukung Kebijakan Bupati Lotim Usir Pemandu Wisata Luar Daerah

Rabu, 18 Juni 2025 - 16:43 WITA

Rinjani Rengganis Gelar Ujian Tingkat II, Lestarikan Budaya Sasak

Rabu, 18 Juni 2025 - 04:47 WITA

Dari Sawah ke Barbershop: Ari Buktikan Bisnis Cukur Bisa Sukses

Selasa, 17 Juni 2025 - 19:54 WITA

Akun Facebook Ketua DPRD Lombok Timur Diretas, Masyarakat Diminta Waspada

Berita Terbaru