FKHD Lombok Timur Dorong Pembentukan Pansus untuk Awasi Mekanisme Pengangkatan PPPK

Selasa, 18 Februari 2025 - 22:42 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Forum Komunikasi Honorer Daerah (FKHD) Lombok Timur hearing ke DPRD Lombok Timur mendorong pembentukan Pansus untuk mengawasi mekanisme Pengangkatan PPPK. (Foto: Lombokini.com)

Forum Komunikasi Honorer Daerah (FKHD) Lombok Timur hearing ke DPRD Lombok Timur mendorong pembentukan Pansus untuk mengawasi mekanisme Pengangkatan PPPK. (Foto: Lombokini.com)

LOMBOKINI.com –  Forum Komunikasi Honorer Daerah (FKHD) Lombok Timur mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawasi mekanisme pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam penataan tenaga non-ASN.

Ketua FKHD Lombok Timur, Irwan Munazir, menegaskan bahwa pembentukan Pansus diperlukan untuk mengawal proses penataan tenaga non-ASN oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menurutnya, hal ini penting agar mekanisme pengangkatan PPPK, terutama dari status paruh waktu ke penuh waktu, dapat dijalankan secara adil dan transparan.

“Dengan adanya Pansus, penataan PPPK dari paruh waktu ke penuh waktu dapat diatur dengan mekanisme yang adil,” ujar Irwan usai melakukan hearing di kantor DPRD Lombok Timur, Selasa 18 Februari 2025.

Baca Juga :  Bupati Haerul Warisin Lakukan Audiensi ke KSP, Bahas Ekonomi hingga Kunjungan Presiden ke Lombok Timur

Irwan mengungkapkan kekhawatirannya jika tidak ada Pansus, proses penataan tenaga non-ASN tidak akan memiliki kejelasan dan pengawasan yang memadai.

“Kami khawatir hak-hak honorer tidak akan terakomodir. Makanya, perlu adanya Pansus,” tegasnya.

Oleh karena itu, FKHD mendesak Komisi I dan II DPRD Lombok Timur yang membidangi hal ini untuk segera membentuk Pansus. Tujuannya adalah untuk menghindari praktik politik dalam penataan tenaga honorer.

“Kami sangat berharap Komisi I dan II DPRD Lombok Timur dapat segera membentuk Pansus,” harap Irwan.

Selain itu, Irwan juga menyinggung masalah besaran gaji PPPK paruh waktu yang saat ini masih bergantung pada kemampuan anggaran daerah. Meski demikian, pihaknya tetap berupaya dan menunggu regulasi lebih lanjut.

Baca Juga :  Iqbal Lantik Abul Chair sebagai Sekda NTB dan 13 Pejabat Eselon II

“Kami juga menunggu kemampuan pimpinan daerah untuk dilobi,” ujarnya.

Dikatakan juga bahwa FKHD sedang berupaya membantu sekitar dua ribu tenaga honorer yang belum terdaftar dalam database BKN karena masa kerja mereka belum mencapai dua tahun. Meskipun demikian, hal ini tetap menjadi perhatian serius bagi FKHD.

“Kami tetap memprioritaskan yang sudah masuk database BKN, sambil membantu rekan-rekan yang masa kerjanya masih di bawah dua tahun,” kata Irwan. ***

Penulis : Ahmad Yasin Jaelani

Berita Terkait

TNI dan Pemda Lombok Timur Buka TMMD Ke-128, Satukan Langkah Membangun Desa
IPM Lotim Naik Signifikan, Tokoh Pendidikan Sebut Kontribusi Dinas Dikbud
Bupati Lombok Timur Minta Maaf soal Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg
Massa Gempur Demo ke Kantor Bupati Lombok Timur, Protes Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg
Pengamat: Tagline ‘Kolotan’ Sekda NTB Kontraproduktif
Tokoh Pendidikan Pertanyakan Arah Kebijakan Strategis Pendidikan Lombok Timur
Istri Bupati Lombok Timur Bagikan Mi Instan dan Terigu ke Ibu Hamil, Langgar Juknis MBG
Iqbal Lantik Abul Chair sebagai Sekda NTB dan 13 Pejabat Eselon II

Berita Terkait

Rabu, 22 April 2026 - 10:52 WITA

Swasembada Pangan di Lombok Timur: Apakah Sudah Tercapai?

Jumat, 10 April 2026 - 12:55 WITA

Urgensi Muktamar Ke-35 NU di Lombok

Sabtu, 21 Februari 2026 - 16:17 WITA

Perampingan Birokrasi NTB: Jalan Senyap Menuju Pemerintahan yang Lebih Substantif

Minggu, 18 Januari 2026 - 11:18 WITA

Watak Jahat Mengurus Kebudayaan

Sabtu, 17 Januari 2026 - 09:52 WITA

Program ‘Ngopi’ di UIN Mataram: Ilmuwan Populis atau Ilmuwan Publik

Rabu, 14 Januari 2026 - 11:28 WITA

Melankolia Musik Pop Sasak: Kehilangan yang Tidak Pernah Selesai

Senin, 5 Januari 2026 - 14:07 WITA

Lombok Barat: Kabupaten Pariwisata yang Makin Tertinggal?

Minggu, 4 Januari 2026 - 12:06 WITA

Januari 2026: Kegelapan Venezuela dan Dunia Makin Cepat

Berita Terbaru

Bupati Lombok Timur Haerul Warisin menghadiri panen padi kemitraan bersama PT Agrinas dan mengajak petani mendukung kemandirian pangan di Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kamis 13 Maret 2025. (Foto: Lombokini.com).

Opini

Swasembada Pangan di Lombok Timur: Apakah Sudah Tercapai?

Rabu, 22 Apr 2026 - 10:52 WITA