LOMBOKINI.com – Bu Rusna (57 tahun) memandangi meja-meja kosong di kantin sederhananya dengan lesu. Perempuan paruh baya ini jelas merasakan dampak drastis dari sepi nya aktivitas perkantoran di kompleks Pemda Lombok Timur.
“Sebelum ada kantor Bupati baru, pembeli selalu ramai di kantin saya,” keluhnya dengan suara berat saat Lombokini.com berkunjung ke kantinnya, pada Senin 16 Juni 2025. “Sekarang, saya bisa duduk berjam-jam tanpa kedatangan pembeli sama sekali,” tambahnya sambil memegang erat gelas kopi yang tak kunjung laku, Senin 16 Juni
Tak hanya memangkas jam operasional, kondisi ini juga memaksa Bu Rusna mengurangi stok dagangannya secara drastis.
Padahal, setelah puluhan tahun berjualan, pemerintah sama sekali tidak pernah memberikan bantuan modal usaha maupun Program Keluarga Harapan (PKH).
“Ke mana lagi saya harus mengadu?” tanyanya dengan suara serak sambil menatap dagangannya yang mulai berdebu. Kerut di wajahnya semakin dalam seiring beban ekonomi yang kian menekan.
Nasib Bu Rusna ternyata mewakili puluhan pedagang kecil lain di Lombok Timur. “Dulu sejak pagi sudah mengantre untuk beli kopi atau nasi bungkus. Sekarang, saya harus rela menunggu seharian tanpa pembeli,” ujarnya sambil mengusap keringat di dahinya.
Janji Bantuan Mandek di Birokrasi
Meskipun pemerintah Lombok Timur sudah mengumumkan program bantuan UMKM sejak April 2025, nyatanya realisasi bantuan masih terhambat birokrasi yang berbelit. Setiap pagi, Bu Rusna tetap membuka kantinnya dengan harapan tipis, hanya untuk menutupnya kembali dengan dagangan yang hampir utuh.
“Kami terus menanti realisasi janji itu,” katanya sambil membersihkan piring-piring yang masih bersih. Ia berjuang keras melawan waktu, berharap bantuan segera turun sebelum usahanya benar-benar kolaps.
Klaim Pemerintah Tak Sejalan dengan Fakta di Lapangan
Di sisi lain, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin dan Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya terus mengklaim sedang memprioritaskan bantuan UMKM. Bahkan, Bupati dengan tegas menyatakan akan menambah anggaran bantuan modal usaha di tahun 2025.
“Kami benar-benar memprioritaskan program bantuan modal UMKM tahun ini,” tegas Bupati dalam konferensi pers 21 April 2025. Namun sayangnya, pemerintah tetap memberlakukan kriteria ketat dengan mengutamakan pedagang asongan, bakulan, dan kaki lima yang paling terdampak.
Sementara janji bantuan masih mengambang, Bu Rusna terus bertahan dengan gigih. Setiap hari ia tetap membuka usaha, meski hanya untuk menghitung kerugian dari dagangan yang tak laku.
Kini, Bu Rusna hanya bisa berharap dan berdoa agar janji pemerintah tidak sekadar menjadi wacana belaka. Nasib pedagang kecil seperti Bu Rusna benar-benar tergantung pada realisasi program yang hingga kini masih menjadi tanda tanya. ***
Penulis : Najamudin Anaji
