Polisi Naikkan Status Kasus Dugaan Penipuan Proyek Dapur MBG di Lombok Timur ke Penyidikan

Jumat, 29 Mei 2026 - 19:05 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dalam konferensi pers di ruang Rupatama Polda NTB pada Jumat 29 Mei 2026, Wakil Kepala BGN Irjen Pol Sony Sonjaya membeberkan bahwa pelaku memanfaatkan program nasional tersebut untuk mengelabui investor lokal. (Foto: Lombokini.com/Paozan Azima).

Dalam konferensi pers di ruang Rupatama Polda NTB pada Jumat 29 Mei 2026, Wakil Kepala BGN Irjen Pol Sony Sonjaya membeberkan bahwa pelaku memanfaatkan program nasional tersebut untuk mengelabui investor lokal. (Foto: Lombokini.com/Paozan Azima).

LOMBOKINI.com – Kepolisian menaikkan status kasus dugaan penipuan proyek pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Timur ke tahap penyidikan.

Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Polda NTB membongkar dugaan investasi bodong ini. Kerugian fantastis mencapai Rp 950 juta berdasarkan laporan korban pertama.

Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya membeberkan modus pelaku dalam konferensi pers di ruang Rupatama Polda NTB, Jumat 29 Mei 2026. Pelaku memanfaatkan program nasional MBG untuk menjebak investor lokal.

Menurut Sony pelaku menjanjikan penentuan titik lokasi pembangunan hingga dapur siap beroperasi. Padahal, manajemen pusat belum meluncurkan jadwal resmi di daerah.

“Dia menjanjikan memberikan titik lokasi bangunan, membangunkan SPPG, dan siap operasional, padahal operasional belum berjalan,” ujar Sony Sonjaya.

Sony menegaskan, BGN sama sekali tidak memungut biaya dalam proses pengusulan maupun verifikasi dapur MBG. Pihaknya juga membuka standar teknis dan petunjuk teknis (juknis) bangunan untuk umum secara bebas demi mencegah ruang gerak makelar proyek.

Baca Juga :  Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi dan Tutup Kebocoran Anggaran

“Masyarakat dari awal tidak dipungut biaya. Kami sudah berulang kali menyampaikan imbauan jangan sampai tertipu calo. Juknis tentang ukuran dapur juga sudah bisa diunduh di Google,” tegasnya.

Kasus ini mencuat setelah korban yang telanjur menyetorkan dana ratusan juta rupiah mulai panik karena target realisasi terus meleset. Alih-alih mendapat keuntungan, mereka justru kehilangan uang modalnya tanpa kembali. Para korban pun mengadu ke kantor pusat BGN.

“Korban mulai datang karena menagih terus-menerus, tetapi pelaku tidak mengembalikan uangnya. Setelah bertanya ke BGN, kami arahkan agar aparat penegak hukum menangani perkara ini,” lanjut Sony.

Polres Lombok Timur merespons aduan tersebut dengan bergerak cepat. Mereka memeriksa saksi secara maraton dan mengumpulkan alat bukti primer.

Kapolres Lombok Timur AKBP I Komang Sarjana mengungkapkan bahwa penyidik menjalankan penyelidikan perkara ini sejak awal Mei dan kini meningkatkan statusnya.

“Kasus ini bermula pada September 2025. Kemudian tanggal 21 Mei 2026 kami terbitkan surat penyidikan, dan tanggal 29 Mei kami tetapkan terduga berinisial S. Ini pengaduan pertama yang kami tangani, nanti akan berkembang dan kami rilis kembali setelah penetapan tersangka,” jelas Komang Sarjana.

Baca Juga :  Tahanan Asal Keruak Melangsungkan Pernikahan di Balik Jeruji Rutan Polres Lombok Timur

Penyidik mendapati korban bernama Husna Muladat Mariam menggelontorkan uang sebesar Rp 950 juta kepada terlapor S serta seorang kontraktor berinisial HP. Dana tersebut sedianya mereka gunakan untuk membangun dapur MBG di wilayah Masbagik Selatan, Lombok Timur.

Meski bangunan fisik saat ini sudah berdiri karena korban menyelesaikannya sendiri menggunakan biaya pribadi tambahan, dapur itu terancam mangkrak dan tidak bisa beroperasi lantaran tidak memiliki koordinat resmi dari BGN.

Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid menegaskan bahwa pihaknya memfokuskan penanganan perkara ini pada dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pihak kepolisian menduga kuat masih ada korban lain yang terjebak dalam pusaran investasi bodong serupa. Mereka mengimbau masyarakat untuk segera melapor. ***

Penulis : Paozan Azima

Berita Terkait

KPK OTT Bupati Lombok Barat dan Amankan 18 Orang
Bawa 15,31 Gram Sabu di Jok Motor, Buruh Asal Sikur Ditangkap Polisi di Masbagik
Kapolda NTB Kunjungi Kajati, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum
Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi dan Tutup Kebocoran Anggaran
Kejati NTB Periksa Mantan Sekda Lalu Gita atas Dugaan Korupsi Motocross 2023
Tim Gabungan Amankan Pria Pengaku TNI Usai Aniaya Mahasiswi di Lombok Timur
Pembobolan Alfamart Lendang Bedurik: Manajemen Taksir Kerugian Hingga Rp40 Juta
Pria Paruh Baya di Pringgasela Tewas Disayat Tetangga Menggunakan Sabit

Berita Terkait

Rabu, 15 Juli 2026 - 12:19 WITA

Bupati Lotim Lepas Dandim dan Kapolres Lama, Sambut Pejabat Baru

Rabu, 15 Juli 2026 - 09:07 WITA

BAZNAS Lotim Klarifikasi Pernyataan Anggota Dewan Syariah Soal Zakat DPRD

Selasa, 14 Juli 2026 - 14:39 WITA

Target PAD 2026, Pemkab Lombok Timur Gali Potensi Pajak dan Retribusi Daerah

Kamis, 9 Juli 2026 - 17:24 WITA

Sempurnakan Program DAK 2027 dengan Mendata Penulis Lokal: Adakah Peluang Pengadaan Buku Karya Penulis Lokal?

Selasa, 7 Juli 2026 - 11:24 WITA

Perputaran Uang Capai Ratusan Miliar, Program MBG di Lombok Timur Soroti Akuntabilitas

Jumat, 3 Juli 2026 - 16:31 WITA

Sasar TNI-Polri Jadi Muzaki, Baznas Lombok Timur Siap Bentuk UPZ di Polres dan Kodim

Kamis, 2 Juli 2026 - 12:12 WITA

80 Tahun Mengabdi, Polres Lombok Timur Komit Kedepankan Sisi Humanis dan Pelayanan Rakyat

Jumat, 26 Juni 2026 - 05:49 WITA

Soroti Sengkarut Lotim, PMII: Guru Honorer Digaji Murah, Tambang Ilegal Malah Dipelihara

Berita Terbaru

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan keterangan kepada awak media, Senin 20 Juli 2026 di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. (Foto: Lombokini.com/Tamrin).

Hukrim

KPK OTT Bupati Lombok Barat dan Amankan 18 Orang

Senin, 20 Jul 2026 - 17:52 WITA

Dinas Kebudayaan NTB Dikritik, Roadmap Kebudayaan 2027-2047 Dinilai Sia-sia Tanpa Pembenahan Pegawai. (Foto: Lombokini.com).

Opini

Dinas Kebudayaan NTB Tak Mampu Mengurus Kebudayaan

Minggu, 19 Jul 2026 - 10:53 WITA