FKHD Lombok Timur Dorong Pembentukan Pansus untuk Awasi Mekanisme Pengangkatan PPPK

Selasa, 18 Februari 2025 - 22:42 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Forum Komunikasi Honorer Daerah (FKHD) Lombok Timur hearing ke DPRD Lombok Timur mendorong pembentukan Pansus untuk mengawasi mekanisme Pengangkatan PPPK. (Foto: Lombokini.com)

Forum Komunikasi Honorer Daerah (FKHD) Lombok Timur hearing ke DPRD Lombok Timur mendorong pembentukan Pansus untuk mengawasi mekanisme Pengangkatan PPPK. (Foto: Lombokini.com)

LOMBOKINI.com –  Forum Komunikasi Honorer Daerah (FKHD) Lombok Timur mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawasi mekanisme pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam penataan tenaga non-ASN.

Ketua FKHD Lombok Timur, Irwan Munazir, menegaskan bahwa pembentukan Pansus diperlukan untuk mengawal proses penataan tenaga non-ASN oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menurutnya, hal ini penting agar mekanisme pengangkatan PPPK, terutama dari status paruh waktu ke penuh waktu, dapat dijalankan secara adil dan transparan.

“Dengan adanya Pansus, penataan PPPK dari paruh waktu ke penuh waktu dapat diatur dengan mekanisme yang adil,” ujar Irwan usai melakukan hearing di kantor DPRD Lombok Timur, Selasa 18 Februari 2025.

Baca Juga :  Masyarakat Desak Hak Ulayat di Tengah Penyusutan Lahan Bale Adat Desa Beleq Sembalun

Irwan mengungkapkan kekhawatirannya jika tidak ada Pansus, proses penataan tenaga non-ASN tidak akan memiliki kejelasan dan pengawasan yang memadai.

“Kami khawatir hak-hak honorer tidak akan terakomodir. Makanya, perlu adanya Pansus,” tegasnya.

Oleh karena itu, FKHD mendesak Komisi I dan II DPRD Lombok Timur yang membidangi hal ini untuk segera membentuk Pansus. Tujuannya adalah untuk menghindari praktik politik dalam penataan tenaga honorer.

“Kami sangat berharap Komisi I dan II DPRD Lombok Timur dapat segera membentuk Pansus,” harap Irwan.

Selain itu, Irwan juga menyinggung masalah besaran gaji PPPK paruh waktu yang saat ini masih bergantung pada kemampuan anggaran daerah. Meski demikian, pihaknya tetap berupaya dan menunggu regulasi lebih lanjut.

Baca Juga :  Pusat Keluarkan Bantuan Revitalisasi Sekolah untuk Lombok Timur Usulan DPR dan DPD, Kadis Dikbud Lotim Ungkapkan Hal Ini

“Kami juga menunggu kemampuan pimpinan daerah untuk dilobi,” ujarnya.

Dikatakan juga bahwa FKHD sedang berupaya membantu sekitar dua ribu tenaga honorer yang belum terdaftar dalam database BKN karena masa kerja mereka belum mencapai dua tahun. Meskipun demikian, hal ini tetap menjadi perhatian serius bagi FKHD.

“Kami tetap memprioritaskan yang sudah masuk database BKN, sambil membantu rekan-rekan yang masa kerjanya masih di bawah dua tahun,” kata Irwan. ***

Penulis : Ahmad Yasin Jaelani

Berita Terkait

Masyarakat Desak Hak Ulayat di Tengah Penyusutan Lahan Bale Adat Desa Beleq Sembalun
Kabut Tebal Tunda Evakuasi Helikopter Pendaki Malaysia Cedera Tulang Belakang di Rinjani
Sekda Lotim Saksikan Bule Swiss Ucap Syahadat di Penutupan TC MTQ XXXI 2026
Pusat Keluarkan Bantuan Revitalisasi Sekolah untuk Lombok Timur Usulan DPR dan DPD, Kadis Dikbud Lotim Ungkapkan Hal Ini
Kendalikan Harga Jelang Iduladha, Pemkab Lombok Timur Gelar Pasar Murah dan Sidak
NTB Perluas Cakupan MBG dan Targetkan 30 Persen Kebutuhan Pangan dari Produksi Lokal
Bidik Posisi 3 Besar di MTQ XXXI NTB, Lombok Timur Gembleng 54 Kafilah dalam Training Center
Danrem 162 dan Bupati Lombok Timur Tutup TMMD ke-128

Berita Terkait

Minggu, 24 Mei 2026 - 13:13 WITA

Polri Luncurkan SIM Digital, Pengendara Cukup Tunjukkan di Ponsel

Minggu, 24 Mei 2026 - 12:50 WITA

Kemendikdasmen Tegaskan Guru Non-ASN Tetap Boleh Mengajar di Sekolah Negeri

Kamis, 21 Mei 2026 - 16:35 WITA

SMSI dan ABPEDNAS Jajaki Kolaborasi Nasional Perkuat Tata Kelola Desa

Selasa, 19 Mei 2026 - 18:53 WITA

Cadangan Beras RI Tembus Rekor 5,37 Juta Ton, Wamentan: Tertinggi dalam Sejarah

Minggu, 17 Mei 2026 - 14:01 WITA

Mulai 2027, Bahasa Inggris Menjadi Mata Pelajaran Wajib Bagi Siswa SD

Senin, 4 Mei 2026 - 23:30 WITA

Zulhas: Koperasi Merah Putih Menjadi Offtaker, Agen Pupuk Bersubsidi dan Penyalur Gas 3 Kg

Jumat, 1 Mei 2026 - 19:12 WITA

Prabowo Keluarkan Keppres Satgas PHK untuk Lindungi Buruh

Jumat, 1 Mei 2026 - 15:31 WITA

Prabowo Buka Baju dan Peluk Buruh Usai Pidato May Day di Monas

Berita Terbaru