Tiga Masalah Utama UMKM Bambu di Lombok Timur dan Upaya Pemetaan Solusi

LOMBOKINI.com – Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, sejak lama dikenal sebagai kawasan yang kaya akan tanaman bambu. Hamparan bambu tumbuh subur di banyak desa, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

Bambu tidak hanya bernilai ekologis, tetapi juga ekonomis dan sosial. Tanaman ini dapat diolah menjadi bahan bangunan, mebel, peralatan rumah tangga, hingga produk kerajinan bernilai seni. Potensi tersebut belum sepenuhnya terkelola untuk mendukung perekonomian masyarakat.

Hal inilah yang melatarbelakangi Lombok Research Center (LRC) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk pemetaan potensi dan jenis usaha UMKM bambu di Kecamatan Sikur pada Kamis 28 Agustus 2025 kemarin.

Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pengrajin bambu, petani, pelaku UMKM, pemerintah desa, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga lembaga keuangan.

Direktur LRC, Suherman, menyampaikan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam ekonomi daerah.

“UMKM salah satu tulang punggung ekonomi, karena bisa menyerap tenaga kerja dan menopang kehidupan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, bambu dapat menjadi basis ekonomi lokal yang berkelanjutan bila ada pemetaan potensi yang jelas, termasuk jenis bambu, sebaran, pola pemanfaatan, hingga rantai usaha yang bisa dikembangkan.

“LRC berikhtiar untuk membuka peluang-peluang usaha berbasis bambu bagi pelaku UMKM di Lombok Timur,” ujarnya.

Tiga Masalah Utama

Dari forum diskusi, muncul tiga persoalan krusial yang seringkali dihadapi oleh pelaku UMKM bambu, yakni terkait keterbatasan bahan baku, pemasaran, dan permodalan.

Ketersediaan bahan baku menjadi tantangan, karena meski bambu tumbuh melimpah, pemanfaatan yang tidak terencana bisa mengancam keberlanjutan.

Dari sisi pemasaran, produk bambu cenderung dianggap bernilai seni dan hanya dibeli kalangan tertentu. Sementara akses permodalan kerap terbentur syarat administrasi dan riwayat kredit.

Kabid Litbang Bappeda Lombok Timur, Lalu Ridho Arindi menegaskan pemanfaatan bambu masih jauh dari optimal.

Dia merujuk data Food and Agriculture Organization (FAO) atau Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mencatat bambu memiliki 1.500 jenis kegunaan.

“Selama ini bambu hanya identik dengan produk kerajinan. Padahal, bambu bisa diolah menjadi produk kebutuhan sehari-hari seperti tusuk sate, cilok dan tusuk gigi. Produk seperti itu cepat dibeli, sehingga bisa membantu ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Menurut Ridho, tantangannya adalah mengubah mindset masyarakat agar melihat bambu sebagai bahan baku industri kecil, bukan sekadar bahan kerajinan tradisional.

Dari sisi pembiayaan, perwakilan BRI Cabang Selong, Lalu Hadika Atmaja memaparkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa diakses UMKM. Mulai dari KUR Super Mikro Rp1–10 juta, KUR Mikro Rp10–100 juta, hingga KUR Kecil Rp100–500 juta.

Namun, ia menginformasikan kendala yang seringkali muncul adalah kelayakan kredit terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

“Sistem ini sensitif terhadap riwayat pembayaran. Kalau pernah menunggak, pengajuan kredit tidak bisa diproses,” katanya.

Hadika juga mengingatkan pelaku UMKM untuk berhati-hati dalam menggunakan fasilitas pembayaran marketplace seperti Shopee Pay agar kolektibilitas tetap terjaga.

Dukungan Pemda

Tak hanya bernilai ekonomi, peneliti LRC, Maharani di sisi yang lain, menekankan fungsi dan manfaat bambu juga penting secara sosial dan ekologi.

“Bambu sangat dibutuhkan masyarakat, misalnya untuk acara pemakaman. Dari sisi ekologi, bambu punya manfaat tinggi dalam menyerap karbon dan menjaga konservasi,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa program pemetaan UMKM bambu ini mendapat dukungan anggaran dari APBD Lombok Timur, sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap penguatan ekonomi masyarakat.

“Mudah-mudahan ini juga jadi bentuk perhatian pemerintah terhadap UMKM,” imbuhnya.

Diskusi ini menjadi langkah awal dalam merumuskan strategi pemberdayaan dan pembinaan UMKM bambu di Lombok Timur.

Hasil diskusi juga akan menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan berbasis pengetahuan agar dapat lebih tepat sasaran.***

Penulis : Hari