Dandim 1615 Lotim Tegaskan Kopdes Merah Putih Jadi Solusi Terpadu Ketahanan Pangan

Kamis, 14 Mei 2026 - 00:10 WITA

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dandim 1615 Lombok Timur Letkol Inf. Eky Anderson. (Foto: Lombokini.com).

Dandim 1615 Lombok Timur Letkol Inf. Eky Anderson. (Foto: Lombokini.com).

LOMBOKINI.com – Komandan Kodim 1615 Lombok Timur, Letkol Inf Eky Anderson, menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) hadir sebagai solusi terpadu untuk mendukung ketahanan pangan dan perekonomian desa.

Koperasi ini menyerap hasil pertanian masyarakat desa dengan harga yang telah pemerintah tetapkan. Program ini pun memberikan dampak positif bagi petani dan masyarakat luas.

Pemerintah pusat, melalui KDMP, menaikkan harga pembelian gabah dari sekitar Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 per kilogram. Kebijakan ini berdampak positif langsung terhadap kesejahteraan petani. Pemerintah kini memerintahkan pelaksanaan kebijakan tersebut hingga ke tingkat desa melalui peran koperasi.

“Dulu harga gabah di kisaran Rp 4.500, sekarang pemerintah menetapkan Rp 6.500 untuk pembelian dari petani. Siapa yang tidak senang dengan kondisi seperti itu? Ini pemerintah perintahkan sampai ke desa,” ujarnya saat ditemui wartawan.

Baca Juga :  Koresponden tvOne Datangi Ponpes Al-Ishlahuddiny dan Sampaikan Maaf atas Polemik Pemberitaan

KDMP membeli langsung hasil pertanian petani dengan harga lebih tinggi dan layak. Skema ini memangkas mata rantai distribusi, sehingga tidak ada lagi ruang bagi tengkulak untuk mengambil keuntungan di tengah jalur distribusi.

Selain menyerap hasil pertanian, KDMP juga berfungsi sebagai jalur distribusi utama berbagai barang subsidi pemerintah, seperti gas elpiji, minyak goreng, dan sembako. Pemerintah mengalirkan distribusi langsung dari pabrik atau distributor ke koperasi desa merah putih.

“Kalau sembako dari pusat langsung ke koperasi desa, berarti hanya dua mata rantai saja: distributor dan koperasi. Banyak mata rantai yang bisa kita potong, otomatis harga di tingkat masyarakat akan lebih murah,” jelasnya.

Dandim menilai, desa yang tidak memanfaatkan keberadaan koperasi tersebut akan rugi karena kehilangan peluang memperoleh harga lebih murah sekaligus akses distribusi yang lebih cepat.

Baca Juga :  Soroti Sengkarut Lotim, PMII: Guru Honorer Digaji Murah, Tambang Ilegal Malah Dipelihara

Lebih lanjut, Dandim menyampaikan bahwa tim pusat akan mengawasi ketat operasional KDMP. Dinas Koperasi bertanggung jawab atas operasional, sementara tim pusat akan mendampingi langsung selama dua tahun awal pelaksanaan.

“Pusat melakukan supervisi. Mereka menugaskan pimpinan khusus untuk memastikan operasional berjalan sesuai ketentuan. Kami kawal ini serius,” katanya.

Pemerintah juga berharap KDMP mampu menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. Pemerintah telah mengatur proses rekrutmen manajemen koperasi, termasuk posisi manajer, melalui mekanisme resmi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan skema tersebut, Dandim optimistis KDMP tidak hanya berfungsi sebagai koperasi biasa, tetapi menjadi instrumen ekonomi desa yang menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat secara luas. ***

Penulis : Najamudin Anaji

Berita Terkait

Koresponden tvOne Datangi Ponpes Al-Ishlahuddiny dan Sampaikan Maaf atas Polemik Pemberitaan
Kapolres Lotim AKBP Ariakta Awali Masa Jabatan dengan Silaturahmi ke PBNW dan PB NWDI
Bupati Lotim Lepas Dandim dan Kapolres Lama, Sambut Pejabat Baru
BAZNAS Lotim Klarifikasi Pernyataan Anggota Dewan Syariah Soal Zakat DPRD
Target PAD 2026, Pemkab Lombok Timur Gali Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Berantas Korupsi dan Tutup Kebocoran Anggaran
Sempurnakan Program DAK 2027 dengan Mendata Penulis Lokal: Adakah Peluang Pengadaan Buku Karya Penulis Lokal?
Perputaran Uang Capai Ratusan Miliar, Program MBG di Lombok Timur Soroti Akuntabilitas

Berita Terkait

Minggu, 12 Juli 2026 - 21:59 WITA

80 Sekolah Penerima Bantuan Revitalisasi 2026

Minggu, 12 Juli 2026 - 06:18 WITA

Menulis untuk Merapikan Pikiran, Begitu Modal Dasar Meditasi yang Baik

Kamis, 25 Juni 2026 - 22:13 WITA

Miris! Kepatuhan Berkendara di Lombok Timur di Bawah 50 Persen, Polantas: Biaya Operasi Kepala Rp 200 Juta, Helm Cuma Rp 150 Ribu

Kamis, 18 Juni 2026 - 02:31 WITA

Sastra Bermutu Itu Bebas dari Ruang dan Waktu yang Fana: Karya yang Menentang Zaman

Kamis, 18 Juni 2026 - 02:08 WITA

DPN SPI Rekomendasikan Bung Syam Ikuti Pendidikan Lemhannas RI

Jumat, 12 Juni 2026 - 22:06 WITA

Gigaduka: Penderitaan Modern dari Akal Imitasi (AI)

Jumat, 12 Juni 2026 - 15:00 WITA

Sastra Menjadi ‘Suaka’ di Tengah Absurditas Era Digitalisasi

Rabu, 3 Juni 2026 - 22:28 WITA

Menjaga Kewarasan di Era Digital: Haul ke-4 Buya Syafii Maarif di Selong Kupas Tuntas Eksistensi Manusia dan AI

Berita Terbaru

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memberikan keterangan kepada awak media, Senin 20 Juli 2026 di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. (Foto: Lombokini.com/Tamrin).

Hukrim

KPK OTT Bupati Lombok Barat dan Amankan 18 Orang

Senin, 20 Jul 2026 - 17:52 WITA

Dinas Kebudayaan NTB Dikritik, Roadmap Kebudayaan 2027-2047 Dinilai Sia-sia Tanpa Pembenahan Pegawai. (Foto: Lombokini.com).

Opini

Dinas Kebudayaan NTB Tak Mampu Mengurus Kebudayaan

Minggu, 19 Jul 2026 - 10:53 WITA