FKHD Lombok Timur Dorong Pembentukan Pansus untuk Awasi Mekanisme Pengangkatan PPPK

Selasa, 18 Februari 2025 - 22:42 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Forum Komunikasi Honorer Daerah (FKHD) Lombok Timur hearing ke DPRD Lombok Timur mendorong pembentukan Pansus untuk mengawasi mekanisme Pengangkatan PPPK. (Foto: Lombokini.com)

Forum Komunikasi Honorer Daerah (FKHD) Lombok Timur hearing ke DPRD Lombok Timur mendorong pembentukan Pansus untuk mengawasi mekanisme Pengangkatan PPPK. (Foto: Lombokini.com)

LOMBOKINI.com –  Forum Komunikasi Honorer Daerah (FKHD) Lombok Timur mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawasi mekanisme pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam penataan tenaga non-ASN.

Ketua FKHD Lombok Timur, Irwan Munazir, menegaskan bahwa pembentukan Pansus diperlukan untuk mengawal proses penataan tenaga non-ASN oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menurutnya, hal ini penting agar mekanisme pengangkatan PPPK, terutama dari status paruh waktu ke penuh waktu, dapat dijalankan secara adil dan transparan.

“Dengan adanya Pansus, penataan PPPK dari paruh waktu ke penuh waktu dapat diatur dengan mekanisme yang adil,” ujar Irwan usai melakukan hearing di kantor DPRD Lombok Timur, Selasa 18 Februari 2025.

Baca Juga :  Di Balik Narasi Akselerasi: Menguji Klaim Keadilan Pertumbuhan di Lombok Timur

Irwan mengungkapkan kekhawatirannya jika tidak ada Pansus, proses penataan tenaga non-ASN tidak akan memiliki kejelasan dan pengawasan yang memadai.

“Kami khawatir hak-hak honorer tidak akan terakomodir. Makanya, perlu adanya Pansus,” tegasnya.

Oleh karena itu, FKHD mendesak Komisi I dan II DPRD Lombok Timur yang membidangi hal ini untuk segera membentuk Pansus. Tujuannya adalah untuk menghindari praktik politik dalam penataan tenaga honorer.

“Kami sangat berharap Komisi I dan II DPRD Lombok Timur dapat segera membentuk Pansus,” harap Irwan.

Selain itu, Irwan juga menyinggung masalah besaran gaji PPPK paruh waktu yang saat ini masih bergantung pada kemampuan anggaran daerah. Meski demikian, pihaknya tetap berupaya dan menunggu regulasi lebih lanjut.

Baca Juga :  Lantik Pengurus Kwarcab, Bupati Lombok Timur Minta Pramuka Perkuat Karakter Generasi Muda

“Kami juga menunggu kemampuan pimpinan daerah untuk dilobi,” ujarnya.

Dikatakan juga bahwa FKHD sedang berupaya membantu sekitar dua ribu tenaga honorer yang belum terdaftar dalam database BKN karena masa kerja mereka belum mencapai dua tahun. Meskipun demikian, hal ini tetap menjadi perhatian serius bagi FKHD.

“Kami tetap memprioritaskan yang sudah masuk database BKN, sambil membantu rekan-rekan yang masa kerjanya masih di bawah dua tahun,” kata Irwan. ***

Penulis : Ahmad Yasin Jaelani

Berita Terkait

Menteri Abdul Mu’ti Letakkan Batu Pertama Gedung Rektorat ITSKes Muhammadiyah Selong
Resmikan RS Muhammadiyah di Lombok Timur: Abdul Mu’ti Tekankan Budaya Hidup Sehat
Brigjen TNI Wawan Setiawan Nilai Pelaksanaan TMMD di Lombok Timur Sangat Baik
Ini Besaran Harga Sapi Kurban Presiden Prabowo di Lombok Timur
Dandim 1615 Lotim Tegaskan Kopdes Merah Putih Jadi Solusi Terpadu Ketahanan Pangan
87 Kepala Desa Purna Tugas di Lombok Timur Terima JHT Rp 844 Juta
Bupati Lotim Lantik 87 Pj Kades, Wajibkan Perangkat Desa Daftar BPJS
Polres Lombok Timur Merotasi Kasat Intelkam dan Dua Kapolsek

Berita Terkait

Minggu, 17 Mei 2026 - 13:36 WITA

Menteri Abdul Mu’ti Letakkan Batu Pertama Gedung Rektorat ITSKes Muhammadiyah Selong

Minggu, 17 Mei 2026 - 13:17 WITA

Resmikan RS Muhammadiyah di Lombok Timur: Abdul Mu’ti Tekankan Budaya Hidup Sehat

Jumat, 15 Mei 2026 - 16:52 WITA

Brigjen TNI Wawan Setiawan Nilai Pelaksanaan TMMD di Lombok Timur Sangat Baik

Kamis, 14 Mei 2026 - 15:18 WITA

Ini Besaran Harga Sapi Kurban Presiden Prabowo di Lombok Timur

Rabu, 13 Mei 2026 - 22:55 WITA

Polda NTB Gelar Rakernis Hukum, Kanwil Kemenkum Soroti Peluang dan Tantangan KUHP dan KUHAP Baru

Rabu, 13 Mei 2026 - 21:13 WITA

87 Kepala Desa Purna Tugas di Lombok Timur Terima JHT Rp 844 Juta

Rabu, 13 Mei 2026 - 17:23 WITA

Bunda Literasi NTB Ingatkan Generasi Muda: Jangan Malas Berpikir karena AI

Rabu, 13 Mei 2026 - 14:31 WITA

Ketua PMI Lombok Barat Bantah Tuduhan Penyelewengan Anggaran Darah Rp 150 Juta

Berita Terbaru

Sapi Kurban Presiden RI Prabowo Subianto untuk warga Lombok Timur. (Foto: Lombokini.com).

Lombok Timur

Ini Besaran Harga Sapi Kurban Presiden Prabowo di Lombok Timur

Kamis, 14 Mei 2026 - 15:18 WITA