DPK HIMMAH NWDI Tegaskan Tidak Ikut Aksi Protes Cabang terhadap Sekretaris DPRD Lotim

Rabu, 3 September 2025 - 11:53 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lima Komisariat Tegaskan Tidak Ikut Aksi Protes Cabang terhadap Sekretaris DPRD Lotim. (Foto: Lombokini.com).

Lima Komisariat Tegaskan Tidak Ikut Aksi Protes Cabang terhadap Sekretaris DPRD Lotim. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.comLima Dewan Pimpinan Komisariat (DPK) HIMMAH NWDI memisahkan diri secara resmi dari sikap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) mereka. Kelima komisariat menegaskan tidak terlibat dalam aksi protes terhadap Sekretaris DPRD Lombok Timur, H. Ahyan, terkait pembagian nasi bungkus pada aksi solidaritas, Senin 01 September 2025.

Mereka mengambil keputusan untuk tidak mengikuti aksi lanjutan setelah menganggap persoalan nasi bungkus telah tuntas.

Pencapaian titik terang ini terjadi setelah Sekretaris Dewan menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka.

“Kami telah membaca pemberitaan dan melakukan klarifikasi langsung dengan Sekwan Lotim. Kami memutuskan untuk menghentikan keterlibatan dalam aksi yang oknum cabang lakukan karena memandang aksi damai itu sudah berakhir pada 1 September,” tegas perwakilan lima DPK dalam pernyataan tertulis, Rabu 03 September 2025.

Mereka juga menyoroti penggunaan logo HIMMAH NWDI dalam aksi tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka. Kelima komisariat mengutip pernyataan H. Ahyan yang menegaskan bahwa pembagian nasi bungkus sama sekali tidak bermaksud menyuap, melainkan merupakan inisiatif untuk kesetaraan pelayanan.

Baca Juga :  TGB Tegaskan Pemerintah Harus Jadi Fasilitator, Bukan Pesaing Rakyat

Buat Surat Pernyataan Klarifikasi

Untuk mempertegas posisi, lima komisariat membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Klarifikasi pada Selasa 02 September 2025. Dalam surat itu, mereka menyatakan empat poin:

  • Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan atau sikap somasi DPC.
  • Menegaskan sikap DPC murni keputusan internal cabang.
  • Menyatakan sikap berbeda dan berkomitmen pada prinsip organisasi.
  • Melepaskan tanggung jawab atas segala konsekuensi dari sikap DPC.

Kelima DPK yang menandatangani surat itu adalah:

  1. Fahrul Syah (DPK Mahad DQH NWDI Pancor)
  2. Paezal Hadi (DPK IAI HAMZANWADI)
  3. Zainul Hifzi (DPK Fakultas Teknik Univ. Hamzanwadi)
  4. Ahmad Ramdani (DPK Universitas Hamzanwadi)
  5. Siti Hawa (DPK STIT Palapa Nusantara)
Baca Juga :  Ribuan Warga Lombok Timur Desak Polres Tangkap Pelaku Ujaran Kebencian terhadap Bupati

Klarifikasi Sekwan DPRD Lotim

Sebelumnya, Sekwan DPRD Lotim telah menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf. Ia menegaskan bahwa pemberian air minum dan nasi merupakan bentuk kesetaraan pelayanan untuk semua pihak yang hadir, termasuk aparat keamanan dan peserta aksi, sesuai arahan pimpinan dewan.

Ahyan membantah adanya komunikasi khusus dengan pimpinan massa aksi. Ia mengungkapkan bahwa staf sekretariat dan Satpol-PP-lah yang berinisiatif berkoordinasi dengan korlap sebelum membagikan nasi.

“Saya katakan saat itu ada persediaan nasi, apa boleh kami bagikan. Kemudian dijawab, ‘ya, nanti’. Namun, setelah saya konsultasikan kembali dengan pimpinan korlap, ternyata staf sudah membagikan nasi tersebut,” jelasnya.

Ahyan menandaskan bahwa tindakan tersebut murni bentuk apresiasi dan kesetaraan pelayanan. Atas insiden ini, ia menyampaikan permintaan maaf yang tulus.***

Editor : Najamudin Anaji

Berita Terkait

Warga Kalijaga Timur Blokir Jalan, Protes Janji Perbaikan yang Diingkari Pemerintah
Resmi Diakuisisi Dua Putra Daerah, Ekas Breaks Berganti Nama Jadi Windy Ekas Breaks Resort & Villa
Polres Lombok Timur Raih Predikat A Pelayanan Prima, Nilai Tertinggi se-NTB
Jumlah Penduduk Lombok Timur Tembus 1,47 Juta Jiwa, Pringgabaya dan Masbagik Terpadat
Ribuan Warga Lombok Timur Desak Polres Tangkap Pelaku Ujaran Kebencian terhadap Bupati
BPBD NTB dan Lombok Timur Uji Ketangguhan Desa dengan SIK SIAGA
Bapenda Lombok Timur Luruskan Redaksi SPPT PBB: Rumah Wajib Pajak Tidak Akan Disita
KPK Pantau Implementasi Desa Antikorupsi di Lombok Timur

Berita Terkait

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 21:15 WITA

Update Gempa NTT: 47 Orang Meninggal dan 346 Rumah Rusak, BNPB Kirim 50 Ribu Paket Bantuan

Sabtu, 15 Agustus 2026 - 19:06 WITA

Korban Meninggal Gempa NTT Bertambah Jadi 38 Jiwa, 2.000 Warga Mengungsi

Minggu, 24 Mei 2026 - 18:10 WITA

Pemerintah NTB Kaji Kelayakan Proyek Super Grid EBT untuk Hubungkan Kepulauan Sunda Kecil

Rabu, 28 Januari 2026 - 21:50 WITA

Kerja Sama Bali-NTB dan NTT Masuki Fase Implementasi Nyata

Berita Terbaru

Foto: Istimewa

Opini

Ate Bakat: Konseptualisasi Estetika Sasak

Sabtu, 15 Agu 2026 - 23:37 WITA