LOMBOKINI.com – Lima Dewan Pimpinan Komisariat (DPK) HIMMAH NWDI memisahkan diri secara resmi dari sikap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) mereka. Kelima komisariat menegaskan tidak terlibat dalam aksi protes terhadap Sekretaris DPRD Lombok Timur, H. Ahyan, terkait pembagian nasi bungkus pada aksi solidaritas, Senin 01 September 2025.
Mereka mengambil keputusan untuk tidak mengikuti aksi lanjutan setelah menganggap persoalan nasi bungkus telah tuntas.
Pencapaian titik terang ini terjadi setelah Sekretaris Dewan menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka.
“Kami telah membaca pemberitaan dan melakukan klarifikasi langsung dengan Sekwan Lotim. Kami memutuskan untuk menghentikan keterlibatan dalam aksi yang oknum cabang lakukan karena memandang aksi damai itu sudah berakhir pada 1 September,” tegas perwakilan lima DPK dalam pernyataan tertulis, Rabu 03 September 2025.
Mereka juga menyoroti penggunaan logo HIMMAH NWDI dalam aksi tanpa sepengetahuan dan persetujuan mereka. Kelima komisariat mengutip pernyataan H. Ahyan yang menegaskan bahwa pembagian nasi bungkus sama sekali tidak bermaksud menyuap, melainkan merupakan inisiatif untuk kesetaraan pelayanan.
Buat Surat Pernyataan Klarifikasi
Untuk mempertegas posisi, lima komisariat membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Klarifikasi pada Selasa 02 September 2025. Dalam surat itu, mereka menyatakan empat poin:
- Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan atau sikap somasi DPC.
- Menegaskan sikap DPC murni keputusan internal cabang.
- Menyatakan sikap berbeda dan berkomitmen pada prinsip organisasi.
- Melepaskan tanggung jawab atas segala konsekuensi dari sikap DPC.
Kelima DPK yang menandatangani surat itu adalah:
- Fahrul Syah (DPK Mahad DQH NWDI Pancor)
- Paezal Hadi (DPK IAI HAMZANWADI)
- Zainul Hifzi (DPK Fakultas Teknik Univ. Hamzanwadi)
- Ahmad Ramdani (DPK Universitas Hamzanwadi)
- Siti Hawa (DPK STIT Palapa Nusantara)
Klarifikasi Sekwan DPRD Lotim
Sebelumnya, Sekwan DPRD Lotim telah menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf. Ia menegaskan bahwa pemberian air minum dan nasi merupakan bentuk kesetaraan pelayanan untuk semua pihak yang hadir, termasuk aparat keamanan dan peserta aksi, sesuai arahan pimpinan dewan.
Ahyan membantah adanya komunikasi khusus dengan pimpinan massa aksi. Ia mengungkapkan bahwa staf sekretariat dan Satpol-PP-lah yang berinisiatif berkoordinasi dengan korlap sebelum membagikan nasi.
“Saya katakan saat itu ada persediaan nasi, apa boleh kami bagikan. Kemudian dijawab, ‘ya, nanti’. Namun, setelah saya konsultasikan kembali dengan pimpinan korlap, ternyata staf sudah membagikan nasi tersebut,” jelasnya.
Ahyan menandaskan bahwa tindakan tersebut murni bentuk apresiasi dan kesetaraan pelayanan. Atas insiden ini, ia menyampaikan permintaan maaf yang tulus.***
Editor : Najamudin Anaji
